PORTAL BERITA ONLINE NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE BERANI BEDA..!! MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Nama Dasco Menguat di Bursa Wapres Pengganti Gibran, Pakar Unmul: Jangan Sekadar Elektoral

Home Berita Nama Dasco Menguat Di Bur ...

Nama-nama seperti Anies Baswedan, Mahfud MD, maupun Ganjar Pranowo juga memiliki kapasitas untuk dipertimbangkan apabila bersedia masuk dalam konfigurasi pemerintahan.


Nama Dasco Menguat di Bursa Wapres Pengganti Gibran, Pakar Unmul: Jangan Sekadar Elektoral
Nama Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Kader Gerindra menguat dalam bursa Wapres pengganti Gibran. Foto: ANTARA

EKSPOSKALTIM, Samarinda — Pergantian posisi Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan mundur tidak semestinya sekadar menjadi ruang kompromi dan pembagian kepentingan politik. Di tengah tekanan ekonomi, keterbatasan fiskal, hingga ketimpangan pembangunan antardaerah, sosok pengganti Gibran dituntut memiliki kapasitas yang mampu melengkapi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sekaligus memahami persoalan masyarakat secara lebih konkret.

Pengajar ilmu politik Universitas Mulawarman (Unmul), Syaiful Bachtiar, menilai figur yang mendampingi Prabowo idealnya berasal dari latar belakang sipil. Menurutnya, kombinasi militer dan sipil dapat membentuk kepemimpinan yang saling melengkapi, mengingat Prabowo memiliki latar belakang militer.

“Kalau saya melihat secara umum, Prabowo ini kan latarnya militer. Idealnya itu mestinya pendamping atau wakilnya itu adalah yang berlatar belakang nonmiliter,” ujar Syaiful kepada EksposKaltim, Senin (16/11/2026).

Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan figur berlatar belakang militer tetap dapat dipertimbangkan sepanjang telah beradaptasi dalam lingkungan sipil, termasuk melalui pengalaman di partai politik maupun parlemen. Hal yang lebih mendasar, kata dia, adalah kemampuan wakil presiden untuk saling melengkapi dengan kepala negara.

“Artinya, apa kekurangan Prabowo itu bisa nanti ditutupi atau dilengkapi oleh wakilnya,” katanya.

Syaiful juga mengingatkan agar persoalan persyaratan administratif tidak kembali menjadi perdebatan dalam proses penentuan figur pengganti. Ketentuan mengenai usia dan pendidikan, termasuk ijazah, harus dipastikan terpenuhi sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan administratif maupun faktual.

“Jangan sampai lagi ada permasalahan dengan umur. Kemudian juga mengenai syarat minimal pendidikan, terutama ijazahnya atau syarat pendidikan, minimal SMA,” tegasnya.

Kapasitas Teknis Lebih dari Sekadar Elektoral

Di tengah nama-nama yang mulai diperbincangkan, seperti Yusril Ihza Mahendra, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Puan Maharani, Syaiful menilai pertimbangan terhadap calon pengganti tidak cukup berhenti pada latar belakang politik maupun kekuatan dukungan partai.

Ia menyebut, secara etis, figur dari partai politik dapat dipertimbangkan dari kelompok yang sebelumnya menjadi bagian dari koalisi pengusung Prabowo. Namun, pilihan juga terbuka bagi tokoh di luar koalisi, termasuk figur yang pernah menjadi calon presiden pada Pilpres 2024.

Menurutnya, nama-nama seperti Anies Baswedan, Mahfud MD, maupun Ganjar Pranowo juga memiliki kapasitas untuk dipertimbangkan apabila bersedia masuk dalam konfigurasi pemerintahan. Kendati demikian, keputusan tersebut tetap bergantung pada pilihan politik masing-masing figur dan pertimbangan Presiden.

Lebih jauh, Syaiful menekankan pentingnya kapasitas teknokratis serta kemampuan manajemen kepemimpinan. Wakil presiden berikutnya harus mampu membaca persoalan bangsa tidak hanya dari skala makro, tetapi juga memahami persoalan teknis yang dihadapi masyarakat di tingkat bawah.

“Jadi kapasitas ini penting. Dia mestinya adalah seorang yang teknokratis dan mempunyai kemampuan manajemen kepemimpinan,” jelasnya.

Kemampuan tersebut, menurut Syaiful, diperlukan agar wakil presiden dapat memahami perbedaan kebutuhan masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi dan kebutuhan dasarnya. Mulai dari kelompok menengah ke bawah hingga menengah atas, serta kebutuhan yang harus diprioritaskan ketika pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran dan fiskal.

