Api terus muncul, tapi pemerintah masih berbeda menghitung dampaknya. Rakor karhutla Kaltim makin disorot pusat terlebih setelah gubernur Rudy Masud absen.
EKSPOSKALTIM, Samarinda - Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Kalimantan Timur yang dihelat di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (14/9/2026), justru menyibak tabir rapuhnya konsolidasi internal pemerintah daerah.
Agenda yang dihadiri Kementerian Lingkungan Hidup (LH) dan Komite II DPD RI tersebut malah luput dari kehadiran jajaran pimpinan tertinggi Pemprov Kaltim.
Ketiadaan Gubernur maupun Wakil Gubernur Kaltim di forum krusial ini memicu sentilan menohok dari pemerintah pusat yakni Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono.
"Kami juga tadi nungguin gubernur sama wakil gubernurnya nggak ada nih ternyata di sini," ceplos Diaz gusar usai rapat di ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin (14/9).
Selain itu rakor tersebut membongkar bobroknya koordinasi data antar-lembaga. Data angka kerusakan akibat amukan si jago merah tercatat masih saling tumpang tindih dan tak sinkron satu sama lain.
Terkait data, Komite II DPD RI menyoroti adanya ketidaksinkronan data terkait jumlah berapa hektar kebakaran lahan. Data dari SiPongi berbeda dari Pusdalops BPBD, dan juga berbeda dari yang diberikan oleh Korem, dan juga dari Pemda.
“Karena itu perlu ada penggabungan data sehingga benar-benar sinkron, apa yang terjadi di meja adalah sama dengan yang ada di lapangan," tegas Diaz.
Di sisi lain, tumpulnya kesiapan sarana pemadaman darurat memaksa pemerintah harus 'mengetuk pintu' pihak swasta. Untuk menutupi keterbatasan akses pasokan air di zona-zona kritis, operasional pemadaman kini terpaksa digantungkan pada bantuan pendanaan sumur bor dari perusahaan-perusahaan privat.
"Tempat dan jumlahnya cukup banyak, dan saya rasa itu di tempat-tempat yang memang diperlukan, yang ada kesulitan dalam mendapatkan suplai air," beber Diaz.
Menurutnya, sejumlah entitas bisnis yang hadir dalam rakor telah menyatakan komitmen untuk menyokong biaya pembuatan titik air darurat tersebut. Kata Diaz, beberapa perusahaan yang hadir juga bersedia membantu membangun sumur bor.
“Biayanya juga bervariasi tergantung dari kedalaman, mungkin bisa puluhan juta atau ratusan juta tergantung seberapa dalam airnya itu. Saya rasa ketersediaan air menjadi hal yang sangat penting untuk pemadaman ini," tambahnya.
Carut-marut penanganan yang terus berulang setiap musim kemarau ini memantik reaksi keras dari jajaran legislator pusat. Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Br. Sitepu, menegaskan bahwa Pemprov Kaltim beserta seluruh kementerian/lembaga terkait harus segera menghentikan pola kerja sektoral dan ego antar-instansi.
Pihaknya membuat kesimpulan dan rekomendasi agar segera membentuk posko terpadu dengan pendataan hotspot yang benar, termasuk luas lahan hutan gambut sebenarnya.
“Ini bukan bencana yang baru kali ini, ini sudah berulang, jadi sudah harus segera terintegrasi penanganannya," pungkas Badikenita.
Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kaltim per 12 September 2026, tercatat sebanyak 900 titik panas yang tersebar di sepuluh kabupaten/kota, dengan konsentrasi tertinggi di Kabupaten Kutai Timur (265 titik), Kutai Kartanegara (206 titik), Kutai Barat (136 titik), Berau (135 titik), dan Paser (117 titik).
Secara kumulatif sejak Januari hingga 12 September 2026, total kejadian kebakaran telah mencapai 1.245 kejadian dengan luasan area terbakar mencakup 5.708,96 hektare, di mana luasan paling dominan berada di kawasan lahan non-hutan dan kawasan hutan.
Eskalasi kondisi ini turut diperparah oleh prakiraan BMKG yang menunjukkan curah hujan kategori rendah (0–20 mm) pada Dasarian II September 2026, serta penurunan kualitas udara (ISPU) di beberapa kawasan seperti KIPP IKN yang masuk kategori Tidak Sehat.
Merespons ancaman tersebut, Pemprov Kaltim bersama aparat gabungan dari BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, hingga jajaran Polda Kaltim telah menyiagakan ribuan personel dan alat penanggulangan, serta mengusulkan permohonan dukungan operasi udara berupa Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), patroli udara, dan water bombing kepada BNPB Pusat.
.jpg)
