Jakarta, EKSPOSKALTIM - Pemerintah mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1447 Hijriah/2026 Masehi sebesar Rp54,92 juta per jemaah. Angka ini mencakup 62 persen dari total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

“Bipih sebesar Rp54.924.000 atau 62 persen dari total BPIH,” ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (27/10).

Dalam rapat tersebut, Dahnil menjelaskan rata-rata usulan BPIH 2026 sebesar Rp88,4 juta per jemaah, turun sekitar Rp1 juta dibanding tahun sebelumnya. Sisanya, Rp33,48 juta atau 38 persen, akan ditanggung dari Nilai Manfaat dana haji.

Perbandingannya, pada pelaksanaan haji 2025, Bipih ditetapkan Rp56,04 juta dan Nilai Manfaat Rp33,97 juta. “Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah sebesar Rp88.409.365, dengan komposisi 62 persen dibayar jamaah dan 38 persen dari nilai manfaat,” kata Dahnil.

Ia menyebut, usulan BPIH disusun dengan mempertimbangkan asumsi makro APBN 2026, yakni kurs rupiah Rp16.500 per dolar AS dan Rp4.400 per riyal Saudi.

Komponen biaya yang dibayar langsung oleh jamaah meliputi tiket pesawat pulang-pergi, akomodasi di Makkah dan Madinah, serta biaya hidup (living cost). Sementara komponen dari Nilai Manfaat mencakup layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), perlindungan jamaah, hingga pembinaan di Tanah Air dan Arab Saudi.

“Pembebanan BPIH harus tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan jamaah dengan keberlanjutan nilai manfaat. Prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi pedoman utama kami,” ujar Dahnil.

Pemerintah berharap pembahasan bersama DPR nantinya menghasilkan keputusan yang adil dan proporsional, agar penyelenggaraan ibadah haji 2026 berjalan lancar, transparan, dan berkelanjutan.