Pakar Hukum Tata Negara Prof. Jimly Asshiddiqie ungkap dua cacat formil dalam Penjelasan UU MD3 dan tegaskan Presiden punya keleluasaan penuh ajukan calon Wapres hingga tokoh nonpartai.
EKSPOSKALTIM, Jakarta — Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sama sekali tidak mewajibkan sosok pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus berasal dari partai politik pengusung. Lantas, apa argumentasinya?
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menilai bahwa pengisian kekosongan kursi wakil presiden sepenuhnya menjadi kewenangan konstitusional presiden untuk mengusulkan dua nama kandidat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Prof. Jimly Asshiddiqie saat ditemui awak media usai menjadi narasumber dalam forum diskusi publik bertajuk Sosialisme Islam di kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
"(Posisi wapres) itu harus segera diisi, dan MPR tentu sudah siap untuk menerima dua calon yang diajukan presiden. Tinggal presiden memilih dua nama. Masalahnya, asalnya dari mana?" kata Jimly, ditulis Sabtu (14/11).
Ia menjelaskan bahwa polemik tafsir yang mencuat di ruang publik saat ini berakar pada ketidaksinkronan aturan antara norma tertinggi dalam UUD 1945 dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Secara spesifik, pada bagian penjelasan UU MD3 disebutkan bahwa calon wakil presiden yang diajukan oleh presiden harus berasal dari partai politik pengusung.
"Di UU MD3 disebut calonnya diprakarsai, artinya diajukan presiden, dan berasal dari partai pengusung. Sedangkan ketentuan 'berasal dari' itu di Undang-Undang Dasar tidak ada," ujarnya membedah perbedaan teks hukum tersebut.
Mantan Ketua MK ini menilai ketentuan yang tercantum dalam bagian Penjelasan UU MD3 tersebut merupakan kekeliruan konseptual. Pasalnya, pembentuk undang-undang dinilai keliru menganalogikan situasi kekosongan jabatan wakil presiden secara tunggal dengan situasi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan.
Ia memaparkan secara rinci bahwa persyaratan usulan kandidat dari partai politik hanya berlaku apabila terjadi kekosongan dua jabatan pucuk pimpinan sekaligus sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, di mana pelaksanaan tugas kepresidenan untuk sementara waktu dipegang oleh jajaran triumvirat yang terdiri atas Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.
Sebaliknya, dalam kondisi ketatanegaraan saat ini, presiden masih aktif menjabat dan kekosongan hanya terjadi pada posisi wakil presiden. Dengan demikian, landasan hukum yang sah digunakan adalah Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
"Di Pasal 8 ayat (2), dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Kalimatnya begitu, jadi tidak ada syarat partai di situ," tegas Jimly.
Dengan tidak adanya batasan asal partai politik dalam konstitusi tersebut, Jimly menyebut presiden memiliki keleluasaan penuh untuk menentukan dua nama kandidat yang dinilai paling tepat. Sosok calon wakil presiden tersebut dapat berasal dari partai koalisi pertama, partai koalisi kedua, partai di luar koalisi pemerintahan, maupun tokoh profesional nonpartai sekalipun.
Soroti Dua Cacat Formil dalam Penjelasan UU MD3
Lebih lanjut, Jimly turut menguraikan dua cacat formil serius yang melekat pada pengaturan isu pengisian wapres di dalam UU MD3. Pertama, aturan di dalam UU MD3 tersebut dinilai menciptakan norma hukum baru yang secara substansial menyimpang dari ketentuan konstitusi UUD 1945.
Kedua, norma pembatasan tersebut tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam batang tubuh pasal, melainkan hanya diselipkan pada bagian penjelasan undang-undang.
Sebagai jalan tengah atas tumpang tindih regulasi tersebut, Jimly menawarkan penafsiran hukum yang moderat. Menurutnya, frasa "berasal dari partai pengusung" dapat dimaknai secara luas sebatas sosok figur yang mendapatkan persetujuan politik dari partai pengusung, bukan secara sempit diartikan harus merupakan kader internal partai politik bersangkutan.
Kendati demikian, apabila merujuk pada asas hierarki peraturan perundang-undangan (lex superior derogat legi inferiori), konstitusi UUD 1945 tetap wajib dijadikan sebagai rujukan utama yang mengesampingkan aturan di bawahnya.
"Sebaiknya presiden mempertimbangkan bahwa pasal di UU MD3 itu, terutama penjelasannya salah. Sekarang juga sedang ada proses judicial review di MK, kita tunggu saja. Kalau ada dua ketentuan yang berbeda seperti itu, pegangannya ya Undang-Undang Dasar," pungkas Jimly Asshiddiqie.
