EKSPOSKALTIM.COM, Samarinda – Sejumlah anggota DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja di Kota Bontang pada Rabu (2/6/2021) lalu. Kunker ini sebagai upaya dalam memperhatikan potensi pendapatan daerah.

Kunker ini diikuti anggota Komisi II Sutomo Jabir, dan anggota DPRD lainnya yakni Baharuddin Demmu dan Ismail.

Dikatakan Sutomo Jabir, giat ini dilakukan demi percepatan pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi Kaltim.

Pada kesempatan itu, pihaknya menyambangi Unit Pelaksana Tingkat Daerah (UPTD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang.

“Melalui kesempatan ini, kami juga ingin berdiskusi dan mendengarkan secara langsung apa yang menjadi kendala dalam penarikan pajak atau retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), secara khusus yang masuk dalam kewenangan Pemprov Kaltim,” terangnya.

Kemudian, legislatif Fraksi Partai PKB itu juga menyampaikan, pada kegiatan tersebut pihaknya juga mendengarkan secara langsung kiat-kiat hingga ragam inovasi berupa kemudahan pembayaran pajak yang dilakukan pemerintah setempat. Diketahui, Bapenda Bontang bekerja sama dengan Tokopedia, Indomaret, e-Samsat, dan Bankaltimtara.

Selain itu, Bapenda Bontang juga rajin menyosialisasikan hal tersebut ke masyarakat. Terutama dalam merealisasikan target PAD dari sektor perpajakan yang telah ditargetkan Bapenda Kaltim.

“Kunjungan seperti ini saya kira akan menjadi agenda rutin yang perlu dilakukan DPRD Kaltim,” ujarnya.

Wakil rakyat Daerah Pemilihan (Dapil) Bontang, Kutim, dan Berau ini menyampaikan, sektor perpajakan merupakan salah satu sumber PAD yang memiliki potensi. Terlebih jika dikelola dengan baik disertai strategi yang mutakhir.

Sebab, ketika PAD yang didapatkan Pemerintah Kaltim dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, otomatis akan semakin banyak juga program pembangunan yang bisa dilaksanakan lewat alokasi anggaran tersebut. Sehingga upaya percepatan dan pemerataan yang akan dilaksanakan pemerintah Kaltim dapat dilakukan secara maksimal.

“Artinya, selain mengharapkan dana bagi hasil atau DBH dari pemerintah pusat, Pemerintah Kaltim juga berkewajiban untuk mendorong setiap potensi daerah agar dapat digarap secara maksimal. Agar menjadi kantong-kantong PAD bagi APBD Kaltim,” pungkasnya. (adv)