EKSPOSKALTIM, Bontang – Rencana pemanfaatan lahan HOP 7 di Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, sebagai fasilitas publik mulai diwarnai persoalan klaim kepemilikan.

Setelah Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk mengelola lahan tersebut, sejumlah spanduk klaim kepemilikan justru bermunculan di sekitar pagar kawasan HOP 7.

Dalam spanduk itu, tercantum empat nama ahli waris yang mengklaim memiliki lahan dengan luasan berbeda. Masing-masing yakni Mohd. Tamin, Ds. seluas sekitar 35 hektare, Patawari sekitar 21 hektare, Daeng Mattangang sekitar 49 hektare, serta Andi Kumba sekitar 17 hektare.

Klaim tersebut disebut didasarkan pada riwayat garapan lahan tahun 1971 dan surat segel tahun 1978. Area yang diklaim diterangkan sebagai tanah perwatasan atau kebun.

Bahkan, spanduk tersebut memuat larangan bagi pihak lain untuk merusak, menguasai, menggarap, memindahtangankan, menebang tanaman, maupun melakukan aktivitas apa pun di atas lahan tanpa persetujuan ahli waris.

Menanggapi kemunculan klaim tersebut, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan pemerintah tidak akan serta-merta mengabaikan pihak yang mengaku memiliki hak atas tanah tersebut. Namun, setiap klaim harus disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau itu ya silakan saja, tapi tentu harus dibuktikan, saya kan mengikuti saja mana lahan PT Badak, mana milik negara. Yang jelas, lahan yang memang menjadi milik negara itu akan kita pergunakan untuk kepentingan masyarakat juga,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).

Neni menyebut, lahan seluas 63 hektare di kawasan HOP 7 direncanakan diserahkan kepada Pemkot Bontang untuk dikelola.

BACA JUGA Lahan HOP VII Sudah Kedaluwarsa Sejak 2019, Skema Hibah Gugur

Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi ruang publik, termasuk ruang terbuka hijau (RTH) dan alun-alun kota.

"Nanti juga pekan depan DJKN dijadwalkan datang ke Bontang untuk meninjau lokasi sekaligus melakukan pencatatan kembali terhadap lahan HOP 7 sebagai aset negara. Nanti di sini di liat mana punya negara mana punya masyarakat yang klaim," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam yang turut mengikuti audiensi bersama DJKN menjelaskan, pemerintah kota maupun DPRD bukan pihak yang memiliki lahan tersebut.

Menurutnya, persoalan ini berkaitan dengan riwayat penguasaan aset, mulai dari PT Badak LNG yang menyerahkannya kepada yayasan, hingga akhirnya kembali menjadi aset negara setelah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) berakhir.

“Yang pertama harus dipahami, pemerintah kota dan DPRD bukan pada posisi pemilik atau pun pihak yang harus dituntut. Ini merupakan aset DJKN,” jelasnya.

Ia mengatakan, Pemkot Bontang bersama DPRD sebelumnya hanya mengajukan permohonan pinjam pakai, agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan daerah dan masyarakat.

Terkait munculnya klaim dari sejumlah pihak, Andi Faizal menyebut pemerintah akan memfasilitasi pembahasan dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkaitan dengan riwayat pengelolaan lahan.

Dalam rencana rapat dengar pendapat (RDP), DPRD akan menghadirkan perwakilan PT Badak LNG dan yayasan untuk memperoleh penjelasan mengenai riwayat aset tersebut.

“Biar jelas nanti harua dilengkapi juga surat-surat pembuktiannya, karena DJKN juga mengklaim itu milik mereka,” tutupnya.