Rentetan kecelakaan maut dan padatnya bus karyawan perusahaan tambang di jalan umum memicu kemarahan publik di Sangatta. Warga menilai ruang hidup perkotaan mereka perlahan berubah menjadi jalur industri, sementara pemerintah daerah dinilai abai terhadap keselamatan masyarakat.
EKSPOSKALTIM, Sangatta - Warga Kabupaten Kutai Timur, khususnya di Kota Sangatta, menyuarakan protes dengan memasang spanduk di sejumlah titik kota sebagai bentuk kecemasan atas aktivitas bus karyawan PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang melintas di jalan umum perkotaan.
Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIPER Kutai Timur, Yogi Oktanis, mengatakan aksi pemasangan spanduk tersebut merupakan ekspresi kekecewaan dan keresahan warga, terutama setelah kecelakaan bus perusahaan yang terjadi sepekan lalu dan menelan korban jiwa.
“Kita tak perlu heran dengan spanduk yang bertebaran itu, karena itulah bentuk kekecewaan warga, bentuk protes, sekaligus kecemasan masyarakat Sangatta,” ujar Yogi di Sangatta, Senin (2/2), dikutip dari antara.
Menurutnya, penggunaan jalan umum oleh bus karyawan perusahaan tidak hanya memicu kemacetan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas di kawasan perkotaan. Namun hingga kini, ia belum melihat adanya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk merespons tragedi tersebut.
“Pembiaran seperti ini hanya akan memperbesar potensi kejadian serupa terulang kembali,” katanya.
Nada serupa disampaikan Sekretaris Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kutai Timur, Zambohari. Ia menilai tanpa regulasi dan pengawasan ketat, bus karyawan perusahaan cenderung beroperasi semaunya di jalan umum.
“Mereka hanya tertib di dalam kawasan tambang. Begitu keluar ke jalan raya, sering kali asal-asalan,” ujarnya.
Zambohari menyebut bus-bus pengangkut karyawan PT KPC kerap meramaikan ruas Jalan Yos Sudarso, Sangatta Utara, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Kondisi itu dinilai membahayakan pengguna jalan lain.
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kutai Timur, Deo Kacaribu, menegaskan persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai hal yang wajar hanya karena sudah berlangsung lama.
“Ini bukan soal siapa, tapi soal keselamatan semua orang. Jangan tunggu sampai ada korban jiwa lagi baru pemerintah bertindak,” tegasnya.
Ia menekankan keselamatan di jalan umum, khususnya yang melibatkan kendaraan operasional perusahaan besar, merupakan ancaman publik yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Protes juga datang dari kalangan pemuda yang tergabung dalam G20 Mei Kutai Timur. Koordinator G20 Mei Kutim, Erwin Syuhada, menilai rangkaian kecelakaan maut di jalan utama Sangatta bukan lagi sekadar musibah, melainkan alarm keras atas kelalaian sistemik dalam pengelolaan aktivitas kendaraan perusahaan.
“Jalan umum yang seharusnya aman bagi warga, anak-anak, dan pengguna sepeda motor justru berubah menjadi jalur industri dengan risiko tinggi. Ini tidak bisa terus ditoleransi,” katanya.
Erwin menambahkan ekspresi protes warga melalui spanduk tidak muncul tiba-tiba, melainkan lahir dari akumulasi korban jiwa yang terus berulang tanpa perubahan kebijakan yang berarti.
“Jika tidak segera ditanggapi dengan langkah nyata, itu sama saja dengan membiarkan potensi korban berikutnya,” ujarnya.
