4.741 botol miras hingga alat isap sabu dimusnahkan, Mengapa ribuan barang sitaan Satpol PP Samarinda bisa mangkrak sampai setahun?
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Ribuan barang hasil penertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda berakhir tanpa kejelasan pemilik. Barang-barang yang diamankan dalam berbagai kegiatan penegakan peraturan daerah (perda) itu tidak seluruhnya dapat diproses melalui tindak pidana ringan (tipiring), lantaran pemiliknya tidak datang memenuhi panggilan petugas maupun mengambil barang yang disita.
Kondisi tersebut membuat sejumlah barang bukti tersimpan selama berbulan-bulan hingga akhirnya dimusnahkan. Dalam pemusnahan yang berlangsung di Balai Kota Samarinda, Rabu (11/11), Satpol PP memusnahkan 23 jenis barang bukti hasil penindakan sejak Desember 2025 hingga 2026. Di antara barang yang dimusnahkan, terdapat 4.741 botol minuman beralkohol berbagai merek.
Kepala Satpol PP Samarinda Anis Siswantini berkata barang bukti yang dimusnahkan merupakan akumulasi hasil penertiban sejak Desember 2025 hingga periode berjalan pada 2026. Barang hasil penindakan pada Desember 2025 belum masuk dalam agenda pemusnahan sebelumnya sehingga dihimpun bersama barang bukti dari kegiatan sepanjang 2026.
Menurutnya, tidak semua barang hasil penertiban dapat dilanjutkan ke proses tipiring. Salah satu kendalanya adalah pemilik barang tidak diketahui atau tidak memenuhi panggilan petugas. Padahal, Satpol PP telah memberikan kesempatan kepada pemilik untuk datang dan menyelesaikan proses penanganan barang yang diamankan.
"Barang ini pemiliknya tidak ada, tidak bisa diproses, dan tidak mau datang. Kita suruh datang enggak ada," ungkapnya.
Anis menyebut barang-barang tersebut telah melewati masa penyimpanan lebih dari tiga bulan. Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan untuk mengakhiri penyimpanan melalui pemusnahan. Sebelum pelaksanaan, Satpol PP juga berkoordinasi dengan Kejaksaan serta Korwas di Polres Samarinda selaku atasan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
Pemusnahan yang semula dijadwalkan pada 29 Oktober lalu baru terlaksana setelah seluruh kelengkapan administrasi dinyatakan rampung. Kegiatan tersebut disaksikan unsur kejaksaan, pengadilan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan sejumlah perangkat daerah. Satpol PP dari Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu turut hadir menyaksikan proses pemusnahan.
Berdasarkan daftar barang bukti dalam berita acara, terdapat 23 jenis barang yang dimusnahkan. Selain 4.741 botol minuman beralkohol berbagai merek, barang bukti lainnya meliputi 1.246 botol alkohol ukuran kecil, 1.125 pipet, 512 suntikan, satu set bong penghisap sabu, serta 45 set kelengkapan badut.
Sejumlah barang lain yang turut dimusnahkan di antaranya lima gerobak, 61 payung, tiga sepeda, 35 unit banner atau baliho, dua meja pedagang kaki lima (PKL), 21 kursi plastik, dua timbangan, 20 toples plastik, 21 keranjang plastik, dua helm, dua termos, dua keranjang sampah, 28 air mineral, lima gitar ukulele, dan dua speaker kecil.
Sementara itu, delapan tabung gas LPG 3 kilogram yang tercatat dalam berita acara tidak ikut dimusnahkan secara fisik. Satpol PP telah berkoordinasi dengan Pertamina terkait penanganan tabung tersebut karena pihak Pertamina berkewajiban melakukan evakuasi.
Untuk sementara, delapan tabung LPG tersebut masih dititipkan di Satpol PP Samarinda. Selanjutnya, penyerahan kepada Pertamina akan dilakukan dengan disertai berita acara.
"Kami sudah koordinasi dengan Pertamina, di mana Pertamina wajib mengevakuasi tabung tersebut," terangnya.
Di sisi lain, Anis menegaskan, masyarakat yang barangnya diamankan dalam kegiatan penertiban masih memiliki kesempatan untuk mengambilnya selama belum masuk tahap pemusnahan. Ia memastikan proses pengambilan barang di kantor Satpol PP tidak dipungut biaya.
Menurutnya, dalam sejumlah penindakan sebelumnya, ada pemilik yang datang mengambil kembali barang yang diamankan petugas. Karena itu, Satpol PP terus mengimbau masyarakat agar tidak membiarkan barang sitaan terlalu lama tersimpan hingga masuk dalam daftar pemusnahan.
Anis juga membantah jika terdapat anggapan bahwa masyarakat harus membayar kepada petugas untuk mengambil barang yang diamankan. Ia mempersilakan masyarakat yang merasa dirugikan atau menemukan persoalan dalam proses pengambilan barang untuk melaporkannya langsung kepada dirinya.
“Makanya kami imbau, 'Ayo ambil,' tapi pakai proses. Gratis,” pungkasnya.
