EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) membuka peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk memanfaatkan fasilitas videotron milik daerah sebagai media publikasi dan promosi.

Sejak awal 2026, skema penyewaan beserta mekanisme pembayarannya telah resmi diberlakukan. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kepala DPMPTSP Bontang, Muhammad Aspiannur, menjelaskan bahwa tarif sewa ditentukan berdasarkan ukuran layar videotron yang digunakan.

“Videotron yang kami miliki terdiri dari beberapa ukuran, sehingga tarifnya juga dibedakan,” ujarnya.

Untuk layar berukuran 3x4 meter, tarif yang dikenakan sebesar Rp250 ribu per menit per hari per sisi. Sementara itu, videotron berukuran 4x8 meter dipatok Rp350 ribu dengan skema yang sama.

Seluruh pembayaran sewa, lanjutnya, akan masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dikelola melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang.

Saat ini, terdapat empat titik videotron yang dapat dimanfaatkan publik, masing-masing berada di kawasan Simpang Lampu Merah Loktuan, Tugu Selamat Datang Bontang, depan Kantor DPMPTSP, serta kawasan Bontang Kuala.

Aspiannur menegaskan, fasilitas tersebut terbuka untuk berbagai keperluan, mulai dari sosialisasi, penyampaian informasi publik, hingga promosi usaha, selama konten yang ditayangkan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

“Silakan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sepanjang sesuai aturan, kami membuka ruang seluas-luasnya,” tandasnya.