Danantara memangkas jumlah entitas BUMN dari 1.074 menjadi 354 perusahaan. Tinjauan radikal dilakukan karena 97% dividen hanya disumbang 15 BUMN, sementara 52% entitas justru merugi.
EKSPOSKALTIM, Jakarta - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) memangkas jumlah entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak cucu usahanya secara drastis.
Dari total 1.074 entitas, jumlah kini menyusut menjadi 354 perusahaan demi menekan beban negara dan mendongkrak efisiensi.
Langkah streamlining ini diambil karena kontribusi dividen BUMN timpang. Sebanyak 97% setoran dividen hanya disumbang 15 BUMN, sementara 52% entitas lainnya tercatat merugi.
Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengonfirmasi proses penghentian masih terus berjalan.
"Pemangkasan sekarang sudah di 354 (sisa perusahaan). Pengurangan jumlah entitas ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi dari masing-masing BUMN yang tersisa," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/10/2026).
Penggabungan Vertikal dan Horisontal
Rosan menjelaskan, pengurangan semuanya dilakukan dengan penutupan operasional. Mayoritas entitas yang dipangkas berstatus mati suri (tidak aktif).
Sementara untuk entitas aktif, Danantara menerapkan skema merger vertikal maupun horizontal untuk bisnis sejenis.
Beberapa konsolidasi yang telah dieksekusi yaitu pada Sektor Manajemen Aset, melebur enam perusahaan manajemen aset di bawah bank-bank BUMN menjadi satu wadah tunggal.
Lalu di Sektor Perhotelan, mengintegrasikan 137 hotel milik BUMN ke dalam satu holding terpadu.
Kemudian pada Sektor Kesehatan, menggabungkan hampir 75 rumah sakit BUMN ke dalam pengelolaannya.
"Dulu kan setiap BUMN rata-rata punya hotel. Sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 137 hotel supaya menjadi lebih efisien. Kita punya rumah sakit hampir 75, ini juga kita gabungkan," jelas Rosan.
Swasta Diberi Ruang
Sejalan rekonstruksi, Presiden Prabowo Subianto agar lini bisnis BUMN yang tidak strategis dan bisa dikelola lebih optimal oleh swasta mulai dialihkan. Langkah ini untuk memberi ruang kompetisi yang lebih sehat.
Pemerintah menargetkan kerja sama dengan sektor swasta akan dibuka penuh pada awal 2027.
“Tadi disampaikan oleh Presiden, jika misalnya dunia usaha atau swasta bisa melakukan lebih baik, dan itu memang bukan hal-hal yang sifatnya strategis, maka akan diberikan ruang yang lebih besar kepada dunia usaha untuk mengembangkan usaha-usaha ini,” pungkas Rosan.
