Samarinda, EKSPOSKALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan pendidikan dan kesehatan tetap jadi prioritas, meski menghadapi ancaman pemangkasan anggaran transfer pusat hingga 50 persen.

“Kita lihat nanti (pemangkasan), tapi yang jelas titik berat kita adalah pendidikan dan kesehatan. Itu bukan cost, melainkan investasi,” kata Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di Samarinda, Sabtu.

Rudy menegaskan sejak awal kepemimpinannya Pemprov Kaltim sudah menekan kegiatan seremonial di hotel dan lebih fokus pada pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.

Tiga fokus utama saat ini adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis. Program sekolah gratis dan berobat gratis terus diperluas. Targetnya, pada APBD 2026 seluruh anak Kaltim bisa bersekolah gratis mulai SMA hingga program doktoral (S3).

Untuk menutup celah fiskal, Pemprov Kaltim mendorong optimalisasi tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya tambang. Wakil Gubernur Seno Aji mengusulkan kenaikan iuran CSR batu bara dari Rp1.000 per ton menjadi Rp10.000 per ton.

Dengan produksi tahunan sekitar 370 juta ton, skema baru ini berpotensi menghimpun Rp3,7 triliun per tahun. Jumlah itu melonjak dari Rp370 miliar saat ini, dan diyakini mampu menopang pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di seluruh Benua Etam.

Pemprov Kaltim telah menyurati pemerintah pusat agar regulasi yang lebih kuat diterbitkan sebagai payung hukum skema tersebut.