Diiming-imingi kerja kebun buah dan konstruksi, namun diarahkan jadi tentara bayaran di Rusia dengan janji bonus 10.000 dolar AS dan gaji 3.000 dolar AS per bulan.
Tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam konferensi pers di Mako Polres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026). ANTARA/M Fikri Setiawan
EKSPOSKALTIM, Cibinong - Modus perdagangan orang berkedok penempatan kerja luar negeri kembali membongkar jaringan berbahaya lintas pulau. Kepolisian Resor (Polres) Bogor menggagalkan upaya pemberangkatan 22 warga negara Indonesia (WNI), yang berasal dari Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, ke Rusia.
Para korban rupanya diiming-imingi pekerjaan konstruksi maupun perkebunan buah, namun belakangan diarahkan menjadi tentara bayaran dengan janji bonus kontrak 10.000 dolar AS dan gaji 3.000 dolar AS per bulan.
Pengungkapan kasus ini diumumkan Kapolres Bogor, AKBP Arfan Zulkan Sipayung, dalam konferensi pers di Markas Polres Bogor, Cibinong, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026). Polisi turut menangkap dua tersangka koordinator perekrutan, yakni FIK (37) warga Kota Sukabumi, Jawa Barat, dan STH (38) warga Kota Medan, Sumatera Utara.
“Korbannya berjumlah 22 orang, semuanya laki-laki dengan rentang usia sekitar 30 tahun ke atas, berasal dari berbagai daerah di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan,” kata Arfan.
Arfan menerangkan, kasus tersebut mulai terendus setelah Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polres Bogor menerima informasi pada 19 Oktober 2026.
Dari hasil penelusuran, petugas menemukan 22 calon korban yang ditampung di sejumlah penginapan dan vila di kawasan Kabupaten Bogor, termasuk wilayah Kecamatan Tamansari.
Dugaan 200 Orang Sudah Berangkat
Menurut Arfan, para korban mulanya terpikat tawaran kerja ke luar negeri melalui media sosial maupun perantara dengan iming-iming bayaran besar. Sebagian dijanjikan bekerja di sektor konstruksi, perkebunan buah, serta bidang lain, tetapi setibanya di Bogor mereka baru diberitahu bahwa pekerjaan sebenarnya adalah menjadi tentara bayaran di Rusia.
“Para pelaku menjanjikan apabila berhasil berangkat sampai ke Rusia, korban mendapatkan 10.000 dolar AS untuk penandatanganan kontrak pertama selama satu tahun, ditambah gaji 3.000 dolar AS per bulan,” ujar Arfan.
Selama masa tunggu keberangkatan, para korban diberi fasilitas penginapan, transportasi, serta uang makan Rp50.000 per hari per orang. Kedua tersangka juga mengatur pemeriksaan kesehatan hingga pengurusan dokumen perjalanan.
Berdasarkan pengakuan tersangka, jaringan ini diduga telah memberangkatkan sekitar 200 orang menuju Rusia melalui jalur transit Thailand dengan dalih perjalanan wisata. Setibanya di Thailand, para calon pekerja dibuatkan dokumen lanjutan untuk terbang ke Rusia.
Kepala Satuan Reserse PPA-PPO Polres Bogor, AKP Silfi Adi Putri, menyebut hasil pemeriksaan ponsel tersangka mengindikasikan sebagian orang yang berangkat sebelumnya telah berada di Rusia dan bergabung menjadi anggota tentara.
“Kalau berdasarkan keterangan tersangka dan kami cek dari handphone-nya, ada beberapa orang yang memang masih berkomunikasi dan sekarang posisinya sudah ada di Rusia. Sudah jadi anggota tentara juga,” kata Silfi.
Kepolisian kini masih mendalami identitas serta keberadaan sekitar 200 orang yang diduga telah diberangkatkan ke luar negeri, sembari berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk melacak jaringan perekrutan di luar negeri.
Komisi Dolar dan Ancaman 15 Tahun Penjara
Silfi mengungkapkan kedua tersangka meraup keuntungan dari perekrutan dan pengiriman para korban. FIK menerima bayaran Rp300.000 per hari, sementara STH memperoleh Rp150.000 per hari, ditambah potensi komisi 600 dolar AS untuk setiap orang yang berhasil direkrut hingga diberangkatkan ke Rusia.
Dalam operasi tersebut, polisi menyita barang bukti berupa paspor korban, tiket penerbangan Indonesia–Thailand, tiket kepulangan, bukti reservasi hotel di Thailand, dua unit telepon genggam, tangkapan layar grup WhatsApp, serta bukti transfer pembayaran.
Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.
Sementara itu, 22 korban yang berhasil dicegah keberangkatannya akan difasilitasi pelatihan keterampilan kerja melalui koordinasi Polres Bogor dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor. Arfan pun mengingatkan warga agar tidak mudah tergiur tawaran kerja luar negeri bergaji tinggi tanpa kejelasan prosedur dan legalitas.
“Kami imbau seluruh masyarakat berhati-hati apabila mendapatkan informasi pekerjaan yang tidak dapat ditelusuri dan jangan mudah tergiur dengan janji gaji tinggi di luar negeri,” tegas Arfan. (ant)
Editor : Maulana


