EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memberikan jaminan keselamatan bagi para nelayan berupa BPJS Ketenagakerjaan.

Letak daerah yang dikelilingi dengan lautan, membuat sebagian masyarakat Kota Bontang memilih berprofesi sebagai nelayan.

Namun kehidupan profesi ini rentan dengan bahaya. Mereka berjibaku melawan besarnya ombak, cuaca yang cukup ekstrem serta kejadian lainnya yang dapat merenggut nyawa.

Memahami hal itu, Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang meminta Pemkot Bontang memberikan jaminan perlindungan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan bagi para nelayan.

Bakhtiar menerangkan, profesi nelayan rentan mengalami kecelakaan kerja saat tengah melaut. Oleh karena itu, membutuhkan jaminan keselamatan dalam bekerja untuk meminimalisir risiko-risiko yang akan terjadi.

"Pekerjaan mereka (nelayan) sangat rentan terkena musibah, kecelakaan di tengah laut", ucapnya, Senin (29/5/2023) saat rapat bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Bontang.

Kata dia, setoran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMsostek) berkisar Rp16.800 per orang. Jika dikalkulasikan dengan jumlah nelayan di wilayah maritim ini sebanyak 7 ribu orang, maka anggaran yang dibutuhkan senilai Rp1,4 Miliar per tahun.

"Saya berharap pemerintah bisa meng-cover melalui APBD. Jadi nelayan juga memiliki semangat lebih karena keselamatan mereka sudah terjamin", sebutnya.

Lanjutnya, pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi pelaut juga merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang bekerja sebagai nelayan untuk menghidupi keluarga mereka.

"Asuransi keselamatan ini penting bagi nelayan, jadi harus ada perhatian dari pemerintah", tutupnya. (adv)