EKSPOSKALTIM , Bontang - Pemerintah Kota Bontang memperketat proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga yang kurang mampu untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, penyaluran BLT tidak dilakukan begitu saja. Pemerintah telah menyiapkan tahapan verifikasi ketat dengan melibatkan Dinas Sosial dan tim lintas sektor.

“Saya kira semua sudah melalui tahapan-tahapan. Dinas Sosial juga, kemudian ada tim lintas sektor,” ujarnya, Selasa (29/9/2026).

Menurut Neni, mekanisme verifikasi tersebut penting untuk meminimalkan gangguan potensi dan kebocoran data penerima.

“Kalau ada kebocoran, levelnya kecil sekali, kami pasti akan mendapat manfaat terus di depannya,” katanya.

Sejumlah indikator menjadi bahan evaluasi kelayakan penerima, mulai dari kepemilikan kendaraan, status tempat tinggal, hingga penggunaan daya listrik. Pemadanan data juga dilakukan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

Dari hasil pemutakhiran tersebut, sebanyak 688 jiwa ditetapkan sebagai penerima BLT Daerah 2026.

Pemutakhiran data juga dilakukan untuk mencegah tumpang tindih penerima dengan program bantuan lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, maupun bantuan dari perusahaan.

“Kalau pun misalnya ada bocor, yang nerima juga orang yang tidak mampu. Enggak mungkin orang kaya mau nerima,” bebernya.

Ditegaskannya, pemutakhiran data secara berkala mulai dari tingkat RT, kelurahan hingga kecamatan menjadi kunci menjaga transparansi dan jangkauan sasaran bantuan.