EKSPOSKALTIM , Samarinda –Sistem kupon yang disiapkan Pemkot Samarinda untuk mengurai antrean BBM bersubsidi dinilai belum menyentuh akar masalah jika kuota pasokan masih jomplang dengan kebutuhan.

Sebelumnya, Pemkot Samarinda menyiapkan mekanisme kupon untuk mengatur kendaraan yang tidak tertampung dalam kapasitas layanan harian SPBU agar distribusinya lebih terukur.

Namun Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai pengaturan pasokan tidak akan banyak berarti jika permasalahan pasokan belum terselesaikan. Kupon hanya mengatur giliran, sementara jumlah BBM yang tersedia tetap menjadi penentu.

"Intinya adalah ketika ketersediaan BBM itu sesuai. Kalau seandainya kita dapat kuponnya 5.000, BBM-nya tersedia hanya untuk 2.500, kan enggak cukup juga," ujar Deni.

Ia meminta masalah kuota tidak berhenti pada komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat. Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim mendorong memperjuangkan penambahan kuota secara konkret kepada BPH Migas maupun Pertamina.

“Tidak hanya bertanya, tapi memperjuangkan. Mudah-mudahan kuota ini bisa terpenuhi,” tegasnya.

Deni menyebut terdapat disparitas antara kebutuhan yang terpenuhi dengan kuota yang disetujui. Berdasarkan informasi yang diketahuinya, pengajuan kuota tidak disetujui sepenuhnya.

"Misal diminta 500 tapi hanya disetujui 300, sehingga ada disparitas, artinya jarak antara permintaan dengan jatah. Nah ini loh yang kita maksud," katanya.

Disparitas tersebut harus dibaca dengan kondisi jumlah kendaraan di Samarinda yang telah mencapai lebih dari 800 ribu unit, baik roda dua maupun roda empat.

Misalnya saja, jika kendaraan mengisi BBM setiap dua atau tiga hari, pasokan kebutuhan akan sangat besar. Ketika kuota tidak mengikuti kebutuhan itu, antrean akan terus berulang.

“Tetapi jika kuota yang diberikan kepada Kota Samarinda tidak mencukupi, otomatis antrean akan panjang terus karena berebut untuk mendapatkan kuota BBM,” ujarnya.

Tiga Hal Harus Berjalan Bersamaan

Deni menilai penambahan kuota bukan satu-satunya jawaban. Ada tiga hal yang harus berjalan bersamaan: kuota ditambah, pengawasan diperketat, dan jam operasional SPBU diperpanjang.

Penambahan pasokan diperlukan agar kebutuhan dasar terpenuhi. Namun tambahan kuota juga harus dikawal agar tidak terserap kendaraan yang tidak berhak atau melakukan praktik pengetapan.

“Satu sisi penambahan kuota sudah pasti, namun perlu peningkatan pengawasan untuk menjaga agar subsidi BBM itu tepat sasaran,” ujarnya.

Ia memastikan pengawasan langsung di masing-masing SPBU dengan melibatkan tim atau satuan tugas untuk memastikan Pertalite dan solar diterima pengguna yang berhak.

Data hasil pengawasan juga penting untuk mengetahui kebutuhan riil di lapangan, sekaligus mengukur apakah kuota selama ini memang mencukupi.

“Nantinya dari situ kita bisa melihat artinya kuota kita berapa sih idealnya,” katanya.

Politisi Gerindra itu juga mendorong penambahan jam operasional SPBU, namun mengingatkan kebijakan itu tidak boleh dianggap sebagai pengganti penambahan kuota.

Ia mencontohkan sejumlah SPBU di Pulau Jawa yang dapat melayani hingga 24 jam karena ketersediaan BBM mendukung. Kondisi itu tidak otomatis dapat diterapkan di Samarinda apabila persediaan masih terbatas.

"Kalau kita mengadakan sampai 24 jam kalau kuota BBM nggak ada mau ngapain? Apa yang mau kita isi?" katanya.

“Dengan yang ada saja kekurangan kita,” ujarnya.

Deni berharap Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim mengambil langkah bersama dengan membawa data dan kebutuhan riil kendaraan di lapangan, bukan sekadar mengajukan permintaan tanpa dasar perhitungan.

“Tidak hanya bertanya, tapi berjuang,” tutupnya.