Pengurangan kuota dan volume LPG subsidi dinilai tak cukup hanya lewat kebijakan anggaran.
EKSPOSKALTIM, Balikpapan – Rencana pengurangan kuota dan volume energi bersubsidi pada 2027 dinilai tidak bisa dilakukan hanya melalui perubahan angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah diminta menyiapkan masa transisi dan uji coba terlebih dahulu agar masyarakat memiliki waktu beradaptasi sebelum beralih ke sumber energi lain.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan perubahan kebijakan energi, terutama yang berkaitan dengan pengurangan subsidi, memiliki risiko karena menyangkut perubahan perilaku konsumen dalam menggunakan energi sehari-hari.
“Risiko ini yang harus diantisipasi pemerintah dan membutuhkan masa transisi dan juga piloting,” kata Faisal, ditulis Rabu (30/9).
Menurutnya, pemerintah tidak hanya perlu menyiapkan kebijakan, tetapi juga dukungan anggaran untuk memastikan proses perpindahan dari LPG subsidi maupun BBM subsidi ke energi alternatif dapat berjalan tanpa gejolak.
Faisal menjelaskan, peralihan dari LPG 3 kilogram ke kompor listrik, jaringan gas (jargas), maupun compressed natural gas (CNG) tidak bisa dilakukan secara instan. Selain membutuhkan infrastruktur pendukung, masyarakat juga harus menyesuaikan pola penggunaan energi yang selama ini sudah terbentuk.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu melakukan uji coba di sejumlah wilayah terlebih dahulu sebelum kebijakan diterapkan secara lebih luas.
Menurut Faisal, pengurangan subsidi akan langsung dirasakan kelompok masyarakat yang selama ini masih bergantung pada energi bersubsidi, terutama jika akses terhadap energi pengganti belum tersedia secara memadai.
“Keberhasilan transisi bergantung pada kemampuan masyarakat penerima subsidi untuk beralih ke sumber energi lain tanpa mengalami penurunan daya beli akibat perubahan harga,” ujarnya.
Ia menambahkan, kelompok calon kelas menengah dan masyarakat kelas menengah masih banyak yang bergantung pada barang dan energi bersubsidi, termasuk LPG 3 kilogram maupun BBM subsidi.
Karena itu, kebijakan pengurangan subsidi perlu dibarengi kesiapan alternatif yang benar-benar dapat diakses masyarakat.
Kuota LPG dan BBM Turun
Peringatan tersebut muncul setelah pemerintah dan DPR RI menyepakati anggaran subsidi energi dalam Undang-Undang APBN 2027 sebesar Rp261,5 triliun.
Nilai tersebut turun Rp11,44 triliun dibanding alokasi sebelumnya sebesar Rp272,94 triliun.
Pemangkasan terbesar berasal dari subsidi BBM dan LPG 3 kilogram yang ditetapkan sebesar Rp131,39 triliun, lebih rendah dibanding sebelumnya Rp143,84 triliun. Sementara subsidi listrik tetap dialokasikan sebesar Rp130,11 triliun.
Tidak hanya dari sisi anggaran, volume energi bersubsidi juga mengalami penurunan.
Volume BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 19,56 juta kiloliter, turun dari sebelumnya 20,09 juta kiloliter. Sedangkan volume LPG tabung 3 kilogram ditetapkan 8 juta metrik ton, lebih rendah dibanding alokasi sebelumnya yang mencapai 8,95 juta metrik ton.
Siapkan Energi Pengganti
Di tengah rencana pengurangan subsidi tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah alternatif untuk menekan konsumsi LPG 3 kilogram.
Alternatif yang disiapkan antara lain penggunaan CNG ukuran 3 kilogram, kompor listrik, pembangunan jaringan gas rumah tangga, hingga pengembangan jaringan pipa transmisi gas.
“Nanti tahun depan kan sudah mulai ada ini juga kan, CNG dan seterusnya,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika di Jakarta, Jumat (25/9).
Meski demikian, Faisal menilai keberadaan alternatif tersebut perlu diikuti kesiapan infrastruktur dan dukungan implementasi di lapangan. Tanpa masa transisi yang memadai, masyarakat berpotensi menghadapi kesulitan ketika harus beralih dari energi yang selama ini mereka gunakan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya tahapan transisi yang terukur agar tujuan pengurangan subsidi dapat tercapai tanpa menimbulkan beban baru bagi masyarakat. (ant)
.jpeg)
