Kebijakan opsen pajak berpotensi wariskan beban utang Rp209 miliar di APBD Samarinda 2027.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Persoalan penyesuaian alokasi opsen pajak kendaraan bermotor dan bagi hasil pajak antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai mengarah pada persoalan yang lebih serius dari sekadar perbedaan perhitungan pendapatan daerah.
Di tengah kegiatan pemerintahan yang telah berjalan dan kewajiban pembayaran yang telanjur mengikat, kebijakan tersebut berpotensi meninggalkan beban hingga Rp209 miliar yang harus ditanggung melalui APBD Samarinda 2027.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebut pengurangan alokasi yang diterima Samarinda mencapai 26,24 persen dari target awal. Nilai tersebut terdiri dari lebih dari Rp70 miliar pada komponen opsen pajak dan lebih dari Rp139 miliar dari bagi hasil pajak.
Jika penyesuaian tetap diberlakukan, Pemkot menghadapi konsekuensi fiskal karena sejumlah kegiatan yang telah berjalan tidak lagi memiliki dukungan pendapatan sesuai perencanaan awal.
"Dan itu angka sangat besar di saat kondisi di akhir tahun anggaran berjalan. Sementara kebijakan penyesuaian alokasi itu dilakukan di akhir tahun, pasti dampaknya adalah utang," ujar Andi Harun baru-baru ini.
Menurutnya, persoalan utama bukan semata-mata berkurangnya potensi penerimaan daerah, melainkan ketidaksesuaian waktu antara penetapan kebijakan dengan siklus penganggaran dan pelaksanaan kegiatan.
APBD Perubahan Samarinda telah disepakati bersama DPRD, sementara sejumlah program sudah memasuki tahap pelaksanaan dengan konsekuensi pembayaran yang tidak bisa begitu saja diabaikan.
Kondisi tersebut membuat Pemkot tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan pemulihan melalui penyesuaian anggaran pada tahun berjalan. Jika kekurangan penerimaan itu benar-benar terjadi, kewajiban yang tidak terbayarkan pada akhir tahun berpotensi menjadi beban anggaran tahun berikutnya.
"Sementara itu adalah kewajiban yang mengikat bagi pemerintah kota. Berarti kita akan menanggung utang sebesar Rp209 miliar yang akan menjadi beban kewajiban pada APBD 2027," tegasnya.
Dengan konsekuensi tersebut, penyusunan APBD 2027 yang kini dibahas Pemkot bersama DPRD juga berpotensi menghadapi penyesuaian. Sebagian ruang fiskal yang semestinya dapat digunakan untuk membiayai program tahun anggaran mendatang harus disiapkan untuk memenuhi kewajiban yang tertinggal dari tahun sebelumnya.
Andi Harun menegaskan pemerintah kota tidak dapat mengabaikan kewajiban pembayaran tersebut. Artinya, apabila penyesuaian alokasi tidak dikoreksi, Pemkot harus kembali menyisihkan anggaran untuk menutup beban yang muncul akibat berkurangnya penerimaan daerah.
"Suka tidak suka, akan menjadi utang. Karena dia utang, itu kewajiban, kan? Kewajiban tidak bisa kita abaikan. Itu akan kita bayarkan pada tahun 2027," jelasnya.
Sebelumnya, Pemkot Samarinda juga telah melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak bersama Pemprov Kaltim pada 27 Oktober 2026. Pertemuan yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Samarinda Neneng Chamelia Shanti tersebut membahas pencocokan penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) untuk periode Juni hingga September 2026.
Berdasarkan data realisasi Januari-September 2026, PAD Samarinda tercatat Rp878,32 miliar atau tumbuh 4,10 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, perkembangan penerimaan opsen kendaraan menunjukkan tren berbeda. Opsen PKB mencapai Rp83,77 miliar atau tumbuh 10,24 persen, sedangkan opsen BBNKB sebesar Rp59,51 miliar justru mengalami penurunan 16,38 persen.
Neneng saat itu menekankan pentingnya menggunakan data penerimaan yang terukur sebagai dasar penyusunan anggaran, terutama untuk memastikan target pendapatan tidak melampaui kemampuan realisasi daerah.
"Perencanaan pendapatan harus berpijak pada kondisi yang bisa kita ukur. Kita perlu melihat potensi yang benar-benar dapat direalisasikan agar kebijakan anggaran yang disusun tetap realistis," ujar Neneng (28/10).
Dia juga mengingatkan agar penentuan belanja pemerintah memperhitungkan kemampuan keuangan yang tersedia. Prioritas program dan kewajiban pemerintah perlu disesuaikan dengan kapasitas penerimaan agar perencanaan anggaran tetap terarah.
"Setiap kebutuhan harus dilihat berdasarkan urgensinya, prioritas dan menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan keuangan yang tersedia," katanya.
Uji Dasar Hukum hingga Formula Penghitungan
Di balik besarnya konsekuensi fiskal tersebut, Andi Harun menilai kebijakan penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak masih perlu diuji dari aspek hukum maupun metodologi penghitungan. Pemkot menemukan sejumlah hal yang dinilai membutuhkan koreksi, terutama menyangkut dasar kewenangan, penerapan norma, serta formula yang digunakan dalam menentukan besaran alokasi dan distribusinya kepada kabupaten/kota.
