Kuasai 1,4 juta hektare lahan sawit, DPRD Kaltim desak Pemprov benahi kebun plasma dan aturan ekspor Eropa.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Penguatan industri pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Timur (Kaltim) memasuki tahap berikutnya. Pemerintah provinsi menargetkan enam pabrik pemurnian atau refinery yang dibangun perusahaan besar di daerah ini dapat beroperasi seluruhnya pada 2027.
Target tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah komoditas sawit, yang selama ini menjadi salah satu penopang sektor perkebunan Kaltim.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim, Arief Murdiyatno, mengatakan enam fasilitas pemurnian tersebut telah dibangun, termasuk satu unit terbaru di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Namun, seluruh fasilitas itu belum beroperasi secara bersamaan.
"Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa berjalan memproduksi CPO dan turunannya. Ini juga sudah berstandar ekspor, dan mudah-mudahan nanti nilai jual serta nilai tambahnya menjadi lebih baik," kata Arief dalam Forum Konsultasi Publik Disbun Kaltim belum lama ini.
Sebelumnya Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kaltim menyebut lima refinery telah beroperasi, terdiri atas empat fasilitas di Balikpapan dan satu di Bontang. Sementara satu fasilitas lainnya di Kutim diproyeksikan mulai beroperasi pada tahun berikutnya.
Dalam RDP tersebut, Arief juga menjelaskan sebagian fasilitas di Balikpapan dan Bontang telah menghasilkan minyak goreng. Dalam artian, pengolahan sawit di Kaltim tidak lagi sebatas menghasilkan minyak sawit mentah atau crude palm oil(CPO), tetapi telah mencakup produk turunan.
Meski demikian, target beroperasinya enam fasilitas pemurnian belum dengan sendirinya menggambarkan besarnya peningkatan nilai tambah yang akan diperoleh daerah. Informasi mengenai kapasitas pengolahan, volume produksi, hingga kontribusi produk turunan terhadap perekonomian Kaltim menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana hilirisasi tersebut berjalan.
Terlebih, skala perkebunan sawit di Kaltim cukup besar. Dalam RDP sebelumnya, Arief menyebut luas perkebunan kelapa sawit di Kaltim mencapai sekitar 1,4 juta hektare, baik yang dikelola perusahaan maupun masyarakat. Dari jumlah tersebut, sekitar 233 ribu hektare merupakan perkebunan milik masyarakat.
Besarnya areal perkebunan tersebut menempatkan industri pengolahan sebagai salah satu bagian penting dalam rantai ekonomi sawit. Namun, pengembangan sektor hilir juga perlu berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola perkebunan, termasuk persoalan kemitraan plasma, produktivitas kebun, serta pengendalian kebakaran di kawasan perkebunan.
Persoalan tersebut turut menjadi perhatian Komisi II DPRD Kaltim dalam RDP bersama Disbun. Selain membahas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), DPRD meminta kejelasan realisasi kebun plasma dan data perusahaan untuk diverifikasi langsung ke lapangan.
Di sisi lain, Disbun Kaltim juga tengah melakukan verifikasi dan pendataan ulang komoditas karet untuk memenuhi persyaratan pasar ekspor Eropa. Pendataan serupa dilakukan terhadap komoditas aren, lada, dan kakao. Sementara untuk kopi, pemerintah daerah sedang menyiapkan sertifikasi Indikasi Geografis bagi Kopi Liberika Perangat Baru.
Arief menyebut peningkatan nilai tambah dan perluasan pasar ekspor harus ditopang tata kelola perkebunan yang berkelanjutan.
Penerapan pedoman Good Agricultural Practices (GAP), menurut dia, perlu dimulai dari penyediaan benih berkualitas dan tersertifikasi hingga praktik budi daya yang sesuai standar.
“Sebab itu saya mengajak kepada seluruh insan pertanian bersama-sama untuk mendorong sektor pertanian ini menjadi lebih baik. Mulai dari perbenihan yang berkualitas hingga budidaya yang sesuai standar," pungkas Arief.
