Bebaya Mart merugi dan bisnis pangan ditinggalkan? Pemkot Samarinda layangkan ultimatum keras ke Perumda Varia Niaga.
EKSPOSKALTIM, Samarinda - Di tengah proses hukum yang menjerat tiga jajaran direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga dalam kasus dugaan korupsi tata kelola perdagangan batu bara, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda turut mengevaluasi arah bisnis perusahaan daerah tersebut.
Evaluasi itu menyoroti pergeseran orientasi usaha Varia Niaga dari perdagangan pangan yang berkaitan langsung dengan pengendalian inflasi menuju sejumlah sektor komersial lain yang lebih berorientasi pada keuntungan.
Pergeseran tersebut menjadi perhatian Wali Kota Samarinda Andi Harun. Pemkot mengingatkan agar pengembangan usaha yang dilakukan Varia Niaga tidak membuat perusahaan mengesampingkan penugasan sosial yang selama ini menjadi salah satu fungsi utamanya, terutama menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
Asisten II Sekretariat Kota Samarinda Marnabas Patiroy mengatakan, arahan tersebut disampaikan Andi Harun setelah rapat dan penandatanganan kinerja bersama jajaran Perumda Varia Niaga. Dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah kota menginginkan perusahaan kembali memperkuat lini usaha yang berkaitan dengan perdagangan pangan dan pengendalian inflasi.
"Sebab, dalam beberapa tahun ke depan, kelihatannya terjadi pergeseran arah usaha Perumda Varia Niaga," kata Marnabas, Selasa (10/11).
Ia menjelaskan sebelumnya Varia Niaga lebih banyak bergerak dalam perdagangan kebutuhan konsumsi masyarakat, seperti sayur-mayur dan bahan pokok. Namun, belakangan sejumlah kegiatan usaha tersebut justru mulai ditinggalkan, sementara beberapa unit usaha mengalami penurunan aktivitas.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah Bebaya Mart. Marnabas menyebut usaha ritel milik Varia Niaga tersebut mengalami kerugian. Kondisi itu menjadi salah satu alasan pemerintah kota meminta adanya pembenahan terhadap kegiatan usaha perusahaan daerah tersebut.
"Contohnya Bebaya Mart, itu rugi. Kemudian, ada beberapa tempat yang kegiatannya juga mulai menurun. Jadi, Pak Wali meminta agar itu ditingkatkan," ujarnya.
Menurut Marnabas, perdagangan pangan bukan sekadar lini bisnis yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Aktivitas tersebut juga berkaitan dengan penugasan pemerintah kota dalam menjaga pasokan dan mengendalikan inflasi.
Ia mengingatkan, pengembangan usaha pangan sebelumnya menjadi salah satu faktor yang membuat Varia Niaga berkembang dan mendapat perhatian dari daerah lain. Bahkan, perusahaan tersebut sempat diundang ke Jakarta dan sejumlah daerah untuk menjadi narasumber terkait pengelolaan usaha pangan.
Namun berdasarkan evaluasi dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah kota melihat adanya kecenderungan pergeseran kegiatan usaha ke sektor lain, termasuk bisnis kapal yang dinilai memberikan keuntungan cukup besar.
"Memang lumayan, tetapi mereka juga punya tugas sosial. Bagaimana cara melakukan pengendalian inflasi di Kota Samarinda. Misalnya, pengadaan barang-barang seperti gula, cabai, dan sebagainya," jelasnya.
Selain mengoreksi arah bisnis, Pemkot juga menyoroti aspek pengawasan dan kinerja jajaran pengurus Varia Niaga. Marnabas menyebut Ketua Dewan Pengawas memiliki tanggung jawab mengawasi pelaksanaan kerja sama perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan pemenuhan pasokan pangan.
Di sisi lain, pemerintah kota juga telah menyelesaikan proses seleksi Direktur Keuangan yang sebelumnya diikuti sejumlah pendaftar dari kalangan perbankan. Direktur terpilih diberikan waktu hingga Januari mendatang untuk menunjukkan kinerjanya.
"Kami akan melakukan evaluasi lagi. Kalau tidak sesuai, mau tidak mau pasti ada sanksi yang diberikan kepada mereka," ungkapnya.
Marnabas mengatakan, sebagai BUMD, Varia Niaga memang dituntut menghasilkan keuntungan agar perusahaan dapat berkembang dan menjaga keberlanjutan usahanya. Namun, orientasi komersial tidak boleh mengesampingkan kewajiban menjalankan penugasan pemerintah kota.
"Namanya BUMD, mereka harus mencari keuntungan juga. Namun, usaha-usaha penugasan yang diberikan pemerintah kota juga harus dilaksanakan," tegasnya.
Aset Daerah Disiapkan untuk Pengembangan Usaha
Meski meminta Varia Niaga kembali memperkuat bisnis pangan, Pemkot Samarinda tidak mengarahkan perusahaan untuk menghentikan seluruh usaha di luar penugasan pemerintah. Sebaliknya, sejumlah peluang bisnis lain justru disiapkan agar perusahaan tetap memiliki sumber pendapatan tanpa meninggalkan fungsi sosialnya.
Marnabas mencontohkan peluang kerja sama pengelolaan fasilitas cold storage di kawasan Harapan Baru. Fasilitas tersebut memiliki kapasitas 120 ton yang disiapkan Dinas Perikanan dan ditawarkan untuk dikelola melalui kerja sama dengan Varia Niaga.
Selain itu, terdapat sejumlah aset milik pemerintah kota berupa tempat dan mess yang berpotensi dimanfaatkan sebagai kegiatan usaha. Salah satunya berada di Kelurahan Air Hitam.
Menurutnya, aset-aset tersebut perlu dikelola secara produktif agar tidak terbengkalai dan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan maupun daerah.
Marnabas menegaskan, arahan pemerintah kota bukan untuk membatasi ruang ekspansi bisnis Varia Niaga. Perusahaan tetap diperbolehkan mengembangkan usaha komersial, tetapi harus mampu menyeimbangkannya dengan penugasan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai BUMD.
"Agar mereka bisa tetap eksis. Keuntungannya memang lumayan, tetapi tidak boleh tugas penugasannya ditinggalkan," pungkasnya.
