Sehari setelah dilantik, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto langsung mengeluarkan memutasi belasan kapolda dan sejumlah pejabat strategis Mabes Polri. Indonesia Police Watch (IPW) menilai langkah cepat itu bukan sekadar konsolidasi organisasi.
EKSPOSKALTIM, Jakarta — Langkah pertama Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto setelah dilantik sebagai Kapolri berlangsung cepat. Sehari setelah dilantik Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026, Suyudi menerbitkan Telegram ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Telegram tersebut memuat mutasi sejumlah posisi strategis di Mabes Polri sekaligus pergantian 19 kepala kepolisian daerah.
Indonesia Police Watch (IPW) melihat kecepatan dan cakupan perubahan tersebut sebagai sesuatu yang berbeda dari konsolidasi organisasi yang lazim dilakukan seorang Kapolri baru. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai Suyudi tidak sekadar melakukan konsolidasi.
"Tetapi juga bisa dibaca sebagai apa yang disebut sebagai regrouping sehaluan melalui sejumlah “gebrakan-gebrakan radikal” setelah resmi memimpin Polri," jelas Sugeng, Senin (5/10).
Dalam mutasi tersebut, sejumlah posisi strategis di tingkat pusat berubah. Di antaranya Irwasum, Astamaops, Astamarena, AsSDM, Kadiv Propam, Kadiv TIK, Kabaintelkam, Kabareskrim dan Kabaharkam.
Selain itu, posisi Kalemdiklat, Kasespim dan Gubernur Akpol turut berubah. Di tingkat kewilayahan, sebanyak 19 kapolda juga mendapatkan penugasan baru. Total terdapat 88 pati dan pamen dari era kepemimpinan Listyo Sigit yang bergeser dalam rangkaian mutasi tersebut.
Bukan Konsolidasi Biasa
Menurut IPW, langkah perubahan dalam jumlah besar sehari setelah pelantikan merupakan sesuatu yang tidak biasa bagi seorang Kapolri baru.
IPW menilai pendekatan tersebut berpotensi menunjukkan adanya kekuatan tertentu di belakang Suyudi. Namun, penilaian itu merupakan analisis IPW terhadap pola mutasi yang terjadi.
Dalam pandangan IPW, filosofi kepemimpinan di tubuh Polri seharusnya mengedepankan pendekatan yang “merangkul, akomodatif, persuasif serta koordinatif”, bukan pendekatan yang radikal dan frontal.
IPW menyebut pola tersebut sebelumnya terlihat pada kepemimpinan Jenderal Polisi Idham Azis dan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Pertimbangan lain yang disoroti adalah faktor senioritas dan hubungan kakak asuh yang terbentuk sejak pendidikan Akademi Kepolisian. Karena itu, menurut IPW, konsolidasi awal seorang Kapolri semestinya tetap memperhatikan stabilitas internal korps.
IPW kemudian membandingkan langkah Suyudi dengan dua Kapolri sebelumnya.
Saat menjadi Kapolri, Idham Azis disebut tidak langsung melakukan perubahan besar. IPW mencatat Idham membutuhkan waktu sekitar tujuh hari untuk mengeluarkan mutasi. Bahkan posisi Kabareskrim sempat kosong lebih dari satu bulan sebelum diisi melalui ST/3229/XII/KEP./2019 pada 6 Desember 2019.
Sementara itu, Listyo Sigit disebut terlebih dahulu membangun legitimasi kepemimpinannya sebelum melakukan restrukturisasi.
Menurut IPW, meski memiliki modal politik kuat dari Presiden Joko Widodo, Listyo yang merupakan lulusan Akpol 1991 dan relatif lebih junior dibanding sejumlah jenderal senior tidak langsung membongkar seluruh elite lama.
Listyo lebih dahulu membawa narasi Presisi, pelayanan yang transparan, penegakan hukum yang adil serta pendekatan kepolisian yang tegas tetapi tetap humanis.
Perubahan posisi strategis kemudian dilakukan melalui mutasi pada 18 Februari 2021.
