EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Pemkot Bontang menegaskan komitmennya menjaga keterbukaan informasi publik bukan sekadar mengejar predikat, melainkan sebagai kebutuhan utama dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja dan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 yang digelar pada Selasa (14/04/2026) di Ruang Rapat Wali Kota Bontang.

Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Neni Moerniaeni, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Andi Hasanuddin Akmal, serta dihadiri rombongan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Idris.

Dalam sambutannya, Neni menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik harus dimaknai lebih dari sekadar kewajiban administratif.

“Kehadiran Bapak/Ibu sekalian merupakan kehormatan sekaligus energi positif bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal keterbukaan informasi publik,” ujarnya.

Ia menekankan, kunjungan tersebut menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Kami percaya, kunjungan ini bukan hanya sebagai agenda formal, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi, pembelajaran, dan penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.

Menurut Neni, di tengah percepatan transformasi digital, keterbukaan informasi menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik.

“Keterbukaan informasi ibarat cahaya dalam sebuah rumah besar bernama pemerintahan. Tanpa cahaya, aktivitas di dalamnya akan sulit terlihat, bahkan menimbulkan prasangka dan ketidakpercayaan. Namun ketika cahaya itu dinyalakan, setiap sudut menjadi terang dan kepercayaan pun tumbuh,” tegasnya.

Sementara itu, Idris menyampaikan bahwa capaian Kota Bontang dalam e-Monev 2025 dengan nilai 100 dan predikat “Informatif” merupakan hasil peningkatan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir.

Meski demikian, Pemkot Bontang menegaskan bahwa capaian tersebut bukan tujuan akhir. Saat ini, monev keterbukaan informasi tingkat kota tengah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh perangkat daerah hingga tingkat kelurahan.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan informasi publik terus meningkat, seiring penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pemanfaatan teknologi digital melalui website resmi dan media sosial.

Komitmen tersebut juga diperkuat melalui implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik sebagai landasan dalam menjamin transparansi dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Dengan langkah tersebut, Pemkot Bontang menargetkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang tidak hanya maju secara infrastruktur, tetapi juga terbuka, transparan, dan mampu melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan.