EKSPOSKALTIM, SAMARINDA — Wacana proyek kereta api di Kalimantan yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto menuai kritik dari kalangan akademisi dan pengamat ekonomi daerah. Wacana yang dinilai sebagai lagu lama ini dianggap bukan kebutuhan mendesak masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim), melainkan bentuk disorientasi prioritas pembangunan di tengah himpitan fiskal negara.

Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Purwadi Purwoharsojo, menegaskan bahwa gagasan perkeretaapian di Kaltim sebenarnya sudah dikaji dan diwacanakan sejak belasan tahun lalu. Saat itu, pemerintah daerah bahkan sempat mengirimkan putra daerah untuk belajar perkeretaapian ke Rusia yang dibiayai anggaran negara.

"Jadi buat Kaltim, perkeretaapian itu bukan sesuatu yang baru. Sudah belasan tahun lalu diomongin, walaupun hasilnya nihil juga," ujar Purwadi, kepada Ekspos Kaltim, Minggu (2/8).

Purwadi mengungkapkan, sejak awal, arah proyek kereta api tersebut memang berujung pada kepentingan angkutan komoditas batu bara, bukan moda transportasi massal penumpang. Hal itu mengindikasikan bahwa percepatan distribusi batu bara via rel dianggap lebih ekonomis. Namun, hingga berganti kepemimpinan daerah, tak satupun rel terbangun. Ia menyamakan wacana ini dengan mega proyek terdahulu yang dinilainya minim realisasi dan sarat retorika.

"Zamannya Jokowi ada program tol laut. Ini kan sebenarnya istilah, bukan barang baru, seperti kereta api Kalimantan, tol laut. Tapi sampai berganti presiden pun, tol laut belum ada yang terbangun," cecarnya.

Di tengah dorongan pemerintah pusat yang kembali menggaungkan proyek ini melalui instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada PT KAI dan Kementerian Perhubungan, Purwadi secara tegas menilai kereta Kalimantan bukanlah skala prioritas Kaltim hari ini. Menurutnya, kebutuhan riil masyarakat Kaltim saat ini berada pada sektor pemenuhan hak dasar dan konektivitas darat utama yang hingga kini terlantar.

"Kalau memang punya duit, ya benahi aja jalan-jalan dan jembatan. Jadi jangan garuk yang tidak gatal lah. Jangan salah resep. Ibarat kita ini sakit jantung, tapi cuma dikasih paracetamol," katanya tajam.

Menjawab perbedaan pembangunan infrastruktur kereta api antara Pulau Jawa dan Kalimantan, di mana Kaltim merupakan salah satu daerah penyumbang sumber daya alam dan energi terbesar untuk negara, Purwadi mengingatkan agar pemerintah melihat realitas ekonomi dan demografi secara rasional.

Ia menjelaskan bahwa di Jawa, tingkat keberhasilan transportasi massal didorong oleh kepadatan penduduk yang mencapai 60 hingga 70 persen dari total populasi Indonesia, serta mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Kendati demikian, PT KAI di Jawa pun menghadapi persaingan ketat dan perang harga dengan bus antar-kota, penerbangan, hingga ancaman beban finansial mega proyek seperti kereta cepat yang terjebak utang triliunan rupiah.

Sementara itu, populasi Kaltim yang berada di kisaran 4 juta jiwa dinilai tidak memberikan skala ekonomi yang memadai untuk menutup biaya investasi infrastruktur kereta api yang tergolong sangat mahal.

"Sumber uangnya juga harus jelas. Karena uang hari ini negara lagi babak belur, fiskal kita lagi berantakan," tegas Purwadi.

Daripada memaksakan proyek kereta api yang memakan biaya fantastis dan berisiko membebani keuangan negara, Purwadi menyarankan pemerintah fokus membangun jalan lingkar (ring road) nontol berkualitas tinggi dan jalan layang (elevated road) untuk memangkas jarak antar-wilayah di Kaltim.
Ia mencontohkan keberhasilan pembangunan Jembatan Suramadu sebagai bukti bahwa proyek infrastruktur darat yang monumental dan bermanfaat langsung bagi rakyat dapat direalisasikan jika ada komitmen politik yang kuat.

"Masalahnya, mau tidak membangun mimpi itu? Misal, kita bisa ke Berau dari Samarinda hanya memakan waktu singkat, setidaknya memangkas waktu tempuh hingga setengahnya," tutup Purwadi.