Saat itu, Komjen Agus Andrianto yang sebelumnya menjabat Kabaharkam dipindahkan menjadi Kabareskrim. Komjen Arief Sulistyanto yang sebelumnya Kalemdiklat menjadi Kabaharkam. Komjen Rycko Amelza Dahniel berpindah dari Kabaintelkam menjadi Kalemdiklat, sedangkan Paulus Waterpauw menjadi Kabaintelkam.
Siapa yang Bergeser?
Dalam membaca mutasi terbaru, IPW menyoroti sejumlah nama dari posisi strategis yang mengalami pergantian.
Komjen Wahyu Widada yang sebelumnya Irwasum menjadi Pati Itwasum dengan penugasan di Kementerian ATR/BPN.
Kabareskrim Komjen Syahardiantono menjadi Pati Bareskrim dengan penugasan di KSP. Sementara Kabaintelkam Komjen Yuda Gustawan menjadi Pati Baintelkam dengan penugasan di KSP.
Komjen R.Z. Panca Putra yang sebelumnya Kalemdiklat menjadi Pati Bareskrim dengan penugasan di Kementerian Hukum.
IPW juga menyoroti Irjen Pipit Rismanto. Ia merupakan lulusan Akpol 1994 dan disebut sebagai satu angkatan dengan Suyudi. Pipit sebelumnya baru kurang dari tiga bulan menjabat Kapolda Jawa Barat, tetapi kemudian bergeser dengan penugasan di Kementerian Hukum.
Terhadap perubahan tersebut, IPW menduga kuat pencopotan Pipit berkaitan dengan posisi Jawa Barat yang dinilai sebagai lumbung suara terbesar dalam kontestasi politik 2029.
IPW juga menggunakan istilah “degradasi kekuasaan internal tanpa degradasi pangkat” untuk menggambarkan perubahan posisi para pejabat tersebut.
Menurut IPW, secara kepangkatan mereka tidak turun, tetapi perpindahan dari posisi strategis dapat mengurangi pengaruh mereka di dalam struktur komando Polri.
Hal serupa, menurut IPW, dapat dirasakan kelompok yang selama ini berada dalam “gerbong Listyo Sigit”, baik karena hubungan satu angkatan Akpol 1991 maupun hubungan struktural lainnya.
Gerbong Baru dari BNN dan BIN
IPW kemudian menyoroti sejumlah pejabat yang sebelumnya bertugas atau mendapat penugasan di luar struktur utama Polri.
Dari BNN, terdapat Brigjen Agus Dwi Hermawan yang sebelumnya Pati Bareskrim dengan penugasan di BNN dan kini menjadi Aslog Kapolri.
Kemudian Brigjen Putu Putera Sadana, Pati Bareskrim dengan penugasan di BNN, menjadi Wakabareskrim.
Brigjen Deni Dharmapala, yang juga sebelumnya Pati Bareskrim dengan penugasan di BNN, menjadi AsSDM Kapolri.
Brigjen Roy Hardi Siahaan yang sebelumnya Pati Bareskrim dengan penugasan di BNN menjadi Kapolda Jawa Tengah.
Sementara Brigjen Rachmad Iswan Nusi menjadi Wakapolda Jawa Barat.
Dari BIN, terdapat Irjen Dedy Kusuma Bakti yang menjadi Kabaintelkam, Irjen Arman Achdiat yang menjadi Kapolda Riau, serta Irjen Victor Alexander Lateka yang menjadi Wadankorbrimob.
Menurut IPW, perubahan tersebut tidak hanya menyentuh satu atau dua bidang, tetapi sejumlah simpul penting dalam organisasi.
Mulai dari pengawasan melalui Irwasum, penegakan hukum dan penyidikan melalui Bareskrim, intelijen melalui Baintelkam, keamanan dan pemeliharaan ketertiban melalui Baharkam, pengawasan internal melalui Propam, pendidikan melalui Lemdiklat, hingga penanganan terorisme dan 19 komando kepolisian daerah.
Karena itu, IPW menilai pola tersebut menunjukkan perubahan yang luas terhadap pusat-pusat komando Polri.
