Menariknya, tak hanya PDIP dan partai-partai di luar koalisi pemerintah juga tercatat sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran. Seluruh fraksi menyerahkan dokumen usulan kepada pimpinan DPR.
EKSPOSKALTIM, Jakarta - Seluruh fraksi partai politik di DPR RI resmi mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan yang diarahkan untuk memproses pemakzulan tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan DPR dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Delapan fraksi yang mengajukan HMP terdiri atas PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, dan Gerindra. Perwakilan masing-masing fraksi secara bergantian menyampaikan usulan sekaligus menyerahkan dokumen kepada pimpinan DPR.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa yang memimpin rapat mempersilakan setiap fraksi menyampaikan usulannya sesuai urutan partai.
"Sehubungan dengan hal itu, kami mempersilakan kepada para pengusul untuk menyampaikan usulannya. Sesuai dengan urutan partai saja ya," kata Saan saat membuka rapat.
Fraksi PDIP menjadi pengusul pertama. Dolfie OFP yang mewakili fraksi tersebut menyampaikan terdapat 14 anggota yang mengajukan HMP.
Berikutnya, Fraksi Golkar melalui Ahmad Doli Kurnia menyampaikan 13 anggotanya ikut mengusulkan hak tersebut.
Dukungan juga datang dari Fraksi NasDem. Sugeng Suparwoto menyatakan seluruh anggota fraksinya bulat mengajukan HMP karena dinilai tidak ada lagi jalan lain.
Sementara itu, Fraksi PKB melalui Muhammad Khozin menyampaikan terdapat 14 anggota yang menandatangani usulan. Dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyebut sebanyak 28 anggota mengajukan HMP.
Fraksi PAN turut menyampaikan usulan melalui Sarifudin Sudding. Dalam penyampaiannya, ia merujuk putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait surat keterangan ijazah Gibran. Menurut dia, surat keterangan tersebut batal dan tidak sah demi hukum.
Dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman dan Hinca Panjaitan menyampaikan terdapat 18 anggota yang mengajukan HMP. Mereka beralasan Gibran dinilai tidak lagi memenuhi syarat.
Fraksi Gerindra menjadi kelompok terakhir yang menyampaikan usulan. Diwakili Azis Subekti, Gerindra menyatakan terdapat 11 anggotanya yang mengajukan HMP.
Pengajuan HMP menjadi langkah politik dan konstitusional DPR dalam menindaklanjuti polemik ijazah Gibran. Namun, penyerahan dokumen oleh seluruh fraksi belum berarti Wakil Presiden telah dimakzulkan.
Usulan tersebut masih harus melalui mekanisme pembahasan dan pengambilan keputusan di DPR. Berdasarkan ketentuan, HMP dapat menjadi salah satu jalur konstitusional untuk mengajukan pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden, termasuk dugaan tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Dengan demikian, perkembangan ini menandai dimulainya tahapan politik di parlemen, bukan keputusan akhir pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
