EKSPOSKALTIM.COM, Samarinda – Keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terkait laporan keuangan Pemprov Kaltim, tahun anggaran 2020 mendapat Apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo.

Sigit Wibowo menyebut kerja-kerja Pemprov Kaltim sangat baik.Terlebih di raihnya penghargaan itu. Namun politisi PAN itu meminta pemprov tidak berdiam diri. Namun segera melakukan pembenahan diri terkait penggunaan anggaran. Misal pengunaan anggaran (Silpa) yang terus naik setiap tahunnya.

"Tahun 2019 sebesar Rp2,2 triliun, dan 2020 Silpa sebesar Rp2,9 triliun. Tahun ini harus dikejar realisasi programnya," ungkapnya.

Salah satu program yang disayangkan DPRD Kaltim, adalah tidak terlaksana maksimal pemberian bantuan sosial Covid-19.

Penyaluran bantuan sosial ini juga yang menjadi catatan evaluasi BPK, terhadap pengelolaan keuangan Kaltim.

"Kami tidak tahu apakah si penerima tidak mencairkan, atau juga syarat bansos tidak terpenuhi. Itu mengakibatkan Silpa sebenar Rp2 miliar," terangnya.

Bahkan pihaknya menyayangkan bantuan sosial itu tidak menyentuh ke masyarakat. Meski begitu pemprov diminta tetap berpedoman pada aturan.

"Kami dari DPRD Kaltim, maunya masyarakat tersentuh bantuan tersebut. Tapi pemerintah kan ada aturannya, kalau itu tidak bisa terlaksana maka tidak bisa dipaksanakan," tegasnya.

Untuk pelaksanaan program bantuan sosial di tahun 2021 ini, DPRD menegaskan agar pemprov bisa memastikan warga yang menerima bantuan.

"Pemerintah harus memastikan sih penerima ini.Apalagi di tahun selanjutanya. Sehingga bisa terealisasikan program bantuan ini," pungkasnya. (adv)