EKSPOSKALTIM.com, Jakarta - Izin acara #2019GantiPresiden di sejumlah daerah ditolak. Meski begitu, inisiator gerakan #2019GantiPresiden Mardani Ali Sera tetap optimistis gerakan yang dimotorinya itu akan terwujud.

"Insyaallah akan terwujud #2019GantiPresiden pada pilpres tahun depan," ucap Mardani dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/8/2018).

Baca juga: Fariz RM Kembali Ditangkap Karena Narkoba, Istri Kecewa

Ia memastikan gerakan #2019GantiPresiden akan segera bersikap soal kandidat capres-cawapres di Pilpres 2019. Mardani meminta publik bersabar.

"Pada waktunya nanti gerakan ini akan membuat keputusan karena sudah ada dua kandidat yang maju dalam pilpres. Berikan kami waktu dan kami tetap akan berpegang pada prinsip edukasi publik dengan cara elegan dan santun," tuturnya.

Baca juga: Warga Ditangkap karena Protes Pembangunan Masjid Kinibalu, Begini Respon Awang

Mardani kemudian berbicara soal acara-acara yang kerap digelar relawan #2019GantiPresiden. Dia mengatakan selama ini acara yang digelar relawan #2019GantiPresiden selalu sesuai prosedur.

"Semua proses deklarasi kami selalu ikut prosedur, baik dalam mendapatkan izin atau pemberitahuan kegiatan. Kami juga buat publikasi sesuai kemampuan. Jadi ini gerakan yang transparan," kata Mardani.

Dia pun menegaskan gerakan #2019GantiPresiden dilindungi hukum. Gerakan ini, menurut dia, menjadi wujud partisipasi warga dalam proses politik.

"Gerakan ini bagian dari kebebasan berkumpul dan berserikat serta menyatakan pendapat. Justru gerakan ini sudah memberi kontribusi bagi terwujudnya partisipasi aktif warga bagi proses politik yang terjadi," ujar Mardani.

Baca juga: Pansus LKPj Usul Bentuk Pansus Proyek MYC

"Hal ini meningkatkan kualitas demokrasi kita. Karena demokrasi pada prinsipnya kedaulatan rakyat. Dan itu terwujud pada tingkat partisilasi publik dalam proses politik dan dalam pemilu," imbuhnya.

Mardani mengimbau pihak-pihak terkait dapat dengan bijaksana menghadapi gerakan #2019GantiPresiden. Ia menyebut cara gerakan #2019GantiPresiden menyampaikan aspirasi memang unik.

"Kami mengimbau pihak terkait untuk menjadi 'ayah' yang bijak bagi semua anak-anak bangsa yang ingin mencintai negeri ini walau kadang dengan cara yang unik seperti kami," sebutnya.

Baca juga: Dermaga Pantai Harapan Bontang Akan Segera Dibangun

Diketahui, polisi menolak izin acara Deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah. Di antaranya di Surabaya, Jawa Timur.

Deklarasi itu rencananya digelar pada Minggu (26/8). Polda Jatim menegaskan rencana aksi itu batal dilaksanakan karena tidak mendapat izin kepolisian.

"Tidak jadi dilaksanakan, ndak ada deklarasi, kan kami tolak izinnya. Nanti dikhawatirkan akan mengganggu ketertiban masyarakat. Jadi itu STTP-nya (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) kita tolak," ungkap Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera, Jumat (24/8).

Baca juga: Pemprov Kaltim Salurkan 41 Ekor Sapi Kurban, 1 Pemberian Jokowi

Selanjutnya, deklarasi #2019GantiPresiden juga mendapat perhatian serius dari aparat keamanan di Pekanbaru, Riau. Polda Riau meminta acara tersebut dibatalkan.

"Saya harapkan, di sini saya tegas, saya nyatakan batalkan itu. Batalkan. Nggak ada manfaatnya, mudaratnya banyak," kata Kapolda Riau Brigjen Widodo Eko Prihastopo seusai acara pisah-sambut dengan Kapolda lama, Irjen Nandang, di Mako Brimob Polda Riau, Jl KH Ahamad Dahlan, Pekanbaru, Jumat (24/8).

Begitu pun acara diskusi bertemakan #2019GantiPresiden yang rencananya digelar di Bangka Belitung. Polisi menolak memberikan izin acara diskusi yang dihadiri Ratna Sarumpaet, Rocky Gerung, hingga Marwan Batubara itu karena acara membahas ganti presiden 2019.

"Soalnya, itu kan... brosurnya sudah lihat, belum? Temanya sudah lihat? Temanya tidak hanya itu (ganti presiden), bahasanya mutlak (ganti presiden)," kata Kabid Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung AKBP Abdul Munim.

Video Semarakkan HUT RI ke-73, Henry dan Etha Gelar Lomba Panjat Pinang

ekspos tv