Jakarta, EKSPOSKALTIM – Presiden Prabowo Subianto baru saja menganugerahkan Bintang Mahaputera Utama kepada pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsudin Arsyad atau Haji Isam. Penghargaan negara ini biasanya diberikan kepada pejabat tinggi atau tokoh nasional. Lantas, apa dasar pemberiannya kali ini?

Media ini berbincang dengan Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si, Direktur Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Publik, akademisi Universitas Islam Kalimantan, sekaligus penulis buku Relasi Oligarki dan Birokrasi: Rivalitas dalam Pemerintahan.

Media: Apa dasar kriteria resmi Bintang Mahaputera, dan apakah kontribusi pengusaha swasta seperti Haji Isam bisa masuk di dalamnya?

Uhaib:

Sebagai warga Kalimantan Selatan, saya tentu mengapresiasi penghargaan ini. Publik mengenal Haji Isam sebagai pengusaha sukses di tambang, sawit, transportasi, dan bisnis lain. Jaringannya menempatkan dia dalam barisan oligarki bisnis nasional, bersaing dengan kelompok “Sembilan Naga”.

Bahkan kini muncul istilah baru, “Sembilan Haji,” yang sepertinya dimotori Isam dan berisi pengusaha batubara besar dari Kalimantan.

Tapi, pertanyaan kritisnya: apakah benar aktivitas bisnis itu memberi kontribusi riil bagi masyarakat lokal, atau justru menimbulkan problem sosial dan lingkungan?

Banyak kasus penggusuran, kriminalisasi, hingga kerusakan alam. Saya tidak melihat korelasi signifikan antara gurita bisnis itu dengan peningkatan kesejahteraan warga lokal.

Media: Jadi, apakah ada bukti konkret kontribusi Haji Isam terhadap bangsa dalam skala nasional?

Uhaib:

Saya tidak melihat bukti yang meyakinkan. Justru bisnis tambang batubara kerap menjadi instrumen persekongkolan politik-bisnis. Hubungan pengusaha dan calon penguasa daerah sangat erat, apalagi dalam kontestasi elektoral.

Media: Apa dampaknya bagi makna simbolik Bintang Mahaputera?

Uhaib:

Saya menilai penghargaan seperti ini mereduksi sakralitas Bintang Mahaputera. Hubungan patron-klien antara bisnis dan politik terlalu kental. Seolah kedekatan dengan penguasa bisa otomatis berbuah reward, bukan karena prestasi nyata.

Media: Bagaimana publik bisa memastikan penghargaan ini tidak dipengaruhi relasi kuasa?

Uhaib:

Sulit. Logika yang muncul justru manipulasi simbolik: penghargaan diberikan karena kedekatan personal, bukan kapasitas rasional. Pertanyaan lain, kenapa hanya Haji Isam? Padahal dibanding oligarki lama seperti Sembilan Naga, dia sebenarnya pendatang baru di panggung bisnis nasional.

Presiden Prabowo sebelumnya menyebut Haji Isam berjasa besar dalam membuka lapangan kerja di sektor tambang, transportasi, dan infrastruktur. Bintang Mahaputera Utama sendiri adalah tanda kehormatan negara satu tingkat di bawah Adipradana dan Adipurna.

Haji Isam berasal dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pernah menjadi sopir truk kayu dan tukang ojek, ia kemudian merintis CV Jhonlin Baratama pada 2003, yang berkembang menjadi Jhonlin Group dengan bisnis merambah pertambangan, perkebunan, transportasi laut dan udara, hingga energi terbarukan. Selain Isam, Presiden juga mengganjar mendiang Abdussamad Sulaiman HB atau H Leman dengan gelar Bintang Mahaputra Pratama.