Evaluasi mencakup efektivitas, efisiensi, hingga potensi penyimpangan dan benturan kepentingan.
EKSPOSKALTIM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengevaluasi pengadaan jasa influencer atau pemengaruh senilai Rp14,7 miliar. Evaluasi tak hanya menyangkut nilai kontrak, tapi juga keseluruhan proses pengadaan hingga potensi benturan kepentingan.
Desakan itu muncul setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer di dua kementerian tersebut. Seluruh paket dengan nilai total Rp14.696.955.002 itu tercatat dikontrakkan kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.
"KPK mendorong kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, ditulis Kamis (19/11).
Evaluasi, kata dia, perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan efisien sekaligus mengidentifikasi kemungkinan penyimpangan.
"Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan," katanya.
Delapan paket yang disorot ICW terdiri dari lima paket pengadaan di unit kerja Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek pada 2024, serta tiga paket di KKP sepanjang 2025–2026. Unit kerja Museum dan Cagar Budaya tersebut kemudian menjadi bagian dari Kemenbud.
Bentuk pengadaan jasa itu meliputi penayangan konten di akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment. Kerja sama juga mencakup kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah acara kementerian.
ICW menduga pola pengadaan tersebut hanya mengarah kepada satu penyedia jasa sehingga membatasi ruang persaingan bagi penyedia lainnya. Organisasi antikorupsi itu juga menyoroti potensi konflik kepentingan karena Raffi merupakan pejabat publik sekaligus pemegang saham mayoritas PT Rans Animasi Indonesia.
KPK Belum Konfirmasi Klaim Konsultasi Raffi
Sorotan terhadap proyek influencer tersebut sebelumnya juga memunculkan pengakuan Raffi Ahmad yang mengklaim pernah berkonsultasi dengan KPK pada 2024 mengenai kelanjutan pekerjaannya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan kerja sama bisnis saat menjabat sebagai pejabat publik.
Raffi menyebut hasil konsultasi saat itu menyatakan aktivitasnya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik tidak melanggar ketentuan.
Namun, KPK tidak secara eksplisit membenarkan klaim tersebut. Budi hanya menyampaikan bahwa lembaganya terbuka bagi siapa saja yang ingin berkonsultasi mengenai aspek pencegahan korupsi.
"Kami perlu sampaikan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi," kata Budi dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (18/11).
Budi juga menjelaskan, KPK dapat memberikan pendampingan dan rekomendasi untuk mencegah potensi tindak pidana korupsi sejak awal.
Sementara itu, PT Rans Animasi Indonesia sebelumnya menyatakan kerja sama dengan pemerintah dilakukan melalui jalur pengadaan resmi dan memenuhi persyaratan administrasi, teknis, serta komersial.
Perusahaan juga menjelaskan nilai kontrak tidak semata-mata untuk unggahan di media sosial, tetapi mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, honorarium penampil, dan kegiatan promosi pendukung.



