EKSPOSKALTIM - KPC Dianggap Tidak Komit Soal CSR, Lembaga Adat Besar Kutim Ancam Tutup Tambang

KPC Dianggap Tidak Komit Soal CSR, Lembaga Adat Besar Kutim Ancam Tutup Tambang

Kamis, 22 Maret 2018 Jam: 15:53:32 WIB

Kepala Adat Besar Kutai, Kutim, Sayyid Abdal Nanang Al Hasani saat mengelar pertemuan dengan manejemen Indominco, Kamis (22/3/2018).

EKSPOSKALTIM.com, Kutim - Lembaga Adat Besar Kutai, Kutai Timur, ancam akan menutup aktivitas tambang batu bara PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Penutupan dilakukan kerena buntut dari kekecewaan Lembaga Adat Besar Kutim terhadap pihak KPC yang dianggap tidak komitmen dengan kesepakatan yang telah mereka lakukan, terkait pengalokasian anggaran program Corporate Social Responsibility (CSR).

Saat ditemui di Gedung Graha Amar, Jalan Yos Sudarso IV, Sangatta, Rabu (21/3/2018), Kepala Adat Besar Kutai, Kutim, Sayyid Abdal Nanang Al Hasani mengungkapkan kekesalanya terhadap PT KPC.

Bahkan, dia mengancam akan melakukan penutupan tambang batu bara terbesar di Indonesia itu bersama beberapa elemen masyarakat Kutai Timur dalam beberapa hari kedepan.

“Dua minggu lagi kami akan tutup tambang itu,” tegasnya.

Ia pun mengungkapkan alasan penutupan dilakukan, karena di tahun 2017 lalu, tepatnya di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Selaku Kepala Adat Kutim telah melakukan pertemuan dengan General Manager PT KPC Wawan Setiawan, yang disaksikan langsung oleh Bupati Kutim Ismunandar didampingi Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, serta Sekda Kutim Irawansyah, telah menyepakati pengalokasian anggaran program CSR bagi masyarakat adat.

“Saat itu kita telah sepakati ada program CSR khusus untuk masyarakat adat Kutim, dan akan berjalan di tahun 2018 ini, tapi mana? Sampai hari ini belum ada realisasinya,” jelasnya.

Bahkan saat itu, kata ia, pihaknya telah menyepakati angka untuk pengalokasian anggaran program CSR per tahunnya.

Lanjut ia menjelaskan, atas dasar kesepakatan itulah Lembaga Adat bersama Pemerintah Kutai Timur yang diwakili Bappeda telah melakukan Lokakarya CSR Masyarakat Adat untuk menampung usulan atau aspirasi dari seluruh masyarakat adat kutim, serta membahas mekanisme penyaluran program tersebut.

“Kami ini tidak minta uang, kami hanya ingin program kami itu di support oleh KPC melalui program CSR,” ungkapnya.

Penutupan tambang yang akan mereka lakukan itu, menurutnya merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh lembaga adat dalam menyampaikan aspirasinya, yang diharapkan nantinya dapat membuka ruang komunikasi antara lembaga adat dan pihak perusahaan untuk mencari solusi terhadap tuntutan mereka itu. “Yang kami tuntut itu hak kami,” jelasnya.

Menurut Undang-Undang, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. “Jadi harusnya masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat bisa menikmati sedikit dari hasil tambang itu, jangan hanya debunya aja yang dikasih ke kamilah,” keluhnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, jika menteri ESDM telah menghibau kepada seluruh perusahaan tambang agar masyarakat lokal dilibatkan dalam kegiatan perusahaan. “Kurang lebih seperti ini bunyi kutipan menteri ESDM itu. Ini pesan Presiden Jokowi, jangan beroperasi di tempat orang lain, tapi masyarakat sekitar tidak dapat manfaat apa-apa," katanya.

Sekedar di ketahui seperti yang di beritakan sebelumnya, Perjuangan panjang Kepala Adat Besar Kutai Timur Sayyid Abdal Nanang Al Hasani agar Corporate Social Responsibility (CSR) menyentuh langsung masyarakat adat berbuah manis.

Sayyid Abdal Nanang Al Hasani mengatakan, perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia itu akan mengalokasikan dana hampir Rp 20 miliar per tahunnya.

“Mulai berjalan tahun depan, (2018, Red). Rp 20 miliar itu dalam bentuk program atau kegiatan-kegiatan, bukan uang tunai,” terangnya, usai pertemuan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (21/6/2017).

Penyaluran tersebut, kata dia, akan menyasar beberapa aspek. Di antaranya berupa kegiatan adat dalam upaya peningkatan kapasitas budaya seluruh paguyuban etnis di Kutim. Peningkatan sektor pertanian masyarakat juga menjadi konsen penting dalam penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan tersebut.

“Juga mendukung pariwisata Kutim dengan pembukaan akses menuju tempat wisata yang bersentuhan langsung dan pastinya menjadi peran penting keterlibatan masyarakat adat,” tuturnya.

Kesepakatan antara kepala adat dan PT KPC itu difasilitasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Tonton juga video-video menarik di bawah ini:

VIDEO: Polres Bone Inisiasi Deklarasi Anti Hoax