Dengan kemampuan itu, Wapres diharapkan tidak hanya mendampingi Presiden dalam pembahasan kebijakan makro, tetapi juga mampu memberikan masukan yang relevan berdasarkan kondisi riil masyarakat.

Syaiful turut mengingatkan adanya dua kemungkinan orientasi politik dalam menentukan pengganti Gibran. Pertama, memilih figur yang diproyeksikan menjadi pasangan Prabowo pada Pilpres 2029 sehingga pertimbangan elektoral menjadi penting. Kedua, memilih sosok yang memang dipersiapkan untuk membantu pemerintahan hingga akhir masa jabatan pada 2029.

Jika orientasinya untuk kembali berpasangan pada pemilihan mendatang, daya tarik elektoral figur tentu menjadi salah satu pertimbangan. Namun, apabila pengisian jabatan hanya diarahkan untuk memperkuat pemerintahan saat ini, kapasitas teknokratis dan kemampuan menyelesaikan persoalan publik dinilai lebih relevan.

Kaltim Butuh Infrastruktur hingga Hilirisasi

Di luar konfigurasi politik nasional, Syaiful menyoroti persoalan pembangunan daerah yang semestinya masuk dalam perhatian wakil presiden berikutnya. Ia menilai kebutuhan pembangunan di luar Pulau Jawa masih menghadapi kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan fasilitas pendukung.

Infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga sarana penunjang sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan menjadi sejumlah kebutuhan yang harus diperhatikan. Kondisi tersebut juga terlihat di Kalimantan Timur (Kaltim) yang masih memiliki pekerjaan besar dalam pemerataan pembangunan antarkabupaten dan kota.

“Kaltim tentu memiliki keterbatasan dan kekurangan yang cukup besar. Gap-nya antara kebutuhan yang diperlukan dengan yang tersedia itu masih cukup jauh,” ungkapnya.

Ia mencontohkan kebutuhan pembangunan jalan yang menghubungkan wilayah antarkabupaten dan kota, bahkan antardaerah di Pulau Kalimantan. Menurutnya, pemerintah tidak harus menyelesaikan seluruh kebutuhan infrastruktur dalam waktu singkat, tetapi perlu menunjukkan kemajuan yang terukur dan signifikan.

“Walaupun saya yakin tidak mungkin diselesaikan di era pemerintahan Prabowo ini, artinya dengan sisa sekitar kurang lebih tiga tahun ini, itu tidak akan mungkin bisa menyelesaikan masalah tadi. Tetapi dalam konteks yang lebih riil, tentu nanti kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Prabowo dan wakilnya itu mestinya ada progres yang signifikan,” sambungnya.

Selain infrastruktur dasar, Syaiful menilai penguatan sektor produktif daerah juga tidak boleh dikesampingkan. Kaltim, yang memiliki sumber daya batu bara dan kelapa sawit, dinilai membutuhkan langkah konkret untuk mendorong hilirisasi industri agar tidak terus bergantung pada pengiriman bahan mentah.

Menurutnya, hilirisasi bukan hanya berkaitan dengan peningkatan nilai tambah komoditas, tetapi juga membuka peluang penciptaan lapangan kerja dan memperkuat pendapatan daerah.

“Jadi mestinya itu diolah menjadi industri hilirisasi. Itu selain memberikan nilai tambah terhadap pendapatan daerah, juga memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja,” katanya.

Ia menilai agenda pembangunan daerah juga harus memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, seperti air bersih, listrik, dan perumahan terjangkau. Dukungan terhadap pertanian, perikanan, serta perkebunan rakyat juga perlu berjalan beriringan dengan pengembangan industri pengolahan.

Soroti Beban Fiskal dan Kebijakan Pusat

Persoalan lain yang menjadi perhatian Syaiful adalah hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai keterbatasan keuangan daerah, termasuk dampak pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD), dapat menghambat pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah apabila tidak diimbangi dengan dukungan pendanaan yang memadai.

Menurutnya, pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah semestinya diikuti pembagian sumber pendanaan. Sebab, pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban menjalankan berbagai pelayanan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya.

“Jadi pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu berkonsekuensi juga ada pembagian keuangannya. Enggak bisa kalau dikasih urusan saja, uangnya diambil pusat, ya gimana daerah mau jalan,” tegasnya.

