EKSPOSKALTIM, Bontang – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menetapkan batas akhir perekaman e-KTP hingga 30 Septermber 2016 mendatang. Olehnya itu, seluruh warga dihimbau untuk segera melakukan perekaman atau input data pembuatan KTP elektronik (e-KTP).

Pasalnya, setelah 30 September 2016 akan ada penerapan sanksi administratif berupa pencabutan mendapat layanan publik bagi warga yang belum input data untuk e-KTP, atau yang belum membuat e-KTP. Pelayanan publik itu di antaranya BPJS atau pembuatan berbagai surat penting lainnya.

Terkait hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bontang melalui Kabid Pendaftaran dan Kependudukan, Eka Dedy Anshariddin, mengungkapkan pasca Kementrian Dalam Negeri (Kemendegri) bekerjasama dengan Kementrian Agama (Kemenag), warga yang belum memiliki e-KTP akan sulit melakukan pernikahan.

“Setiap orang yang akan menikah, dan hanya melampirkan foto copy KTP lama, itu tidak dapat diproses lagi. Kecuali orang tersebut segera mengurus KTP Eletronik dan melampirkannya dalam berkas persyaratan nikah, baru akan dilanjutkan,” ujar Eka di Kantor Disdukcapil, Bontang Utara, Selasa (23/8) siang.

Sekarang ini, lanjut ia, untuk mengurus segala sesuatu pasti pasti membutuhkan foto copy KTP. Namun, beberapa instansi telah memberlakukan untuk lampiran foto copy KTP wajib yang elektronik, dan yang lama tidak diberlakukan lagi.

“Tapi yang saya liat, masih banyak masyarakat yang belum sadar untuk melakukan perekaman e-KTP, padahal ini untuk dirinya sendiri,” pungkasnya

Dijelaskannya, pemberlakukan e-KTP di segala layanan publik merupakan upaya untuk mencegah adanya pemalsuan identitas diri.

“Ini adalah upaya untuk mencegah adanya penipuan. Coba misalnya tidak melampirkan itu, pasti orang tidak tahu status anda itu apa, apakah janda, duda, atau memang masih lajang,” tuturnya.