Setelah acap kali bergulat dengan kemacetan dan keterbatasan angkutan umum, Samarinda mendapat dukungan pembiayaan pusat. Namun, setelah tiga tahun, keberlanjutan layanan menjadi tanggung jawab pemerintah kota.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Setelah bertahun-tahun berkutat pada persoalan kemacetan, kendaraan pribadi, keselamatan pelajar hingga minimnya pilihan angkutan umum, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kini mendapat pijakan baru untuk membangun transportasi massal.
Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda menyebut rencana angkutan umum berbasis jalan dengan skema Buy The Service (BTS) telah mendapat lampu hijau untuk masuk dalam penganggaran APBN 2027.
Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengatakan kepastian tersebut diperoleh setelah mengikuti rapat bersama Kementerian Perhubungan.
“Puji Tuhan kita sudah dapat lampu hijau untuk dianggaran APBN tahun 2027. Angkutan umum berbasis jalan raya dengan skema beli layanan bisa diwujudkan di kota Samarinda,” ungkap Manalu, Kamis (1/10).
Bagi Samarinda, skema tersebut menjadi lebih dari sekadar penambahan armada. Pemerintah kota kini didorong membangun sistem transportasi yang sejak awal dirancang berdasarkan pelayanan, bukan sekadar menghadirkan bus di jalan.
Sebelumnya, Dishub Samarinda menyebut keterbatasan ruang jalan menjadi salah satu persoalan mendasar. Jumlah kendaraan terus bertambah sementara kapasitas jalan tidak dapat terus diperluas. Dishub juga mengaitkan kebutuhan transportasi publik dengan persoalan kemacetan, parkir liar dan keselamatan lalu lintas, termasuk kecelakaan yang melibatkan pelajar.
Dalam rancangan terbaru, pembiayaan pemerintah pusat tidak berlangsung selamanya. Manalu menjelaskan, MoU yang sedang dipersiapkan akan mengatur pola pembiayaan awal dari APBN sebagai stimulus selama tiga tahun. Setelah periode tersebut, keberlanjutan layanan menjadi tanggung jawab Pemkot Samarinda.
“MOU itu adalah hangover. Jadi APBN memberikan stimulus pembiayaan selama 3 tahun, kemudian setelah 3 tahun itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota Samarinda,” jelasnya.
Artinya, lampu hijau APBN 2027 sekaligus membawa pekerjaan rumah baru bagi pemerintah kota untuk menyiapkan kemampuan fiskal agar sistem tidak berhenti ketika dukungan pusat berakhir. Model BTS sendiri sebelumnya telah dijelaskan Dishub Samarinda sebagai skema pembayaran kepada operator berdasarkan layanan, termasuk perhitungan rupiah per kilometer.
Pemerintah tetap memegang kendali terhadap standar pelayanan dan dapat memberikan konsekuensi apabila operator tidak memenuhi target layanan. Konsep itu berbeda dengan pola angkutan umum konvensional yang sangat bergantung pada jumlah penumpang.
“Bagaimana pelayanannya di tempat waktu, headway antar bus juga ada, suhu ruangan dijaga, sopir juga dengan pakaian yang rapi, di dalam bus juga ada CCTV, kemudian masyarakat nanti akan bisa mengakses aplikasi,” jelas Manalu.
Dengan sistem tersebut, penumpang nantinya dapat mengetahui posisi bus secara real time, termasuk perkiraan waktu kedatangan dan kapasitas tempat duduk yang tersedia.
“Misal penumpang menunggu di halte SMA 5 Juanda, dia akan tahu bus nya akan datang berapa waktu lagi. Kemudian posisi yang tersedia apakah dia duduk atau berdiri itu bisa diaplikasi ke situ,” kata Manalu.
Dishub juga merancang mekanisme pembayaran tanpa uang tunai. Penumpang nantinya masuk melalui pintu depan dan melakukan pembayaran menggunakan uang elektronik melalui mesin tap on bus (TOB). Setelah itu, penumpang dapat menempati tempat duduk dan keluar melalui pintu tengah.
Dalam satu trayek, direncanakan terdapat tujuh armada. Salah satunya dikhususkan untuk kebutuhan penyandang disabilitas dengan akses yang disesuaikan.
“Untuk disabilitas sendiri model bus nya sama, cuma pintu masuk dan keluarnya khusus, disediakan ram untuk teman-teman disabilitas, dan duduknya juga di belakang.”
Desain interior juga menjadi bagian dari kajian. Konsep yang dipertimbangkan adalah susunan kursi melingkar, bukan menghadap ke depan, agar kapasitas penumpang dapat lebih optimal dengan memanfaatkan ruang kosong untuk penumpang yang berdiri.
Secara jaringan, Dishub menyebut telah menyiapkan tujuh trayek utama dan enam trayek feeder. Kementerian Perhubungan juga telah turun ke Samarinda untuk melihat koridor yang memiliki potensi dan kebutuhan paling besar.
“Kalau pendapat dari masyarakat, itu ada banyak permintaan yang di Samarinda Seberang dan Palaran,” ungkap Manalu.
Tarif Rp2.500, Sekali Bayar Bisa Berganti Moda
Salah satu titik krusial dari rencana ini adalah tarif. Sebab, transportasi massal baru akan menjadi alternatif nyata apabila ongkosnya mampu bersaing dengan biaya kendaraan pribadi. Dishub mendorong tarif paling rendah sebesar Rp2.500.
“Kami juga dorong di APBD untuk angkutan feedernya, yang bisa mengakses ke perumahan-perumahan,” sebutnya.
Kata Manalu, sistem feeder menjadi penting agar pembangunan BRT tidak hanya menguntungkan warga yang tinggal tepat di koridor utama. Konsep yang disiapkan adalah integrasi tarif. Penumpang yang menggunakan feeder kemudian berpindah ke bus utama tidak perlu kembali membayar.
“Sekali lagi murah, karena sekarang kita sadar tidak sadar, 25-30 persen biaya transportasi, itu besar di tiap bulan oleh sebuah keluarga,” paparnya.
Pemkot Samarinda juga menyadari bahwa menyediakan bus murah belum otomatis membuat masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi. Karena itu, Dishub menyiapkan pendekatan push and pull.
Sisi pull dilakukan dengan menyediakan layanan bus yang nyaman, aman, dan sejuk sehingga menarik masyarakat untuk beralih ke transportasi umum. Sementara sisi push dapat dilakukan melalui pembatasan tertentu terhadap penggunaan kendaraan pribadi.
Dari pendekatan tersebut, ungkap Manalu, dapat sekaligus memperbaiki sistem satu arah pada beberapa ruas jalan. Bahkan dalam hal ini pihaknya juga mengusulkan beberapa kawasan tanpa parkir di tepi jalan.
“Jadi semua pakai public transport. Sehingga low factor penumpang yang naik bus ini menjadi tinggi,” pungkas Manalu.