Dia menilai, penetapan alokasi seharusnya disertai kertas kerja terperinci yang dapat menjelaskan dasar penghitungan dan distribusi setiap komponen penerimaan. Sehingga perubahan angka dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, dan memiliki pijakan metodologis yang jelas.
"Kami menemukan dari aspek dasar hukum atau implementasi norma mengenai penetapan alokasi itu yang seharusnya bisa dikoreksi," ungkapnya.
Selain dasar hukum, Pemkot juga mempertanyakan metodologi penghitungan, termasuk formula penentuan besaran alokasi dan distribusi kepada masing-masing kabupaten/kota. Menurut Andi Harun, penghitungan tersebut harus dilengkapi kertas kerja yang terperinci dan memenuhi ketentuan prosedural.
Dia merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, serta peraturan daerah provinsi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembagian pendapatan pajak.
Tiga aspek tersebut, yakni ketepatan penerapan norma hukum, ketepatan formula penghitungan, dan asumsi yang mendasari penetapan angka, menurutnya harus diperiksa secara menyeluruh. Pemkot ingin memastikan kebijakan yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sekaligus memiliki dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Atas dasar itu, Pemkot telah menyampaikan surat keberatan sekaligus permohonan peninjauan kembali atau koreksi kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud. Andi Harun mengatakan, surat tersebut merupakan bagian dari mekanisme hubungan administratif antarpemerintahan sebelum persoalan dibawa ke tahapan penyelesaian berikutnya.
Dia juga mengaku telah berkomunikasi secara personal melalui WhatsApp dengan gubernur. Dalam komunikasi tersebut, Rudy disebut memberikan respons positif dan menyatakan akan menindaklanjuti permohonan Pemkot.
"Kami merespons melalui surat permohonan perihal suratnya itu adalah keberatan dan permohonan peninjauan kembali. Tentu keberatannya ada dasar-dasar kami sampaikan dalam surat," katanya.
Karena belum memperoleh hasil akhir, Andi Harun menyebut Pemkot akan kembali melayangkan surat kedua kepada gubernur. Pada saat bersamaan, dia juga berencana melaporkan persoalan tersebut secara resmi kepada DPRD Samarinda, mengingat perubahan alokasi pendapatan berpotensi memengaruhi kesepakatan APBD yang telah dibangun bersama legislatif.
Secara lisan, Andi Harun mengaku telah menyampaikan rencana tersebut kepada Ketua DPRD Samarinda, disaksikan sejumlah anggota dewan. Dia berharap pertemuan dapat dilakukan dalam pekan ini atau paling lambat awal pekan depan.
Jalur Hukum Jadi Opsi Terakhir
Meski telah menyiapkan langkah lanjutan, Andi Harun belum ingin memastikan bentuk penyelesaian hukum yang akan ditempuh apabila Pemprov Kaltim tidak melakukan koreksi. Dia menyebut kemungkinan menempuh jalur hukum masih terbuka, tetapi keputusan tersebut bergantung pada perkembangan komunikasi dan tindak lanjut pemerintah provinsi.
Menurutnya, pengujian melalui mekanisme yang memiliki kewenangan lebih tepat ditempuh apabila perbedaan pandangan administratif dan tata kelola keuangan antara kedua pemerintahan tidak menemukan titik temu.
"Nah, kalaupun pada akhirnya nanti tidak ada koreksi, tidak ada peninjauan kembali, maka jalur yang paling fair untuk diuji dalil mana yang kira-kira benar adalah melalui langkah hukum," ujarnya.
Dia bahkan membuka kemungkinan penyelesaian tidak harus berakhir di pengadilan. Sejumlah mekanisme lain, seperti melalui lembaga pemeriksa maupun lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan supervisi, dapat dipertimbangkan untuk menguji persoalan tersebut.
"Siapa tahu dengan melalui fasilitas itu, tidak perlu sampai ke pengadilan," tuturnya.
Andi Harun juga menegaskan, keberatan Pemkot tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan hubungan politik antara pemerintah kota dan provinsi. Dia menyebut persoalan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka tata kelola keuangan daerah, terutama menyangkut kepastian dasar hukum dan ketepatan distribusi pendapatan.
Dia bahkan tidak mengklaim Pemkot Samarinda sepenuhnya berada pada posisi yang benar. Namun menurutnya, perbedaan pandangan yang cukup mendasar antara kedua pemerintahan perlu diuji melalui mekanisme yang objektif agar tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
"Saya tidak ingin mengklaim bahwa Pemerintah Kota Samarinda benar, tapi juga belum tentu juga provinsi benar. Nah, berarti ada dua hal yang secara administratif dan penilaian dari sisi tata kelola keuangan yang bertentangan secara diametral," katanya.
Dia berharap Pemprov Kaltim bersedia membuka ruang rekonsiliasi dan melakukan penghitungan kembali, baik terhadap keseluruhan maupun sebagian alokasi yang dipersoalkan. Menurutnya, koreksi terhadap kebijakan bukan sesuatu yang harus dipandang sebagai persoalan, selama dilakukan untuk memastikan ketepatan keputusan pemerintahan.
"Yang paling terpenting kan bukan karena kita mampu mencegah kesalahan, tapi yang jauh lebih bijak lagi kalau kita ada kesalahan mampu mengakui dan melakukan koreksi atas kesalahan itu," tandasnya.
