Usul Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud agar SPBU beroperasi 24 jam untuk mengurai antrean BBM mendapat tanggapan berbeda dari pengamat ekonomi Purwadi Purwoharsodjo.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud yang menyoroti jam operasional dan minimnya jumlah SPBU sebagai salah satu penyebab antrean BBM justru memunculkan pertanyaan baru soal akar persoalan distribusi energi di daerah.
Rudy sebelumnya menyebut stok BBM di Kaltim cukup. Namun menurutnya, antrean tetap terjadi karena sejumlah SPBU tidak beroperasi selama 24 jam. Ia juga menyinggung tipisnya margin bisnis SPBU dan keterbatasan lahan sebagai alasan minimnya SPBU, terutama di Balikpapan. Gubernur bahkan menyebut semestinya SPBU dapat beroperasi 24 jam untuk meningkatkan kapasitas pelayanan masyarakat.
Pandangan tersebut ditanggapi Pengamat Ekonomi Kaltim Purwadi Purwoharsodjo. Ia menilai memperpanjang jam operasional SPBU tidak otomatis menyelesaikan antrean apabila persoalan mendasar pada distribusi dan ketersediaan BBM belum dibenahi.
“Jadi mau buka 24 jam tapi nggak ada barangnya, kan omong kosong. Apa gunanya? Manajemen distribusinya harus dibenerin dulu,” kata Purwadi kepada EksposKaltim, Rabu (23/9).
Bagi Purwadi, persoalan antrean BBM tidak cukup dijelaskan melalui jam buka SPBU. Ia justru mempertanyakan bagaimana BBM bersubsidi bergerak dari sistem distribusi hingga sampai ke konsumen akhir. Menurut dia, pemberitaan mengenai dugaan penimbunan BBM juga menjadi indikasi bahwa pengawasan distribusi perlu diperiksa lebih dalam.
“Sudah banyak loh beritanya ada penimbun-penimbun. Itu menurut saya sih baru bagian kecil, yang gede-gede pasti banyak tuh,” ujarnya.
Purwadi kemudian menyebut sejumlah bentuk aktivitas ilegal di sektor komoditas dan sumber daya alam yang menurutnya perlu menjadi perhatian dalam melihat persoalan distribusi energi.
“Apalagi negara kita ini kan sukanya yang illegal-illegal, illegal mining, illegal oil, illegal sawit, bahkan illegal fishing aja ada tuh,” katanya.
Margin SPBU Dipersoalkan
Pernyataan Rudy mengenai tipisnya margin usaha SPBU juga tidak sepenuhnya diterima Purwadi sebagai alasan untuk membiarkan kebutuhan pelayanan publik bergantung pada minat investor swasta.
Menurut Rudy, minimnya SPBU di sejumlah wilayah, termasuk Balikpapan, salah satunya disebabkan pengusaha tidak tertarik menjalankan bisnis tersebut karena margin tipis serta keterbatasan area. Namun, Purwadi menilai persoalan itu dapat dijawab melalui peran pemerintah dan badan usaha milik daerah maupun negara.
Jika sektor swasta menilai bisnis SPBU kurang menarik secara ekonomi, menurut Purwadi, pemerintah semestinya tidak menyerahkan seluruh kebutuhan pelayanan kepada mekanisme pasar.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah memiliki badan usaha yang tidak semata-mata dibentuk untuk mengejar keuntungan. Perusahaan daerah juga memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat.
“Dan kita ada perusda, tugasnya adalah membangun bisnis sekaligus membangun public service,” ucapnya.
Menurut Purwadi, orientasi keuntungan tetap dapat berjalan, tetapi tidak boleh menghilangkan fungsi pelayanan publik ketika komoditas yang dikelola menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Bahkan, ia membuka opsi agar pemerintah memperluas keterlibatan badan usaha milik negara maupun pemerintah dalam penyediaan SPBU.
“Jadi itu tinggal kebijakan aja dibuat, mau atau nggak, ada niat nggak,” ujarnya.
Purwadi juga mengaitkan persoalan margin bisnis dengan munculnya celah distribusi BBM di luar sistem resmi. Ia kemudian menyoroti fenomena penjualan BBM eceran di sekitar SPBU. Menurutnya, kondisi ketika SPBU berhenti melayani sementara penjualan BBM eceran tetap berjalan perlu dilihat sebagai persoalan tata kelola distribusi.
“Bahkan ada fakta loh di samping SPBU ada dibuka Pertamini eceran, SPBU-nya tutup tapi ecerannya dibuka terus,” ujarnya.
Aktivitas pengecer yang berulang kali membeli BBM di SPBU disebut dapat ikut memperpanjang antrean karena kendaraan harus kembali masuk ke jalur pengisian.
Namun, bagi Purwadi, persoalannya tidak berhenti pada keberadaan pengecer. Ia mempertanyakan struktur keuntungan dan arus transaksi dalam bisnis BBM yang menurutnya membuat Pertamina tetap memperoleh keuntungan ketika masyarakat menghadapi persoalan antrean.
“Jadi profit Pertamina itu marginnya sekelas margin-margin bayar tunai lho,” katanya.
Ia membandingkan pola tersebut dengan bisnis pada umumnya yang tidak selalu menerima pembayaran secara langsung.
“Selama ini kan banyak lho bisnis yang tidak bayar tunai kan. Marginnya dihitung per akhir tahun, dan itu menggiurkan pasti. Kalau kita kan kerja baru dapat gaji kan? Dia malah cash di awal,” ujarnya.
Purwadi juga menyinggung persoalan penggunaan barcode dalam pembelian BBM subsidi. Ia menilai penggunaan barcode berulang seharusnya menjadi alarm terhadap sistem pengawasan dan pengelolaan data distribusi.
“Berarti memang pengawasannya, manajemennya, data kelolanya, buruk semua. Rapot merah, merahnya merah seperti Kalimantan yang terbakar,” katanya.
Soal Lahan, Purwadi Dorong Bongkar Tata Ruang
Terkait alasan keterbatasan lahan di Balikpapan, Purwadi meminta persoalan tersebut tidak langsung diterima sebagai kendala yang tidak dapat diatasi.
Menurutnya, kebutuhan SPBU harus ditempatkan dalam perencanaan tata ruang kota. Pemerintah, kata dia, memiliki kewenangan untuk memastikan kebutuhan pelayanan publik terakomodasi dalam perkembangan kawasan perkotaan.
“Saya kira fakta itu harus dibuka dulu dengan tata ruang kota sih. Ya kan itu menyangkut tata ruang kota,” ujarnya.
Ia menilai perkembangan kota semestinya tidak hanya berbicara mengenai pembangunan kawasan komersial, tetapi juga menjamin tersedianya infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Jadi ketika tata ruang kotanya clear, harusnya kebutuhan hajat publik masuk di situ bagian dari prioritas,” pungkasnya.
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud sebelumnya menyatakan stok BBM di Kaltim masih mencukupi meski antrean terus terjadi. Menurutnya, persoalan utama berada pada kapasitas pelayanan SPBU, termasuk jam operasional yang belum 24 jam dan terbatasnya jumlah SPBU di sejumlah daerah.
Rudy juga mengaitkan minimnya pembangunan SPBU dengan margin bisnis yang relatif tipis serta keterbatasan lahan, khususnya di Balikpapan.
