Datang memenuhi undangan tawaran pekerjaan di kompleks rumah dinas, perempuan 21 tahun justru berujung melapor ke Polda NTT.
EKSPOSKALTIM, Kupang — Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) resmi memulai penyelidikan atas laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede. Kasus ini mencuat setelah seorang perempuan berusia 21 tahun memberanikan diri melaporkan peristiwa yang dialaminya di salah satu kompleks rumah dinas di Kota Kupang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda NTT.
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra, mengonfirmasi di Kupang, Jumat (13/11/2026), bahwa laporan tersebut diterima secara resmi pada Kamis (12/11/2026) dan telah teregistrasi dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
"Berdasarkan laporan dan keterangan awal yang diterima penyidik, dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu kompleks rumah dinas, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Namun, seluruh informasi yang diperoleh masih terus didalami melalui proses penyelidikan," katanya.
Henry membeberkan kronologi awal berdasarkan keterangan pelapor. Peristiwa bermula ketika korban bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi tersebut setelah memperoleh informasi mengenai penawaran pekerjaan.
Namun, di tengah pertemuan itu, korban mengaku justru mengalami tindakan yang diduga kuat mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor. Usai kejadian, korban berupaya menghubungi saksi untuk meminta pertolongan dan kemudian dijemput guna meninggalkan lokasi.
Menangani perkara sensitif ini, Henry menegaskan bahwa Polda NTT mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, sekaligus menjamin pemenuhan hak-hak korban sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Ia pun mewanti-wanti publik agar tidak memicu tekanan psikologis tambahan bagi pelapor dengan menyebarkan identitas pribadi korban.
"Kami mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga meminta semua pihak untuk menjaga identitas dan privasi korban demi menghindari dampak psikologis maupun tekanan tambahan terhadap korban," tegasnya.
Visum Diajukan, Saksi Mulai Diperiksa
Sementara itu, Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT, Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu, menyatakan bahwa tim penyidik telah bergerak cepat melakukan serangkaian langkah awal pendalaman perkara.
Langkah-langkah hukum tersebut mencakup penerimaan laporan polisi, kelengkapan administrasi penyelidikan, pengajuan permintaan Visum et Repertum (VER), serta pemeriksaan awal terhadap korban dan sejumlah saksi yang mengetahui maupun memiliki informasi terkait kejadian tersebut.
Nova menambahkan, penyidik juga telah menjalin koordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara guna keperluan pemeriksaan medis dan penerbitan hasil visum, sembari menyiapkan rujukan pendampingan psikologis bagi korban.
Di samping aspek medis, kepolisian turut menggandeng Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan hukum, perlindungan keamanan, serta fasilitas rumah aman apabila dibutuhkan.
Ke depan, penyidik akan fokus mengumpulkan alat bukti tambahan, meminta keterangan saksi-saksi lainnya, melakukan klarifikasi langsung terhadap pihak terlapor, berkoordinasi dengan instansi terkait, hingga menggelar perkara sesuai koridor hukum yang berlaku.
Di sisi lain, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Bupati Kupang Yosef Lede sejak pukul 09.37 WITA dan dilanjutkan pada pukul 11.22 WITA melalui pesan singkat WhatsApp. Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan keterangan maupun tanggapan apa pun terkait laporan dugaan tersebut. (ant)
