Penasihat Khusus Presiden Said Iqbal siap menemui Jaksa Agung pada 19 November mendatang dan melaporkan kasus ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto,
EKSPOSKALTIM, Jakarta – Jumlah pekerja tambang yang memperjuangkan pembayaran hak akibat persoalan operasional perusahaan terkait perkara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) yang dikaitkan dengan Samin Tan bertambah.
Jika sebelumnya tuntutan disampaikan 960 pekerja PT Bagus Bumi Persada (BBP) site Mantimin, kini perjuangan tersebut meluas kepada 3.177 karyawan PT Borneo Group dari berbagai site.
Perkembangan itu disampaikan Kriston Gultom, perwakilan buruh, setelah bertemu Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, di Jakarta, Kamis (12/11).
Pertemuan tersebut berlangsung setelah Gultom menerima surat undangan pada Selasa (10/11). Bersama Muhammad Riyadi dan tujuh perwakilan buruh lainnya, ia datang untuk membahas surat permohonan pembayaran gaji karyawan yang sebelumnya telah diajukan.
Dalam pertemuan itu, para buruh kembali menjelaskan kronologi persoalan keterlambatan pembayaran gaji serta langkah-langkah yang telah mereka tempuh sejak Maret hingga November 2026.
“Pak Yadi dan saya sudah menjelaskan semua secara gamblang, akurat dan terukur sesuai dengan data-data,” ujar Gultom kepada EksposKaltim, Selasa (17/11).
Gultom mengatakan Said Iqbal menyampaikan keprihatinan karena upah pekerja belum dibayarkan selama berbulan-bulan. Said juga mempertanyakan kondisi tersebut, sementara batu bara sitaan telah laku terjual dan uangnya disebut sudah berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
“Pak Said Iqbal secara tulus dan sudah berikhtiar akan membantu menyelesaikan masalah ini agar segera selesai. Pada intinya, Pak Said Iqbal selaku Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh akan mengusahakan agar hak-hak kita segera dibayarkan,” tambah Gultom.
Tuntutan Meluas Menjadi 3.177 Pekerja
Dalam pertemuan tersebut, Said Iqbal juga meminta data karyawan dari berbagai site atau lokasi tambang PT Borneo Group. Berdasarkan kesepakatan bersama, pekerja yang diperjuangkan haknya tidak hanya berasal dari BBP site Mantimin, tetapi mencakup seluruh karyawan Borneo Group yang disebut berjumlah 3.177 orang.
“PT BBP dan Mantimin termasuk dalam PT Borneo Group. Atas dasar kesepakatan bersama, bukan hanya BBP site Mantimin saja yang akan diperjuangkan melainkan seluruh karyawan Borneo Group yang berjumlah 3.177 orang,” jelas Gultom.
Sebelumnya, perwakilan pekerja BBP site Mantimin menyebut terdapat 960 karyawan yang menuntut pembayaran upah tertunggak selama tujuh bulan. Nilai tunggakan yang mereka ajukan mencapai Rp80.332.185.000. Jumlah tersebut belum memasukkan penggajian Oktober karena saat itu perhitungannya belum selesai.
Perjuangan para pekerja bahkan membawa perwakilan mereka dari Tanjung, Tabalong, ke Jakarta pada 22 Oktober. Dengan mengandalkan sumbangan sukarela sesama pekerja, mereka mendatangi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kejaksaan Agung (Kejagung), serta sejumlah pihak untuk meminta bantuan penyelesaian tunggakan upah.
Pada 23 Oktober, perwakilan pekerja juga menyerahkan surat permohonan sekaligus somasi kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.
Upah, Denda, THR, hingga Pesangon
Dalam pertemuan dengan Said Iqbal, persoalan yang diadukan para buruh tidak hanya menyangkut upah. Mereka juga menyampaikan adanya denda dan tunjangan hari raya (THR) yang belum dibayarkan selama perusahaan tidak beroperasi.
Selain itu, para pekerja mengaku tidak memiliki kejelasan status hubungan kerja, apakah masih bekerja atau tidak. Mereka meminta kepastian status tersebut, termasuk pembayaran pesangon apabila perusahaan memutuskan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kalau memang ingin di-PHK, teman-teman buruh menyampaikan kepada kantor kami untuk dibayarkan pesangon. Oleh karena itu, saya sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh meminta kepada yang terhormat Bapak Jaksa Agung dan jajaran untuk membayar hak-hak buruh, upah yang terlambat, denda, dan THR, serta kalau memang akan di-PHK, uang pesangon sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan,” tutur Said.
Said juga meminta Jaksa Agung memprioritaskan dana hasil penjualan batu bara milik PT Borneo Group untuk melunasi hak para pekerja yang tertunggak. “Kami yakin, saya yakin Bapak Jaksa Agung akan memperhatikan ini,” tegas tokoh pergerakan kaum buruh ini.
Sebelumnya, batu bara sitaan terkait perkara PT AKT yang dikaitkan dengan Samin Tan telah laku dilelang sekitar Rp179 miliar pada 23 September 2026. Perwakilan pekerja mengaku memperoleh informasi dari Badan Pemulihan Aset bahwa dana hasil lelang tersebut berada di Kejari Jakarta Pusat.
Namun, hingga akhir Oktober, para pekerja mengaku belum mendapat kepastian mengenai waktu pembayaran upah mereka dari hasil lelang tersebut.
Said Iqbal Berencana Temui Jaksa Agung
Said Iqbal berencana menemui Jaksa Agung pada 19 November mendatang untuk membahas penyelesaian persoalan hak para pekerja.
Ia juga menyatakan akan memperjuangkan pembayaran hak buruh dan melaporkan persoalan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto melalui koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara dan pimpinan DPR.
“Kepada kawan buruh PT Borneo Group, tetap sabar, bersemangat. Kantor Penasihat Khusus Presiden akan berjuang bersama kawan-kawan untuk mendapatkan hak dan tentu saya akan melaporkan pada Presiden, Bapak Prabowo Subianto, melalui koordinasi dengan Pak Mensesneg dan pimpinan DPR. Terima kasih. Terus berjuang,” tutupnya.
Dengan perluasan tuntutan tersebut, jumlah pekerja yang haknya diperjuangkan kini mencapai 3.177 orang dari berbagai site Borneo Group. Mereka menanti tindak lanjut atas tuntutan pembayaran upah, denda, THR, serta kejelasan status hubungan kerja dan pesangon apabila terjadi PHK.




