Ekonomi Kaltim 70 persen bergantung pada pertambangan, tapi mengapa penyerapan tenaga kerjanya jomplang?
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Ketergantungan perekonomian Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap eksploitasi sumber daya alam dinilai telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Di tengah dominasi pertambangan sebagai salah satu penopang ekonomi daerah, upaya mengalihkan sumber pertumbuhan ke sektor pangan dan industri pertanian justru menghadapi tantangan struktural yang tidak sederhana.
Pengamat Ekonomi Kaltim, Purwadi Purwoharsodjo, mengungkapkan ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor berbasis pengerukan sumber daya alam diperkirakan mencapai 60 hingga 70 persen.
Artinya, pergerakan ekonomi Kaltim masih sangat dipengaruhi aktivitas eksploitasi sumber daya alam, sehingga upaya membangun sumber pertumbuhan alternatif membutuhkan persiapan yang jauh lebih besar.
“Karena ketergantungan ekonomi sumber daya alam di Kaltim itu hampir 60 sampai 70 persen. Semuanya tergantung dengan sektor keruk-keruk sumber daya alam itu,” ujarnya kepada EksposKaltim, Kamis (5/11).
Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim pada Mei 2026 menunjukkan sektor pertambangan dan penggalian yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah hanya menyerap sekitar 7,6 persen tenaga kerja.
Sebaliknya, sektor pertanian justru menjadi lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbesar, mencapai 19,01 persen. Posisi berikutnya ditempati perdagangan besar dan eceran sebesar 17,40 persen serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,52 persen.
Kondisi ini memperlihatkan perbedaan antara sektor yang mendominasi aktivitas ekonomi daerah dan lapangan usaha yang paling banyak menampung pekerja. Besarnya kontribusi pertambangan terhadap perekonomian tidak serta-merta berbanding lurus dengan jumlah tenaga kerja yang diserap.
BPS mencatat, dari total 3.209,14 ribu penduduk usia kerja di Kaltim pada Mei 2026, sebanyak 2.012,91 ribu orang telah bekerja. Sementara itu, jumlah pengangguran mencapai 111,37 ribu orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,24 persen.
Di tengah struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sumber daya alam tersebut, Purwadi menilai transformasi menuju sektor pangan dan industri pertanian bukan perkara mudah. Keterbatasan modal, luas wilayah, hingga karakteristik tanah menjadi sejumlah hambatan yang harus diperhitungkan sebelum daerah dapat mengandalkan sektor tersebut sebagai sumber pertumbuhan baru.
“Kalau mau mentransformasi ke sektor pangan dan industri pertanian tantangannya banyak, berat. Jumlah modal kita sedikit dan wilayah kita sebesar empat kali Pulau Jawa,” jelasnya.
Di luar persoalan pembiayaan dan luas wilayah, karakteristik tanah di Kaltim juga dinilai tidak bisa disamakan dengan daerah yang memiliki basis pertanian lebih kuat. Kondisi tersebut membuat pengembangan pangan membutuhkan pendekatan yang mempertimbangkan kemampuan lahan dan karakteristik wilayah masing-masing.
Purwadi mencontohkan keberadaan sejumlah kawasan lumbung pangan di Kaltim, seperti Kukar, Penajam, Tenggarong Seberang, Samarinda, hingga Penajam Paser Utara (PPU). Menurut dia, terbentuknya kawasan produksi pangan tersebut tidak terlepas dari program transmigrasi yang berlangsung sejak dekade 1970-an.
Bahkan, keberadaan kawasan pertanian yang selama ini menjadi andalan daerah belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan pangan Kaltim. Purwadi menyebut kemampuan produksi Kukar sebagai salah satu daerah dengan basis pertanian terbesar baru mampu memenuhi sekitar 40 persen kebutuhan pangan di Kaltim.
“Itu pun yang paling hebat Kukar, tapi baru bisa memenuhi 40 persen kebutuhan pangan di Kaltim. Apalagi kita mau yang jauh-jauh berempun aja belum bisa mandiri pangan,” ungkapnya.
Sebab itu menurut Purwadi, ketergantungan ekonomi Kaltim terhadap pertambangan memang perlu dikhawatirkan. Bahkan menurutnya, kekhawatiran itu seharusnya sudah muncul sejak jauh-jauh hari.
“Walaupun sudah sangat terlambat kekhawatiran itu,” pungkasnya.
