Wacana menawarkan proyek Kereta Trans Kalimantan kepada investor Rusia dan China memunculkan alarm dari kalangan akademisi.
EKSPOSKALTIM, Samarinda — Ambisi pemerintah menawarkan megaproyek Kereta Trans-Kalimantan kepada investor asing asal Rusia dan China memantik peringatan keras dari kalangan akademisi.
Di tengah ketidakpastian pasar Ibu Kota Nusantara (IKN) serta belum terbuktinya keekonomian Tol Samarinda–Balikpapan, obral wacana investasi ini dinilai tidak realistis dan berpotensi menjadi "bencana fiskal" baru bagi daerah.
Pengamat Ekonomi Kaltim, Purwadi Purwoharsodjo, mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah menjajakan proyek mega-infrastruktur tanpa kalkulasi pendanaan yang matang.
Ia mewanti-wanti agar nasib rel kereta api di Kaltim ini tidak mengulangi petaka finansial proyek Kereta Cepat Whoosh di Jawa yang pada akhirnya menyedot APBN.
"Menkeu saja pusing memikirkan pengembalian investasinya karena pada akhirnya menggunakan APBN dan jadi beban negara," tegas Purwadi diwawancarai Ekspos Kaltim.
Purwadi menyoroti rekam jejak pembangunan infrastruktur berbiaya raksasa di Kaltim yang terbukti tidak efisien secara kalkulasi bisnis. Ia mengambil contoh Tol Samarinda–Balikpapan senilai Rp11 triliun yang hingga kini masih dipertanyakan tingkat pengembalian modalnya akibat minimnya lalu lintas pengguna.
"Itu tekor atau rugi? Dengan modal sebesar itu, berapa puluh tahun modalnya baru kembali? Jangan-jangan biaya perbaikannya justru lebih besar dibanding pendapatannya," cecer Purwadi.
Logika serupa berlaku pada wacana jalur kereta api logistik maupun penumpang yang melintasi IKN, Berau, hingga Bontang. Tanpa populasi penduduk dan daya beli masyarakat yang sepadan, Purwadi menyangsikan ketertarikan investor murni sebagaimana mundurnya konsorsium bank Jepang dari IKN atau tidak berjalannya wacana tol laut di era Presiden Jokowi.
"Pertanyaan sederhananya siapa yang mau naik kereta ke IKN setiap hari? Jangan sampai informasinya ditutup-tutupi oleh Pemprov, lalu pada akhirnya justru membebankan APBD," ujarnya.
Lihat postingan ini di Instagram
Purwadi juga mengecam ketimpangan kebijakan fiskal pusat yang dinilai menekan keuangan daerah. Saat ini, hak Dana Bagi Hasil (DBH) Kaltim senilai hampir Rp2 triliun masih ditahan oleh pemerintah pusat. Namun di saat bersamaan, Kementerian Keuangan justru mengizinkan kepala daerah mengajukan pinjaman berbunga saat mengalami krisis anggaran.
"DBH kita ditahan hampir Rp2 triliun dan dipangkas terus. Tapi begitu daerah tidak punya uang, malah disuruh mengajukan pinjaman ke pusat memakai bunga. Logika dari mana itu?" gugat Purwadi.
Ia mengkhawatirkan skema pembiayaan yang tidak sehat ini akan memaksa pemerintah daerah menanggung sendiri beban mega-proyek perkeretaapian jika investor asing memilih mundur di tengah jalan.
Di samping risiko utang, Purwadi menyuarakan kewaspadaan atas motif terselubung masuknya investor asing. Ia memeringatkan pemerintah agar tidak terjebak skema kompensasi yang merusak lingkungan demi meloloskan proyek kereta logistik ini.
"Asal masuk akal secara ekonomi (feasible) dan disampaikan secara jujur, tidak masalah. Tapi jangan sampai di balik investasi ini ada skema tukar guling yang membuka ruang penguasaan batu bara secara masif. Kalau seperti kata JATAM bahwa industri mau mengobrak-abrik batu bara lagi, kan parah," ingatnya.
Daripada memaksakan proyek kereta api yang rawan tekor dan berujung utang, Purwadi menyarankan pemerintah fokus pada kebutuhan dasar warga yang berdampak langsung bagi ekonomi kerakyatan seperti pembangunan jalan bebas hambatan tanpa tol.
Ia mendorong pembukaan jalan lingkar luar yang menghubungkan Samarinda, Berau, hingga Tarakan yang dilengkapi dengan fasilitas air dan listrik yang memadai.
"Bangun jalan gratis sekualitas tol dari Samarinda tembus Berau dan Tarakan. Waktu tempuh Berau ke Samarinda yang biasanya 16 jam bisa dipangkas jadi 6 sampai 8 jam. Semua orang dan pengendara motor bisa lewat," usulnya.
Menurut Purwadi, akses jalan gratis tersebut jauh lebih efektif memicu pertumbuhan ekonomi akar rumput secara alami dibanding proyek infrastruktur berskema utang.
"Orang tua dari Berau bisa mengunjungi anaknya yang kuliah di Samarinda setiap minggu. Rest area, warung, dan pusat ekonomi baru akan tumbuh dengan sendirinya," pungkas Purwadi.
