EKSPOSKALTIM, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara resmi menunda semua lelang. Seiring terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

"Kami lakukan efisiensi dengan tunda berbagai kegiatan sesuaikan inpres," ujar Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar dikutip dari Antara, Jumat (14/2).

Detail Inpres, mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Pemerintah kabupaten lalu menerbitkan surat edaran serupa untuk bupati dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Surat edaran bupati itu, lanjutnya, memerintahkan melakukan penundaan pengerjaan proyek fisik yang telah menjadi program kerja dalam APBD 2025. Semua dinas diminta untuk menunda proses lelang pengerjaan proyek fisik. Apabila sudah dilakukan lelang agar menunda kontrak pengerjaan proyek fisik bersangkutan.

"Seluruh belanja fisik ditahan," jelasnya. Namun ia berharap jangan sampai rencana belanja itu akhirnya tidak terlaksana dengan kondisi efisiensi anggaran. 

Saat ini Pemerintah Penajam, kata dia, masih mengidentifikasi kegiatan mana saja yang bisa ditunda. Agar kegiatan bersentuhan langsung dengan masyarakat bisa tetap berjalan.

"Proyek pengerjaan fisik yang masuk APBD 2025, di antaranya pembangunan tiga gedung kantor dinas dengan nilai proyek Rp33 miliar, sebut Tohar.