Gelar tinggi tak otomatis menjamin integritas wakil rakyat, dan penetapan syarat minimal SMA oleh pembentuk UU harus punya rasio logis yang jelas.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Perdebatan mengenai latar belakang pendidikan anggota DPR RI tidak semestinya berhenti pada persoalan ijazah atau gelar akademik. Lebih jauh, sorotan publik terhadap kualifikasi pendidikan wakil rakyat membuka kembali pertanyaan mengenai standar kompetensi, integritas, hingga mekanisme partai politik dalam menyeleksi calon legislator yang nantinya memiliki kewenangan menentukan arah kebijakan negara.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah alias Castro, menilai persyaratan pendidikan formal tidak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur untuk menentukan kapasitas seseorang dalam menduduki jabatan politik. Sebab, hak politik warga negara pada dasarnya berlaku universal dan tidak semestinya dibatasi hanya berdasarkan perbedaan jenjang pendidikan.
Menurutnya, konstitusi tidak secara eksplisit menentukan batas minimal pendidikan SMA atau sederajat bagi seseorang yang hendak menduduki jabatan politik. Ketentuan tersebut merupakan hasil pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang, bukan persyaratan yang secara langsung diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Karena yang disebut sebagai hak politik adalah hak yang berlaku universal, tidak dibatasi oleh ketentuan mengenai syarat pendidikan. Apalagi syarat pendidikan juga tidak secara simultan menjamin integritas dan kompetensi seseorang,” kata Castro kepada EksposKaltim, Kamis (19/11).
Ia memahami adanya pandangan yang menempatkan pendidikan formal sebagai standar dasar bagi calon pejabat publik. Namun, dalam perspektif hak politik, pembatasan kesempatan seseorang untuk menduduki jabatan pemerintahan semestinya tidak hanya didasarkan pada perbedaan tingkat pendidikan.
Castro menegaskan, legitimasi kekuasaan politik tidak diperoleh dari tinggi rendahnya gelar akademik, melainkan dari kompetensi, integritas, dan kapasitas seseorang dalam menjalankan mandat yang diberikan masyarakat.
“Jadi prinsipnya, kekuasaan politik, mau presiden, anggota DPR, anggota DPD, bupati, wali kota, gubernur, adalah kekuasaan yang tidak bisa ditentukan berdasarkan legitimasi pendidikan, tapi legitimasinya berdasarkan kompetensi, integritas, dan sebagainya,” jelasnya.
Di sisi lain, Castro menerangkan, karena konstitusi tidak menetapkan secara spesifik batas pendidikan minimal untuk jabatan-jabatan tersebut, penentuan persyaratannya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang melalui prinsip open legal policy atau kebijakan hukum terbuka.
Dalam konteks pencalonan anggota legislatif, ketentuan pendidikan minimal SMA atau sederajat memang tercantum dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan serupa juga berlaku bagi calon anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.
Castro mengaitkan pengaturan tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 154/PUU-XXIII/2025. Dalam putusan yang dibacakan pada 29 September 2025, MK menolak permohonan pengujian terhadap ketentuan persyaratan pendidikan minimal SMA atau sederajat bagi calon presiden, anggota DPD, anggota DPR dan DPRD, serta kepala daerah. Mahkamah menempatkan ketentuan tersebut sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang.
Meski demikian, kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan standar pendidikan bukan berarti dapat dilakukan tanpa dasar argumentasi yang terukur. Castro mengingatkan, setiap kebijakan hukum tetap harus memiliki rasionalitas dan batas penalaran yang wajar agar tidak sekadar menjadi produk subjektivitas maupun kepentingan politik.
“Kalau kemudian kita sering mendengar istilah open legal policy, maka soal syarat minimal pendidikan juga masuk dalam konteks itu. Tapi harus ingat, pembentuk undang-undang juga harus punya ukuran-ukuran yang jelas, atau saya sering menyebutnya batas penalaran yang wajar,” paparnya.
Ia menilai, apabila pembentuk undang-undang menetapkan pendidikan minimal SMA sebagai persyaratan pencalonan, harus ada argumentasi yang menjelaskan alasan pemilihan jenjang tersebut. Dengan demikian, ketentuan mengenai kualifikasi pendidikan tidak hanya ditetapkan berdasarkan pertimbangan subjektif, tetapi memiliki dasar rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau misalnya ditetapkan minimal SMA, itu mesti dijelaskan argumentasinya atau rasio logis kenapa kemudian ditentukan minimal SMA. Jadi penjelasan-penjelasan semacam ini tidak bisa digerakkan hanya soal subjektivitas atau syahwat politik, tetapi juga harus punya standar ukuran kualifikasi yang jelas,” tegasnya.
DPRD Kaltim Tak Keberatan Jika Ijazah Diaudit
Sebelumnya, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi menyatakan tidak keberatan apabila pemeriksaan ijazah diperluas hingga mencakup seluruh anggota legislatif, termasuk DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Ia menilai keterbukaan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan hak masyarakat untuk memastikan persyaratan administratif pejabat publik.
“Tidak apa. Bagus saja. Bagi saya tidak masalah. Kalau itu dikehendaki oleh publik harus diaudit, ya kita ikuti. Demi rakyat, apa pun yang dikehendaki publik ya diikuti,” kata Darlis.
Ia memastikan tidak akan mempersulit apabila ada permintaan audit terhadap ijazah anggota dewan. Menurutnya, pemeriksaan tersebut merupakan sesuatu yang mudah dilakukan dan berkaitan dengan hak publik untuk mengetahui terpenuhinya persyaratan administrasi pejabat yang telah menduduki jabatan publik.
“Yang jelas insyaallah saya tidak akan mempersulit ketika ada audit terhadap itu karena itu sesuatu yang sangat mudah. Padahal itu memang hak publik untuk melihat keterpenuhinya syarat administrasi sebagai pejabat publik,” ujarnya.
Darlis juga membedakan keterbukaan dokumen pribadi seseorang yang tidak memiliki jabatan publik dengan pejabat yang telah memperoleh mandat dari masyarakat.
Menurutnya, seseorang yang tidak memiliki kepentingan publik dapat menentukan sendiri apakah akan memperlihatkan ijazahnya. Namun, ketika telah menjadi pejabat publik, yang bersangkutan harus siap menghadapi konsekuensi tuntutan transparansi.
“Kalau memang tidak mau memperlihatkan, ya tidak bisa dipaksa. Tetapi kalau sudah menjadi pejabat publik, ya harus siap dengan risiko,” tuturnya.
Ia pun menegaskan dukungannya terhadap verifikasi riwayat pendidikan anggota legislatif apabila hal tersebut menjadi kehendak masyarakat. “Yang jelas kami menyambut baik dan setuju, sepakat kalau memang itu menjadi keinginan publik untuk memverifikasi ijazah-ijazah anggota dewan,” pungkasnya.