Pertanyaan soal Kekuatan Presiden
IPW juga mengaitkan cepatnya pergantian Kapolri dengan proses pergantian Listyo Sigit.
Menurut IPW, pergantian tersebut berlangsung secara mengejutkan karena sebelumnya tidak ada informasi terbuka mengenai rencana penggantian Kapolri.
Surat Presiden Nomor R-57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 kepada DPR mengusulkan pemberhentian Listyo Sigit dan mengajukan Suyudi sebagai calon tunggal Kapolri.
Pada 1 Oktober 2026, Komisi III DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Suyudi. Proses tersebut berlangsung selama 22 menit dan menghasilkan persetujuan secara bulat.
Pada hari yang sama, pukul 14.45 WIB, Suyudi dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara.
Rangkaian waktu tersebut menjadi bagian dari analisis IPW mengenai posisi Presiden Prabowo dalam pergantian kepemimpinan Polri.
IPW menilai dukungan Presiden memiliki arti penting karena secara konstitusional Polri berada di bawah Presiden.
Dari rangkaian tersebut, IPW menduga bahwa perubahan personel di tingkat pusat kemungkinan telah disiapkan sebelum Suyudi resmi menjadi Kapolri.
IPW mempertanyakan bagaimana daftar mutasi dalam jumlah besar tersebut dapat disiapkan apabila seluruh proses baru dimulai setelah pelantikan.
Menurut IPW, jika daftar tersebut baru disusun setelah pelantikan, prosesnya akan membutuhkan waktu, terlebih mekanisme Wanjakti yang selama ini menjadi bagian dari proses pembinaan karier dan mutasi perwira disebut masih merupakan bagian dari struktur pada era Listyo Sigit.
Karena itu, IPW menilai sangat kecil kemungkinan seluruh perubahan tersebut baru dirancang setelah Suyudi dilantik.
Soal Merit dan Soliditas Internal
IPW juga mempertanyakan tujuan mutasi apabila perubahan dilakukan tanpa basis tour of duty dan sistem merit.
Menurut IPW, mutasi semestinya dapat menjadi instrumen untuk membangun soliditas apabila dilakukan berdasarkan merit system.
Sebaliknya, jika perubahan dilakukan dengan pendekatan kekuasaan, IPW menilai terdapat risiko munculnya gesekan internal.
Pejabat yang dipindahkan, menurut IPW, dapat mengalami kekecewaan. Karena itu, tujuan mutasi sebagai bagian dari pembinaan karier dan soliditas organisasi menjadi pertanyaan apabila dasar pergeserannya tidak dijelaskan secara objektif.
IPW juga mengingatkan Suyudi agar tidak melakukan “gebrakan” radikal tanpa alasan objektif dan kuat.
Menurut IPW, perubahan mendasar dapat dipahami apabila terdapat alasan yang jelas, misalnya catatan pelanggaran etik dari Propam atau dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pejabat bersangkutan.
Di luar alasan tersebut, IPW menilai mutasi besar-besaran pada awal kepemimpinan berisiko menimbulkan persoalan baru dalam soliditas internal.
Di sisi lain, Polri menjelaskan mutasi dan rotasi tersebut sebagai bagian dari dinamika organisasi.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan perubahan jabatan dilakukan sesuai kebutuhan organisasi, pembinaan karier dan penyegaran pelaksanaan tugas.
“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Johnny.
Johnny juga mengatakan personel yang mendapat jabatan baru diharapkan melanjutkan tugas yang telah berjalan dan memberikan pelayanan kepolisian secara optimal kepada masyarakat.
“Setiap personel yang mendapat amanah jabatan baru tentu diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melanjutkan tugas yang sudah berjalan dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat,” ujarnya.
Dengan demikian, terdapat dua pembacaan terhadap mutasi awal era Suyudi. Polri menyebutnya sebagai bagian dari dinamika organisasi, kebutuhan organisasi, pembinaan karier dan penyegaran tugas. Sementara IPW melihat kecepatan serta luasnya perubahan tersebut sebagai indikasi regrouping kekuatan di tubuh Polri.
.jpeg)
