EKSPOSKALTIM, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengalokasikan dana Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) pada rancangan APBD tahun 2018 sebesar Rp 1,59 triliun. Rinciannya, dana hibah sebesar Rp 1,047 triliun dan bansos sebesar Rp 5,5 miliar.

Hal tersebut termuat dalam laporan nota keuangan R-APBD 2018 yang disampaikan Pemprov Kaltim kepada DPRD Kaltim dalam Rapat Paripurna Rencana Peraturan Daerah (Raperda) R-APBD 2018, di Karang Paci, Kota Samarinda, Senin (27/11).

Proyeksi alokasi dana hibah di tahun 2018 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 12,54 miliar atau 1,21 persen dibanding alokasi yang sama pada APBD-P tahun 2017, yaitu sebesar Rp 1,035 triliun.

Pada dana hibah 2018 dominan untuk pemberian hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 571,09 miliar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim sebesar Rp 240 miliar, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 40 miliar. Kemudian BOS Daerah sebesar Rp 39 miliar.

Baca: KPK Sita Apartemen Miliaran Rupiah Milik Bupati Rita

“Termasuk juga tenaga pendidik dan kependidikan serta hibah yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,” kata Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) yang juga Sekprov Kaltim, Rusmadi Wongso.

Sementara itu, untuk alokasi bansos yang direncanakan sebesar Rp 5,5 miliar di APBD 2018 tersebut meningkat sebesar Rp 490 juta atau 9,78 persen dibandingkan dengan alokasi setelah perubahan APBD 2017 sebesar Rp 5,01 miliar.

Dana hibah dan bansos sendiri masuk dalam alokasi belanja tidak langsung, yang totalnya direncanakan sebesar Rp 5,18 triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 383,55 miliar atau 6,89 persen dibandingkan dalam APBD-perubahan 2017 sebesar Rp 5,57 triliun. Dengan rincian, belanja pegawai sebesar Rp 1,67 triliun. Belanja hibah Rp 1,04 tiliun. Belanja bansos Rp 5,5 miliar. Belanja bagi hasil Rp 1,89 triliun, bantuan keuangan Rp 551,85 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp 17,5 miliar.

Sedangkan alokasi belanja langsung sebesar Rp 3,35 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 90,15 miliar atau 2,76 persen dari alokasi APBD-perubahan 2017 sebesar Rp 3,26 miliar. Alokasi tersebut, berkaitan dengan rencana program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kaltim, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Baca: Rustam Efendi Lubis Dapat Penghargaan Tokoh Peduli Anti Narkoba

Rusmadi menyatakan, jumlah tersebut tertuang dalam nota keuangan dalam R-APBD 2018 atas kesepakatan bersama Pemprov dengan DPRD Kaltim yang termaktub dalam Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Platfom Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2018. KUA-PPAS itu disusun bersama, antara tim Badan Anggaran Pemprov dan Badan Anggaran DPRD Kaltim.

“Kan ini hasil kesepakatan bersama dari KUA-PPAS. Jadi keputusan bersama dengan pertimbangan kepentingan masyarakat. Jangan khawatir, bahkan masih ada silpa Rp 200 miliar yang akan diprioritaskan pada pembangunan fasilitas yang langsung kepada masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, APBD Kaltim 2018 diproyeksikan sebesar Rp 8,54 triliun. Dari pendapatan sebesar Rp 8,34 triliun dan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2017 sebesar Rp 200 miliar. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 293,39 miliar atau 3,32 persen jika dibandingkan dengan APBD Perubahan 2017. Pendapatan sendiri bersumber dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan sebesar Rp 3,32 triliun dan dana perimbangan sebesar Rp 4,04 triliun, serta pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 11,9 miliar.

Nota keuangan dan Raperda APBD 2018 ini rencananya bakal ditanggapi dengan pemandangan umum dari masing-masing fraksi di DPRD Kaltim, Selasa (28/11) hari ini. (*)

Tonton juga video-video menarik di bawah ini:

VIDEO: Cycling Tour Semarakkan Erau Pelas Benua Kota Bontang

ekspos tv

VIDEO: Diskominfotik Bontang Dapat Kunjungan dari Komisi Informasi Kaltim

ekspos tv

VIDEO: Pembukaan Pesta Laut Bontang Kuala 2017

ekspos tv