Jakarta, EKSPOSKALTIM – Sorotan publik terhadap senator muda asal Kalimantan Selatan, Muhammad Hidayatullah alias Dayat El, makin meluas. Setelah videonya berjoget ria di ruang sidang tahunan MPR beredar, warganet juga ramai mengungkap tudingan dugaan pelecehan seksual terhadapnya.

Pakar Ilmu Politik, Dr. Muhammad Uhaib As’ad, menilai fenomena ini memperlihatkan rapuhnya legitimasi moral lembaga DPD RI. Menurutnya, kasus Hidayatullah tak bisa dipisahkan dari krisis identitas lembaga yang disebutnya tidak jelas fungsi dan kontribusinya bagi rakyat.

“Lembaga politik dapat digambarkan sebagai manusia tidak punya identitas kelamin yang jelas. DPD sebagai lembaga politik yang katanya mewakili kepentingan daerah, namun faktanya kinerja dari anggota DPD ini tidak jelas apa kontribusi pemikiran mereka bagi kepentingan daerah,” ujar Uhaib kepada media ini, Rabu (3/9).

Direktur Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan ini menilai Hidayatullah terpilih lebih karena citra religius dan penampilan fisik ketimbang kapasitas politik. “Tidak memiliki dasar argumen untuk dijelaskan kepada publik bahwa Hidayatullah pantas menjadi anggota DPD, tapi sekedar bermodal ketampanan dan wajah santri atau religiusitas saja,” katanya.

Terkait kontroversi moral, Uhaib menegaskan meski itu ranah personal, publik tetap mengaitkan dengan nama lembaga. “Perilaku busuk dari seorang politisi akan memengaruhi legitimasi moral dan politik di hadapan publik di tengah meningginya sensitivitas dan sorotan terhadap para politisi saat ini,” ucapnya.

Ia juga menyoroti peran media sosial yang dianggap sangat menentukan jatuh bangunnya reputasi politik. “Jangan sepelekan kekuatan media sosial terutama terkait masalah moralitas politisi, misalnya pelecehan seksual atau perselingkuhan,” ungkapnya.

Menurut Uhaib, seorang pejabat publik seharusnya menjaga integritas dan tidak mempertontonkan arogansi di tengah kesulitan rakyat. “Politisi atau seorang pejabat publik harus menjaga moralitas, integritas personal, jangan arogan, jangan mempertontonkan perilaku hedonisme di tengah ruang kemiskinan dan ketidakadilan yang dirasakan publik selama ini,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mendesak pimpinan DPD tidak tinggal diam. Bahkan, Uhaib secara ekstrem menyebut DPD layak dibubarkan. “Sekali lagi saya tegaskan, lembaga politik DPD yang tidak jelas identitas jenis kelamin politiknya ini, lembaga ini perlu dibubarkan. Hanya membebani uang negara dan pajak rakyat membayar gaji mereka sementara kinerja mereka tidak jelas,” kritiknya.

Ia menilai sikap bungkam Hidayatullah hanya akan menambah kekecewaan publik. “Bungkamnya anggota DPD semakin memberikan konfirmasi bahwa DPD hanya menambah beban negara dan rakyat. Indonesia sebagai negara penganut Trias Politica, DPD ini hanya menjadi parasit dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif,” katanya.

Uhaib menambahkan tren politisi muda yang populer karena citra segar tapi miskin gagasan hanya akan menjadi bumerang. “Terpilihnya politisi muda Hidayatullah ini bukan karena memiliki kapasitas politik, tapi tidak lebih karena wajah tampan dan wajah santri. Kasus kontroversi etika menjadi bumerang dan akan melegitimasi moralitas politik di hadapan publik,” tuturnya.

Meski begitu, ia mengakui isu moral pribadi kadang dipakai sebagai senjata politik. Namun, dalam kasus Hidayatullah, ia melihatnya lebih sebagai ekspresi kekecewaan rakyat. “Kontroversi moral ini sebagai salah satu argumen melampiaskan publik dari keheningan para anggota DPD dari Kalimantan Selatan itu, sebagai insan kesepian di tengah hiruk-pikuk politik lokal,” pungkasnya.

Dugaan Skandal Seksual

Berita sebelumnya, Muhammad Hidayatullah, senator muda asal Kalimantan Selatan, tengah jadi sorotan publik. Ia absen merespons gelombang demonstrasi di Senayan, dan tertangkap kamerea berjoget ria usai sidang tahunan MPR.

