Penanganan di kedua daerah tersebut menjadi prioritas sebelum dilanjutkan di empat provinsi prioritas lainnya, yakni Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Riau.
EKSPOSKALTIM, Jakarta - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menyisakan pekerjaan di luar enam provinsi yang menjadi prioritas pemerintah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan sekitar 1.000 hektare lahan di wilayah lain masih belum berhasil dipadamkan.
Di enam provinsi prioritas, BNPB mencatat lebih dari 502 hektare lahan telah berhasil dipadamkan dari target penanganan seluas 983 hektare. Dengan demikian, masih ada sekitar 481 hektare yang belum padam.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan sisa lahan belum padam terluas, yakni lebih dari 321 hektare. Berikutnya, Sumatera Selatan dengan lebih dari 84 hektare.
“Berdasarkan peta sebarannya, wilayah Kalimantan Tengah mencatatkan angka lahan yang belum dipadamkan paling tinggi, yaitu seluas 321 hektare lebih, diikuti oleh Provinsi Sumatera Selatan sebesar 84 hektare lebih,” kata Berton di Jakarta, Rabu (21/10).
Kondisi tersebut membuat penanganan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan diutamakan, sebelum dilanjutkan di empat provinsi prioritas lainnya, yakni Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Riau.
Enam provinsi itu menjadi prioritas karena memiliki lahan gambut kritis yang luas, kerawanan titik panas, serta risiko cuaca ekstrem.
Di luar enam provinsi tersebut, BNPB mencatat area karhutla mencapai lebih dari 1.044 hektare, tersebar dari Kalimantan Timur hingga Maluku Utara. Dari jumlah itu, baru 44 hektare yang berhasil dipadamkan. Perkiraan luas lahan yang belum padam mencapai 1.000 hektare.
“Operasi pemadaman di lapangan dijalankan melalui dua pola utama, yakni Satgas Darat dan Satgas Udara,” kata Berton.
Untuk operasi darat di enam provinsi prioritas, BNPB mengerahkan total 71.878 personel. Jumlah tersebut termasuk penambahan lebih dari 11.000 personel yang baru disebarkan, terutama ke Kalimantan Tengah, yang tercatat memiliki 16.387 personel.
Sementara itu, personel gabungan yang disiagakan di wilayah lain mencakup 14.500 orang di Kalimantan Barat, 12.285 orang di Sumatera Selatan, 14.837 orang di Riau, 7.900 orang di Kalimantan Selatan, serta 5.984 orang di Jambi.
Dari udara, jumlah armada helikopter untuk pengeboman air (water bombing) dan patroli bertambah dari 49 unit pada hari sebelumnya menjadi 51 unit.
Penambahan berasal dari satu unit milik perusahaan hutan tanaman industri (HTI) dan satu unit dari TNI, sehingga armada TNI menjadi sembilan unit. Helikopter tersebut difungsikan untuk pengeboman air, patroli, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). (ant)
