Sejarah perjuangan melawan kolonialisme di Kalimantan Timur tidak hanya berlangsung di Kutai atau Samarinda. Di wilayah Paser, Pulau Kalimantan bagian tenggara, pernah muncul seorang pemimpin yang berani menghadapi dominasi Hindia Belanda.
Oleh Muhammad Sarip
NAMANYA Sultan Ibrahim Chaliluddin, pemegang terakhir takhta Kesultanan Paser yang kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh perlawanan antikolonial pada awal abad ke-20.
Lahir sekitar 1858 dengan nama Adjie Medje, Ibrahim Chaliluddin memiliki perjalanan politik yang tidak biasa. Ayahnya wafat ketika ia masih berusia sekitar satu tahun. Ia kemudian diangkat sebagai anak oleh pamannya, Sultan Ratu Raja Besar Alamsyah.
Kedekatan dengan lingkungan istana membuka jalan baginya untuk memasuki pusat kekuasaan Kesultanan Paser. Sebelum menjadi sultan, Adjie Medje dipercaya menduduki jabatan Perdana Menteri dengan gelar Pangeran Mangku Jaya Kesuma Adiningrat.
Pengalaman tersebut membentuk kapasitas politiknya sekaligus memperkuat posisinya di lingkungan kerajaan. Pada 1900, ia naik takhta sebagai Sultan Ibrahim Chaliluddin. Namun, pemerintahannya berlangsung dalam situasi yang semakin sulit.
Pemerintah Hindia Belanda terus memperluas pengaruh politik dan administratifnya. Kedaulatan kerajaan-kerajaan lokal mulai tergerus, termasuk Kesultanan Paser. Sultan Ibrahim menolak tekanan kolonial.
Satu dari bentuk perlawanan Sultan Ibrahim terlihat melalui sikap politiknya terhadap kebijakan Belanda. Ia menolak rencana pembangunan jalan strategis yang menghubungkan Tanah Grogot dan Kuaro. Jalur tersebut berkaitan dengan kepentingan pemerintah kolonial dalam memperkuat kontrol wilayah.
Tidak berhenti di situ, Sultan juga mengajukan protes langsung kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda atas tindakan sewenang-wenang Residen Borneo Bagian Selatan dan Timur, Johannes Van Weert.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa perlawanan terhadap kolonialisme tidak selalu dilakukan melalui konfrontasi bersenjata. Diplomasi, penolakan administratif, dan keberanian menyampaikan keberatan kepada penguasa kolonial juga menjadi bagian dari strategi perjuangan.
Di tengah tekanan kolonial, Sultan Ibrahim menghadapi dilema besar.
Belanda memberlakukan pajak kepala (hoofdgeld) dan kewajiban kerja paksa (herendiensten) selama 20 hari dalam setahun. Kebijakan tersebut berpotensi membebani rakyat Paser. Dalam periode 1903–1906, Sultan mengambil langkah protektif dengan menanggung kewajiban pajak rakyat dan para pembesar kerajaan menggunakan kas serta kekayaan pribadinya.
Kebijakan ini memperlihatkan upayanya melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi sekaligus mempertahankan kepercayaan rakyat terhadap kesultanan. Pada 1906, kedudukan politik Kesultanan Paser akhirnya beralih ke pemerintahan langsung Hindia Belanda. Sultan kehilangan kekuasaan formalnya.
Meski demikian, pengaruh sosial dan legitimasi kepemimpinannya di tengah masyarakat tidak serta merta hilang. Kehilangan takhta ternyata tidak mengakhiri perjalanan perjuangannya. Sekitar 1914, Sarekat Islam mulai berkembang di Paser.
Organisasi ini menjadi ruang konsolidasi masyarakat, terutama kalangan pedagang dan umat Islam, untuk menyuarakan kepentingan bersama di tengah ketidakadilan kolonial. Sultan Ibrahim Chaliluddin dipercaya menjadi Presiden Sarekat Islam cabang Paser.
Posisi tersebut menandai transformasi penting, yakni dari seorang penguasa tradisional menjadi pemimpin organisasi pergerakan modern. Melalui Sarekat Islam, perjuangan masyarakat Paser memperoleh wadah yang lebih terorganisasi.
Jaringan elite kerajaan, tokoh agama, pedagang, dan masyarakat umum mulai terhubung dalam semangat perlawanan terhadap dominasi kolonial. Ketegangan mencapai puncaknya pada 1915. Satu di antara pemicunya adalah tindakan tentara Belanda yang menyita dan menyembelih kerbau milik warga tanpa memberikan kompensasi.