Ia menganggap persoalan tersebut perlu menjadi salah satu perhatian wakil presiden berikutnya. Sosok yang mendampingi Prabowo diharapkan mampu memberikan masukan kepada Presiden sekaligus menjadi penyeimbang dalam pembahasan kebijakan keuangan negara, termasuk terkait hubungan pendanaan pusat dan daerah.

Syaiful juga menanggapi kemungkinan kekhawatiran pemerintah pusat terhadap potensi korupsi maupun pemborosan anggaran di daerah yang menjadi salah satu alasan pengendalian belanja. Menurutnya, persoalan tersebut semestinya diselesaikan melalui pengawasan, penegakan hukum, dan koreksi terhadap belanja yang tidak tepat, bukan dengan mengurangi kemampuan fiskal daerah secara menyeluruh.

“Kalau korupsi kan tangkapnya semua, mau gubernur, bupati, wali kota, diproses hukum. Jadi bukan anggaran daerahnya yang dipotong,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila persoalannya adalah pemborosan anggaran, pemerintah pusat dapat melakukan asistensi dan memberikan koreksi terhadap penganggaran yang dinilai tidak tepat.

Kritik juga disampaikan terhadap prioritas program nasional yang menyerap anggaran besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih. Syaiful mengkhawatirkan, apabila dua program tersebut terus menjadi prioritas utama tanpa keseimbangan dengan kebutuhan pembangunan lainnya, pembiayaan sektor yang juga penting bagi masyarakat berpotensi terabaikan.

Ia menilai kebutuhan pembangunan daerah tidak dapat diseragamkan melalui satu pola kebijakan nasional. Karakteristik persoalan masyarakat di luar Pulau Jawa, termasuk Kaltim, membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

“Yang diperlukan masyarakat, sekali lagi di luar Pulau Jawa, itu karakteristik dan bentuk masalahnya berbeda-beda,” katanya.

Karena itu, Syaiful berharap pengganti Gibran nantinya tidak hanya menjadi pelengkap dalam konfigurasi politik pemerintahan, tetapi juga mampu mendorong evaluasi kebijakan dan memastikan kebutuhan pembangunan daerah memperoleh ruang dalam agenda nasional.

Menurutnya, kebijakan yang dinilai tidak tepat perlu segera dievaluasi dan diperbaiki sebelum dampaknya terakumulasi dalam jangka panjang. Terlebih, persoalan fiskal dan pembangunan yang tidak tertangani berpotensi semakin membebani pemerintah pusat maupun daerah hingga akhir masa jabatan pada 2029.

“Ibarat penyakit itu segera diobati. Kalau ada kebijakan yang dianggap tidak tepat itu segera dievaluasi dan dikoreksi. Jangan sampai nanti tunggu parah, yang nantinya akan menjadi fatal bagi Indonesia,” pungkas Syaiful.

Dinamika Politik: PKB dan PDIP Dorong Kader Gerindra, Soroti Sufmi Dasco Ahmad

PKB menyatakan tidak akan mengusulkan kader internal untuk mengisi posisi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar justru mengusulkan figur dari Partai Gerindra kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pemerintahan berjalan lebih efektif. Namun, Muhaimin enggan menyebut nama yang diusulkan.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang dinilai memiliki kedekatan dan komunikasi kuat dengan Prabowo. Nama Dasco dan Ahmad Muzani juga disebut dalam perbincangan internal Gerindra, sedangkan nama Puan Maharani turut dikaitkan oleh pihak luar. Meski demikian, Said menegaskan keputusan tetap berada di tangan Presiden dan PDIP akan menghormati siapa pun yang dipilih.

Dukungan terhadap Dasco juga disampaikan akademisi Ilmu Pemerintahan Institut Darul Ulum Banyuanyar, Achmad Baidowi. Ia menyoroti pengalaman komunikasi politik, kedekatan dengan organisasi masyarakat Islam, latar belakang sipil, serta keterwakilan luar Jawa. Menurutnya, karakteristik tersebut dapat mendukung stabilitas sosial-politik dan pemerintahan.

Wacana pengisian jabatan wakil presiden mengemuka setelah Presiden Prabowo menyatakan akan mencari pengganti Gibran sekembalinya dari kunjungan kerja ke Manila, Filipina, dan Shenzhen, China. Pernyataan itu disampaikan dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026).


Editor : Maulana

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%
Sebelumnya :
Berikutnya :