Bontang, EKSPOSKALTIM - Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris memerintahkan perusahaan mengalokasikan 75 persen dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) untuk penanganan kemiskinan. Arahan itu disampaikan saat pembekalan kepada 150 enumerator verifikasi data kemiskinan, Selasa (30/9/2025) malam.

"Kalau sudah selesai kami paparkan ke Perusahaan. Minta mereka alokasikan 75 persen dana CSR ke penanganan kemiskinan," ujar Agus Haris, dikutip media ini dari KlikKaltim.

Sisa 25 persen dapat dipakai untuk program lain, seperti infrastruktur dan rehabilitasi lingkungan. Dana CSR yang diarahkan untuk kemiskinan bisa berbentuk modal usaha, peningkatan sumber daya manusia, atau program yang mendorong pelaku usaha mandiri.

"Ini perlu perhatian. Kami punya target. Karena ada 16 ribu warga miskin di Bontang ini," tuturnya. Pemerintah kota memasang target ambisius, yakni nol warga miskin pada 2029.

Mulai Rabu (1/10/2025), 150 enumerator akan turun menverifikasi 16.384 warga yang tercatat di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTESN). Sebelum bekerja, para enumerator mendapat pembekalan di Pendopo Wali Kota.

“Yang diperiksa adalah kriteria Desil 1 hingga 4. Perlu diverifikasi supaya intervensi Pemkot Bontang bisa tepat sasaran,” ujarnya. Verifikasi ini dimaksudkan untuk memetakan kebutuhan nyata dan memastikan bantuan CSR serta program pemerintah tepat guna.