EKSPOSKALTIM, Samarinda- DRPD Kaltim mencapai kata sepakat bahwa Rumah Sakit Islam bisa kembali beroperasi di bawah naungan YARSI.

Hasil ini merupakan kesepakatan bersama pada rapat pansus DPRD yang digelar di lantai dua gedung wakil rakyat Karang Paci Samarinda, Senin (13/03/2017).

Kasus ini merupakan buntut panjang atas pengambil alihan manajemen operasional pengelolaan RSI oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak (via RSUD Abdul Wahab Syahranie) dari tangan Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) Kaltim pada 16 November 2016 lalu,” kata anggota DPRD Kaltim, Muhammad Samsun.

Dukungan ke Yarsi dan RSI terus mengalir yang meminta Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda bersikap bijak dan memperpanjang izin operasional RSI.

Seperti Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI), tokoh agama, MUI Kaltim, DPRD Kaltim, DPRD Samarinda, ormas islam dan berbagai tokoh masyarakat lainnya.

“Kami terus mendukung agar RSI yang telah 30 tahun tumbuh melayani masyarakat bisa kembali beroperasi,” sebutnya.

Berbagai dukungan umumnya disampaikan secara tertulis. Ada pula yang langsung melalui berbagai forum dan silaturahmi antar umat. Mereka menyesalkan konflik yang berujung ke penghentian operasional RSI.

“Seharusnya pemprov dan pemkot berpikir jernih dan bersikap bijak. Tidak seharusnya RSI menjadi korban, yang akhirnya mengganggu layanan kesehatan kepada masyarakat,” sesalnya.

Bahkan DPRD Kaltim sudah memberikan rekomendasi perpanjangan izin operasional kepada gubernur dengan pertimbangan banyaknya surat dukungan kepada Yarsi Kaltim untuk tetap mengelola RSI, di antaranya dari MUI Kaltim, belasan ormas Islam, majelis taklim, PDUI.  

“Namun hingga saat belum ada hasil,” kata anggota DPRD Kaltim Fraksi PAN Siti Komariah. (adv)