Persoalan tersebut kemudian dilaporkan kepada Sultan. Karena tidak lagi memiliki kewenangan pemerintahan, ia mengarahkan pengaduan kepada Pangeran Singa Maulana. Pada Juli 1915, Pangeran Singa Maulana memimpin serangan terhadap tangsi militer kolonial di Tanah Grogot.
Peristiwa ini menjadi awal perlawanan bersenjata yang kemudian dikenal sebagai Pemberontakan Sarekat Islam di Paser atau Perang Paser. Gerakan tersebut melibatkan sejumlah tokoh lokal, di antaranya Panglima Sentik dan Panglima Sebaya.
Konsolidasi juga melibatkan Pangeran Mantri atau Adjie Medja, saudara tiri Sultan, yang menjembatani aliansi antara kelompok Muslim Paser dan kelompok Dayak di bawah pimpinan Pangeran Pandji. Dukungan personel dan logistik turut datang dari masyarakat Banjar Hulu Sungai.
Besarnya perlawanan membuat Belanda harus mengerahkan kekuatan militer dari berbagai wilayah, termasuk pasukan dari Banjarmasin, Kandangan, bahkan satu kompi infanteri dari Pulau Jawa.
Fakta ini memperlihatkan bahwa perlawanan Paser bukan sekadar gejolak kecil di daerah, melainkan gerakan yang cukup mengganggu stabilitas kolonial di kawasan Kalimantan.
Pemerintah kolonial kemudian melancarkan operasi militer untuk mematahkan perlawanan. Pada Februari 1916, Sultan Ibrahim Chaliluddin bersama keluarga dan sejumlah pembesar kerajaan ditangkap pada malam hari. Mereka dibawa menggunakan kapal perang menuju Banjarmasin.
Kasus Sultan menarik perhatian pemimpin Sarekat Islam di tingkat nasional, H.O.S. Tjokroaminoto. Melalui artikel berjudul “De Opstand in Pasir” yang dimuat dalam surat kabar "De Locomotief" pada 24 Januari 1917, muncul pembelaan terhadap perjuangan Sultan.
Tulisan tersebut menggunakan nama samaran Si Adil, yang kuat diduga merupakan nama pena Tjokroaminoto. Pada 31 Juli 1918, pemerintah kolonial menjatuhkan hukuman pengasingan seumur hidup kepada Sultan melalui Gouvernements Besluit Nomor 25.
Ia kemudian dipindahkan ke sejumlah tempat, mulai dari Teluk Betung, Batavia, Cimahi, hingga Cianjur. Jauh dari tanah kelahirannya, Sultan Ibrahim Chaliluddin menghabiskan sisa hidup dalam pengasingan. Ia wafat di Cianjur pada 19 Oktober 1930.
Perjuangannya tercatat dalam berbagai sumber sejarah, termasuk arsip kolonial, pemberitaan surat kabar sezaman, dan karya J. Eisenberger berjudul _Kroniek der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo_ (1936).
Negara Indonesia juga memberikan pengakuan atas jasa perjuangannya. Pada 1999, Presiden B.J. Habibie menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Sultan Ibrahim Chaliluddin.
Sejak 2024 Pemerintah Kabupaten Paser kembali mengurus usulan gelar Pahlawan Nasional bagi Sultan Ibrahim Chaliluddin dengan membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) dan menyelenggarakan seminar daerah 2024 dan seminar nasional 2025.
Pada 2026 usulan dari Pemkab Paser diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, lalu diserahkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI. Keputusan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional menjadi hak prerogatif Presiden.
Akhirnya pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026, Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan gelar Pahlawan Nasional Sultan Ibrahim Chaliluddin.
Piagam gelar diterima oleh ahli waris Sultan, yakni Adjie Benni Syarief Fiermansyah Chaliludin. Perjalanan hidup Sultan Ibrahim memberikan pelajaran penting bahwa perjuangan melawan kolonialisme tidak selalu berhenti ketika kekuasaan politik dirampas.
Ia beralih dari diplomasi kerajaan menuju organisasi pergerakan, membangun solidaritas masyarakat, hingga menghadapi risiko pengasingan seumur hidup.
Namanya menjadi bagian penting dari sejarah antikolonial Kalimantan Timur. Sebuah kisah tentang keberanian mempertahankan martabat, melindungi rakyat, dan menolak dominasi kekuasaan asing.
*) Penulis adalah anggota TP2GD Kalimantan Timur dan TP2GD Kabupaten Paser
