Di saat bersamaan, Komisi III panggil Kapolri kejar kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI.
EKSPOSKALTIM, Jakarta — Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, bersiap menggelar agenda krusial pada Kamis (12/11/2026). DPR RI dijadwalkan melangsungkan Rapat Paripurna pukul 14.00 WIB yang salah satunya beragendakan pengumuman usul penggunaan hak anggota dewan, menyusul pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh 120 legislator dari delapan fraksi terkait proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan jadwal resmi yang dibagikan pihak kesekretariatan pada Kamis pagi, Rapat Paripurna DPR RI akan dimulai tepat pada pukul 14.00 WIB. Salah satu poin utama dalam agenda persidangan kali ini adalah pengumuman usul penggunaan hak Anggota DPR RI.
Langkah konstitusional tersebut merupakan tindak lanjut dari penyerahan berkas pada Rabu (11/11/2026), di mana sebanyak 120 Anggota DPR RI secara resmi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai buntut dari polemik persoalan ijazah.
Selain agenda pengumuman usulan hak anggota dewan, Rapat Paripurna juga menjadwalkan penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Agenda tersebut akan langsung dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk menetapkannya menjadi RUU Usul DPR RI.
Tak hanya itu, forum tertinggi parlemen tersebut turut mengagendakan pembicaraan mengenai perpanjangan waktu pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Statistik, yang juga akan dilanjutkan dengan tahapan pengambilan keputusan bersama.
Di luar agenda Rapat Paripurna, aktivitas parlemen hari ini juga dipanaskan dengan gelaran rapat kerja penting antara Komisi III DPR RI bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
Dalam forum rapat kerja tersebut, Komisi III DPR RI dijadwalkan meminta penjelasan secara rinci dari pimpinan tertinggi Polri mengenai langkah penegakan hukum atas kasus tindakan penyadapan ilegal (illegal interception) yang menyasar Presiden RI.
Lebih lanjut, para legislator di komisi bidang hukum tersebut juga akan meminta klarifikasi serta pemaparan lengkap dari Kapolri terkait tindakan maupun kegiatan lain yang dilakukan atau dikendalikan oleh para tersangka di balik perkara penyadapan ilegal tersebut.
Sebelumnya, pada Rabu (11/11/2026), Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa secara terbuka telah memaparkan rincian jumlah pengusul Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saan memastikan bahwa berkas pengajuan tersebut telah ditandatangani oleh 120 anggota dewan lintas seluruh fraksi partai politik di parlemen.
"Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," ungkap Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Ia pun telah menegaskan sebelumnya bahwa pengajuan resmi dari seluruh perwakilan fraksi tersebut akan segera dibacakan dan dibawa masuk ke dalam forum Rapat Paripurna pada Kamis hari ini.
