Kalimantan tercatat menyumbang sembilan kasus pelanggaran dalam evaluasi nasional tersebut.
EKSPOSKALTIM, Samarinda - Badan Gizi Nasional (BGN) memberhentikan secara tidak hormat 66 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas sebagai kepala dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah di Indonesia.
Kebijakan tersebut diumumkan di tengah meningkatnya sorotan terhadap pelaksanaan MBG di sejumlah wilayah, termasuk dugaan keracunan makanan yang sempat terjadi di Bontang, Kalimantan Timur.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan para kepala dapur tersebut diberhentikan karena melakukan pelanggaran disiplin dan tata kelola program.
"Per hari ini kami telah memproses pemberhentian dan pembinaan SPPI atau kepala dapur MBG sebanyak 66 kasus. Mereka diberhentikan secara tidak hormat karena tindakan indisipliner," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/8).
Menurut Sudaryono, pelanggaran yang ditemukan beragam. Mulai dari tidak berada di lokasi kerja lebih dari 10 hari berturut-turut, menjadi korban maupun terlibat kasus penipuan, hingga terlibat aktivitas judi online.
Selain 66 kepala dapur yang diproses untuk diberhentikan, BGN juga melakukan pembinaan terhadap 60 SPPI lainnya yang terlibat persoalan tata kelola dan konflik dengan mitra pelaksana di lapangan.
"Ada yang kemudian terbukti melakukan tindak pidana, ada yang minta uang dan lain sebagainya. Akibat permainan-permainan seperti itu, kami proses pemberhentian sebagai ASN PPPK," ujarnya.
Sembilan Kasus di Kalimantan
BGN mencatat total 117 kasus kepala dapur MBG yang saat ini berstatus diberhentikan maupun dibina tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah kasus terbanyak yakni 29 kasus, disusul Jawa Timur 27 kasus, Sumatera 21 kasus, Jakarta dan Banten 19 kasus, Jawa Tengah 12 kasus, serta Kalimantan sebanyak sembilan kasus.
Sementara itu, Sulawesi mencatat empat kasus dan wilayah lainnya lima kasus.
Meski tidak merinci daerah asal sembilan kasus di Kalimantan tersebut, BGN memastikan seluruh pelanggaran menjadi bagian dari evaluasi nasional terhadap pelaksanaan Program MBG.
Sudaryono menambahkan sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi berulang juga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam proses pemberian sanksi.
"Ada juga kasus keracunan MBG yang berulang. Itu menjadi salah satu alasan kami memproses pemberhentian secara tidak hormat kepada kepala dapur yang melakukan pelanggaran," tegasnya.
Perketat Pengawasan Dapur
Sebagai langkah perbaikan tata kelola, BGN kini memperketat prosedur kesehatan di seluruh dapur MBG.
Setiap pegawai, relawan, maupun petugas yang bekerja di dapur diwajibkan menjalani pemeriksaan kondisi kesehatan sebelum memulai aktivitas.
"Kami sudah memerintahkan ke seluruh dapur sebelum memulai pekerjaan. Seluruh karyawan, pegawai, relawan harus dicek suhunya, ditanya apakah ada diare, sakit perut dan lain-lain," kata Sudaryono.
Ia juga meminta seluruh petugas dapur mengikuti program Cek Kesehatan Gratis (CKG) agar kondisi kesehatan masing-masing dapat dipantau secara berkala.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat tetap terjaga sekaligus mencegah terulangnya kasus gangguan kesehatan yang berkaitan dengan program MBG.
Hingga kini BGN belum merinci lokasi maupun identitas sembilan kepala dapur MBG di Kalimantan yang masuk dalam daftar pelanggaran tersebut.
