EKSPOSKALTIM.COM, Bontang- Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang, Komisi II DPRD Bontang mendesak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) agar memaksimalakan pendapatan dari sektor Parkiran.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi II Ubayya Bengawan saat melakukan rapat bersama BPKD terkait rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2018, di ruang rapat DPRD, Rabu (19/7).

Ubayya mengatakan, ada banyak lahan parkir di Bontang yang belum di kelolah. Padahal kata dia, jika di kelola secara maksimal biasa menambah PAD dan membantu keuangan daerah.

"Contohnya, itu yang di depan Rumah Jabatan Ketua DPRD dan kantor BPKD, bisa ditarik retribusi parkirnya. Inikan salah satu yang bisa jadi PAD," kata Ubayya di depan perwakilan BPKD.

Lanjut ia, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Perhubungan, BPKD, Kepolisian, dan Satuan Polisi Pamong Praja, untuk melakukan rapat bersama terkait tindak lanjut persoalan ini.

“Dalam rapat itu, kita akan bahas teknis pengelolaannya. Termasuk instansi mana yang akan bertanggung nantinya,” ungkapnya.

Senada Anggota Komisi II Abdul Kadir Tappa menambahkan, hampir sudut-sudut Kota Bontang terdapat lahan parkir, namun tidak semua memiliki karcis. Alhasil selama ini, biaya parkir yang dibayar setiap pengendara tidak semua masuk dalam kas daerah.

"Kita bayar parkir tapi tidak menjadi PAD. Ini yang perlu menjadi perhatian bersama dan menjadi prioritas," pungkasnya. (ADV)