Kebetulan waktunya berdekatan, atau ada kaitan di balik dua peristiwa ini? Bahlil sebelumnya mengingatkan negara tetangga yang memberikan pandangan miring kepada Indonesia agar berhati-hati.
EKSPOSKALTIM, Jakarta - Indonesia mulai mengurangi ekspor gas ke Singapura sebesar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD), Sabtu (24/10). Kebijakan ini diumumkan di tengah sorotan Singapura terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan, pengurangan ekspor berasal dari pasokan Natuna sebesar 15 BBTUD dan Sumatera 16 BBTUD.
“Mulai besok (Sabtu 24/10), kita kurangi ekspor gas ke Singapura. Dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatera 16 BBTUD,” ujar Djoko ketika ditemui di sela-sela Malam Penganugerahan Penghargaan Energi Subroto Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Jumat (23/10) malam, dikutip dari antara.
Djoko menegaskan tidak ada negara lain yang mengalami pengurangan ekspor gas tersebut karena jalur pipa ekspor yang dimaksud hanya menuju Singapura.
“Nggak ada (negara lain). Pipanya kan ke Singapura aja,” ujar Djoko.
Pengumuman itu muncul setelah pemerintah Singapura menyatakan akan mengirimkan surat peringatan kepada tujuh perusahaan di Indonesia yang mereka identifikasi diduga paling bertanggung jawab atas karhutla yang asapnya menyebar hingga ke negara tersebut.
Pada Jumat (16/10), Singapura menyampaikan rencana mengeluarkan peringatan kepada tujuh perusahaan yang dikaitkan dengan kebakaran hutan dan asap lintas negara. Mengutip AFP, perusahaan yang disebut antara lain Bumi Andalas Permai, Bumi Mekar Hijau, dan SBA Wood Industries.
Sebagian besar perusahaan tersebut merupakan pemasok kayu bagi industri pulp dan kayu di Sumatra.
Singapura menuding kebakaran tersebut menyebabkan asap beracun yang menyebar ke sejumlah wilayah Asia Tenggara.
Pernyataan Singapura itu menjadi konteks di tengah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenai kemungkinan mengevaluasi ekspor gas ke negara tetangga.
Pada Rabu (21/10), setelah mengikuti sidang kabinet, Bahlil mengatakan pemerintah mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang ekspor gas ke negara tetangga. Ia juga mengingatkan negara yang memberikan pandangan miring kepada Indonesia agar berhati-hati.
“Jadi, kalau negara-negara lain mau pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga,” ujar Bahlil.
Bahlil juga menyampaikan bahwa evaluasi ekspor gas diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas di dalam negeri, terutama untuk mendukung pengembangan industri hilirisasi petrokimia yang membutuhkan gas sebagai bahan baku.
Menurut Bahlil, dari seluruh produksi gas Indonesia, sekitar 30 persen diekspor ke luar negeri, sedangkan 70 persen digunakan untuk konsumsi domestik. Komposisi tersebut akan dikaji kembali oleh pemerintah.