Di sisi lain, warganet terus mengaitkan Hidayatullah dengan dugaan pelecehan seksual. Ada yang menyebut perilaku itu sudah lama jadi pembicaraan, ada pula yang menuding ia kerap menghapus jejak percakapan dengan fitur pesan 24 jam di media sosial. Hingga kini, tudingan tersebut masih sebatas unggahan medsos dan belum terverifikasi.

“Karena sudah gerah, sebagian korban berencana melapor,” kata seorang warga Hulu Sungai, Kalsel, yang mengaku mengetahui kasus ini. Ia meminta aparat penegak hukum turun tangan melindungi korban, sekaligus mendesak pimpinan DPD bertindak.

Upaya konfirmasi media ini kepada Hidayatullah berulang kali dilakukan, namun tidak pernah direspons. Hidayatullah sendiri melenggang ke Senayan setelah meraih 314.979 suara di Pemilu 2024, menempati urutan kedua terbanyak dari Dapil Kalimantan Selatan. Ia menggeser sejumlah petahana dengan membawa citra anak muda religius. Namun, perjalanan politik yang dibangun dengan citra kini dipertaruhkan oleh isu moral yang semakin deras mengguncangnya.

Muhammad Hidayatullah tercatat sebagai salah satu anggota DPD dari Kalimantan Selatan hasil Pemilu 2024. Pria yang akrab disapa Dayat El ini meraih 314.979 suara, menempatkannya di posisi kedua perolehan suara terbanyak dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan.

Bersama tiga nama lain, Habib Zakaria Bahasyim, Gusti Farid Hasan Aman, dan Habib Hamid Abdullah, Hidayatullah melenggang ke Senayan menggeser sejumlah petahana. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri kiprah salah satu petahana, Habib Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, yang gagal kembali duduk di kursi DPD untuk kali ketiga.

Perjalanan Hidayatullah menuju Senayan tidak sepenuhnya mulus. Pada tahap awal verifikasi pencalonan di KPU, ia sempat dinyatakan hanya memiliki sekitar 307 dukungan sah, jauh di bawah syarat minimal. Namun, setelah melewati proses verifikasi faktual dan perbaikan, ia berhasil lolos ke daftar calon tetap.

Sejak masa kampanye, Hidayatullah tampil dengan membawa isu keterwakilan generasi muda. Ia menegaskan niatnya untuk memperjuangkan aspirasi anak muda Kalimantan Selatan di tingkat nasional.

Isi Garasi dan Kekayaan Senator Kalsel

Di tengah sorotan publik, catatan harta kekayaan Hidayatullah juga ikut disorot. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diumumkan KPK, ia melaporkan total harta kekayaan Rp505,87 juta pada laporan periodik 2024 yang disampaikan 18 Maret 2025. Nilai itu setelah dikurangi kewajiban utang Rp580,8 juta.

Isi garasi senator ini tak banyak berubah. Ia tetap tercatat memiliki tiga kendaraan: Nissan March 2013 senilai Rp76 juta, Mitsubishi Pajero 2022 Rp600 juta, dan motor Honda 2013 Rp7 juta. Nilai total kendaraan mencapai Rp683 juta.

Selain kendaraan, Hidayatullah juga melaporkan harta bergerak lain Rp40 juta dan kas Rp363,68 juta. Tidak ada catatan tanah, bangunan, maupun surat berharga.

Jika dibandingkan dengan laporan sebelumnya pada 20 Agustus 2024 ketika masih berstatus calon DPD, kekayaannya melonjak signifikan. Saat itu, ia hanya mencatatkan kekayaan bersih Rp161,74 juta, dengan kas Rp90,75 juta dan utang Rp637 juta.

Dalam kurun kurang dari setahun, kas miliknya naik hampir empat kali lipat, harta bergerak lain bertambah Rp15 juta, sementara beban utang berkurang Rp56 juta. Semua ini mengerek total kekayaan bersihnya menjadi lebih dari setengah miliar rupiah.

Media ini sudah berupaya menghubungi Hidayatullah berkali-kali lewat dua kontak seluler yang terhubung dengannya sejak dua hari yang lalu. Tak ada respons. Upaya konfirmasi kembali dilayangkan, namun panggilan ditolak. Upaya bersurat secara resmi ke Sekretariat Jendera DPD RI tengah media ini lakukan.