EKSPOSKALTIM, Bontang - DPRD Kota Bontang menggelar rapat paripurna kedua masa sidang III 2017 tentang perubahan kedua atas Perda Bontang 2/2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan anggota DPRD, Senin (31/7) pagi di ruang Auditorium Pemkot Bontang. 

Ketua Balegda DPRD Ma'ruf Effendy menyampaikan keseluruahan tentang perubahan redaksional sebelumnya sudah dibahas dalam raperda bersama tim asistensi dan anggota dewan,

serta pendapat setiap fraksi, perubahan perda tersebut disesuaikan dengan PP 18/2017 tentang hak kauangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. 

"Terdapat tambahan tunjangan reses dengan besaran disesuaikan dengan kelompok kemampuan keuangan daerah, dengan ketentuan, tinggi paling banyak tujuh kali, sedang paling banyak lima kali, rendah paling banyak tiga kali dari uang representasi Ketua DPRD," sebut Ma'ruf 

Usai pembacaan hasil tersebut, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyampaikan putusannya terhadap perubahan tersebut. Menurutnya hal itu demi mendukung kelancaran fungsi tugas dan wewenang DPRD.  

"Nantinya terjadi perubahan ketentuan mengenai tunjangan kesejahteraan yang meliputi, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan kematian, pakaian dinas dan atribut, selain tunjangan kesejahteraan tersebut,

kepada pimpinan DPRD disediakan pula tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan dan belanja rumah tangga " sebut Neni. 

Perda tersebut kemudian ditandatangani bersama oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, ketua DPRD Bontang Nursalam, Wakil Ketua I DPRD Bontang Etha Rimba Paembonan, dan Wakil Ketua II DPRD Bontang Faisal. 

Rapat paripurna dihadiri hampir seluruh perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), 21 anggota DPRD Dari 5 fraksi, mahasiswa, dengan keseluruhan acara berjalan lancar. (adv)