Keluhan soal rusaknya jalan nasional menuju Kutai Barat yang selama ini menjadi urat nadi logistik Kaltim mulai ditindaklanjuti. Kementerian PU menugaskan BBPJN menyiapkan strategi percepatan pembangunan dan perbaikan ruas yang mengalami kerusakan parah.
EKSPOSKALTIM, Balikpapan — Kerusakan jalan nasional menuju Kabupaten Kutai Barat yang dikeluhkan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya mendapat respons dari pemerintah pusat.
Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum menginstruksikan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) menyusun strategi percepatan penanganan ruas yang menjadi jalur utama logistik dan mobilitas masyarakat tersebut.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar mengatakan pihaknya akan mengoordinasikan langkah percepatan bersama BBPJN, direktorat terkait, serta pemerintah daerah, termasuk menyiapkan kebutuhan pendanaan untuk mendukung penanganan jalan.
“Kita akan coba cari strategi untuk mempercepat pelaksanaannya. Kami tugaskan Balai Jalan (BBPJN) untuk berkolaborasi dengan direktorat terkait dan pemerintah daerah guna menyiapkan alokasi anggaran serta percepatan pembangunannya,” kata Roy dalam Konferensi Regional Teknik Jalan ke-16 di Balikpapan, Selasa (6/10).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Rudy Mas’ud secara langsung menyampaikan kondisi jalan nasional yang menghubungkan Kutai Kartanegara dengan Kutai Barat.
“Dari Kutai Kartanegara ke Kutai Barat seluruhnya jalan nasional, dan saat ini kondisinya rusak parah,” ujar Rudy.
Meski memahami tekanan anggaran pemerintah akibat dinamika ekonomi global dan konflik di Timur Tengah, Rudy meminta pemerintah pusat tetap memberi perhatian terhadap pemeliharaan infrastruktur jalan yang telah ada.
“Tidak apa-apa tidak dibuatkan jalan baru, asal jalan eksisting dirawat, dipelihara, dan segera diperbaiki kalau ada yang rusak. Jalur transportasi logistik dan masyarakat ini harus tetap terjaga kelayakannya melalui pemeliharaan rutin,” katanya.
Berdasarkan data Dinas PUPR-Pera Kaltim, panjang jalan nasional menuju Kutai Barat mencapai 301,97 kilometer. Hingga semester II 2025, tingkat kemantapan jalan tersebut tercatat sebesar 65,45 persen, sedangkan 34,55 persen sisanya masih berada dalam kondisi tidak mantap.
Selain ruas menuju Kutai Barat, Rudy juga melaporkan kerusakan pada sejumlah jalan nasional lainnya, termasuk jalur Bontang-Kutai Timur dan sebagian ruas Kutai Timur-Berau yang disebut mulai berlubang dan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Di sisi lain, Pemprov Kaltim menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat melalui skema pembiayaan bersama untuk menangani sejumlah ruas strategis nonstatus.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah jalur Sotek di Kabupaten Penajam Paser Utara menuju Bongan, Kutai Barat, sepanjang 88 kilometer. Ruas tersebut dinilai penting karena dapat memangkas jarak tempuh menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) secara signifikan.
Menurut Rudy, pola kolaborasi pendanaan serupa sebelumnya telah diterapkan dalam pembangunan jalur Kutai Barat-Mahakam Ulu yang dibiayai melalui kombinasi APBD Kaltim dan APBN.
“Kalau jalannya baik, mobilitas masyarakat dan distribusi barang tentu akan semakin lancar,” tutupnya. (ant)
