Poengky Indharti prihatin atas dugaan sikap arogan ajudan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud terhadap mahasiswa GMNI. Ia meminta Propam memeriksa yang bersangkutan jika benar merupakan anggota Polri dan mengingatkan polisi agar mengedepankan sikap humanis saat bertugas.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Dugaan intimidasi ajudan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud terhadap mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Samarinda mendapat sorotan pemerhati kepolisian, Poengky Indharti.
Poengky, Komisioner Kompolnas periode 2016–2020 dan 2020–2024 ini merasa prihatin atas insiden tersebut. Menurutnya, jika ajudan yang bersangkutan benar merupakan anggota Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) perlu memeriksa tindakannya.
Ia menegaskan polisi yang sedang menjalankan tugas harus mengedepankan sikap humanis dan menjaga sopan santun, bukan bersikap arogan ketika berhadapan dengan masyarakat.
“Jangan mentang-mentang polisi dan menjadi ajudan gubernur. Ingat, polisi digaji rakyat, gubernur juga dipilih rakyat. Jangan menyakiti hati rakyat,” ujar Poengky dihubungi EksposKaltim.
Menurut Poengky, kedudukan sebagai anggota kepolisian maupun ajudan kepala daerah tidak semestinya menjadi alasan untuk bertindak semena-mena terhadap masyarakat. Pengamanan pejabat publik, kata dia, tetap harus memperhatikan sikap dan perilaku personel saat berinteraksi dengan warga.
Poengky juga mengingatkan kembali prinsip agar polisi selalu bersama masyarakat. Ia mempertanyakan apakah prinsip tersebut masih diingat oleh ajudan yang terlibat dalam insiden dengan mahasiswa GMNI.
“Apakah sang ajudan sudah lupa perintah Kapolri agar polisi selalu bersama masyarakat?” katanya.
Lihat postingan ini di Instagram
Insiden yang menjadi sorotan itu terjadi di kawasan Masjid Nurul Mukminin, kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (19/10) petang, setelah mahasiswa GMNI menggelar aksi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sejumlah mahasiswa mengaku mengalami kontak fisik saat berada di lingkungan kantor gubernur. Salah seorang kader GMNI, Rossa Tri Rahmawati, menuturkan seorang ajudan menangani atau berupaya menangani telepon genggam miliknya ketika Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tiba untuk beribadah. Rossa mengaku tidak menyentuh ataupun mengarahkan ponselnya kepada ajudan tersebut.
Kader GMNI lainnya, Ridwan, juga mengaku seorang ajudan mendatanginya dan melakukan kontak fisik hingga memicu ketegangan.
Ajudan Gubernur Kaltim, Asky Rizal Toding, kemudian menyampaikan permohonan maaf melalui video klarifikasi. Dalam rekaman itu, Asky mengakui tindakannya keliru, arogan, dan berlebihan, serta menyatakan perbuatannya dilakukan secara spontan tanpa instruksi siapa pun.
Sebelumnya, Kepala Diskominfo Kaltim Ririn Saridewi juga menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut. Terkait kemungkinan tindak lanjut terhadap Asky, Ririn menyatakan mekanisme penanganan personel kepolisian yang diperbantukan berada di Polri.
Sorotan terhadap insiden ini juga datang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda. Irfan Ghazy mengungkapkan pengalaman serupa pada Februari 2025, ketika seseorang yang menurut LBH merupakan Asky menarik tangan direktur LBH saat itu dalam kegiatan pendampingan warga Muara Kate di Kantor Gubernur Kaltim.
Rangkaian kejadian tersebut memunculkan desakan agar pelaksanaan pengamanan pejabat publik dievaluasi. Poengky menekankan, apabila ajudan yang dipersoalkan benar merupakan anggota Polri, pemeriksaan Propam diperlukan untuk menilai tindakannya sesuai ketentuan dan tanggung jawab sebagai anggota kepolisian.
